Donasi Buku dan Ilusi Pemerataan Pengetahuan

Di banyak sudut kota hingga pelosok desa, gerakan donasi buku kerap dipuji sebagai bentuk kepedulian sosial yang konkret. Rak-rak buku yang dikirim dari pusat kota ke daerah terpencil sering dipotret sebagai jembatan pengetahuan.

Dalam narasi publik, donasi buku menjadi simbol solidaritas dan harapan. Namun, di balik romantisme itu, tersimpan pertanyaan yang jarang diajukan: apakah donasi buku benar-benar menjawab ketimpangan akses pengetahuan?

Realitasnya tidak sesederhana itu. Buku memang penting, tetapi akses terhadap pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan buku semata. Ia bergantung pada ekosistem yang jauh lebih kompleks, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga budaya literasi itu sendiri.

Tumpukan Buku dan Minimnya Akses Nyata

Banyak program donasi buku berangkat dari asumsi bahwa kekurangan utama di daerah terpencil adalah ketiadaan bahan bacaan. Asumsi ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak lengkap.

Dalam praktiknya, buku-buku yang didonasikan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan pembaca. Ada buku pelajaran yang sudah usang, buku bacaan yang tidak relevan secara konteks, hingga buku dengan tingkat kesulitan yang tidak sesuai usia.

Lebih dari itu, distribusi buku sering kali tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur. Perpustakaan sekolah yang menerima donasi mungkin tidak memiliki ruang yang layak, sistem pengelolaan yang baik, atau tenaga pustakawan yang memadai. Akibatnya, buku-buku tersebut hanya menjadi pajangan yang jarang disentuh.

Di beberapa kasus, buku bahkan berhenti sebagai simbol. Ia hadir untuk difoto, dilaporkan, lalu dilupakan. Ketimpangan akses pengetahuan pun tidak benar-benar berkurang. Yang berubah hanya statistik jumlah buku yang telah didistribusikan.

Amal yang Menghibur, Solusi yang Tertunda

Donasi buku juga sering kali berfungsi sebagai bentuk amal yang “menghibur”. Bagi donatur, memberikan buku terasa sebagai tindakan mulia yang langsung berdampak. Namun, tanpa disadari, praktik ini bisa menjadi substitusi dari tanggung jawab yang lebih besar, yaitu penyediaan pendidikan yang layak oleh negara.

Dalam konteks ini, donasi buku berisiko menjadi solusi tambal sulam. Ia menutupi gejala tanpa menyentuh akar masalah. Ketimpangan akses pengetahuan tidak hanya soal kurangnya buku, tetapi juga soal ketimpangan ekonomi, kualitas guru, akses teknologi, dan lingkungan belajar.

Lebih jauh, ada dimensi relasi kuasa yang jarang dibicarakan. Donasi sering kali bersifat satu arah, dari “yang punya” ke “yang dianggap kekurangan”. Dalam relasi ini, penerima tidak selalu memiliki ruang untuk menentukan apa yang mereka butuhkan. Akibatnya, program donasi bisa melanggengkan ketimpangan, bukan menguranginya.

Membangun Ekosistem Literasi yang Berkeadilan

Jika tujuan utamanya adalah pemerataan akses pengetahuan, maka pendekatan yang digunakan harus lebih menyeluruh. Donasi buku tetap bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak boleh berdiri sendiri.

Pertama, perlu ada kurasi yang serius terhadap buku yang didonasikan. Buku harus relevan secara konteks, sesuai dengan kebutuhan pembaca, dan mendukung kurikulum maupun pengembangan literasi lokal. Donasi tidak boleh sekadar menjadi cara untuk “membersihkan rak” di rumah atau kantor.

Kedua, penguatan infrastruktur literasi harus menjadi prioritas. Ini mencakup penyediaan ruang baca yang layak, pelatihan pustakawan, serta sistem pengelolaan perpustakaan yang berkelanjutan. Tanpa ini, buku hanya akan menjadi benda mati.

Ketiga, perlu ada investasi pada budaya membaca. Program literasi harus melibatkan komunitas, guru, dan orang tua. Membaca bukan hanya aktivitas individu, tetapi praktik sosial yang perlu didukung bersama.

Keempat, negara harus tetap menjadi aktor utama. Pemerataan akses pengetahuan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada inisiatif sukarela. Dibutuhkan kebijakan yang kuat, anggaran yang memadai, dan komitmen jangka panjang untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.

Pada akhirnya, donasi buku seharusnya tidak berhenti sebagai gestur kebaikan. Ia harus menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun ekosistem pengetahuan yang adil. Tanpa itu, buku hanya akan berpindah tempat, sementara ketimpangan tetap tinggal di tempatnya.