Pertarungan Masyarakat Urban Memperoleh Akses Air Bersih di Sudut Kota

Di kota, air tidak lagi sekadar kebutuhan dasar. Ia menjelma komoditas yang diperjualbelikan dengan logika pasar yang dingin. Di balik keran yang mengalir di dapur-dapur rumah tangga, tersimpan persoalan panjang tentang siapa yang benar-benar menguasai kota. Kenaikan tarif air bersih bukan sekadar soal biaya operasional atau investasi infrastruktur, melainkan soal kuasa yang berpindah tangan secara perlahan namun pasti.

Kita sering mendengar dalih klasik bahwa privatisasi akan membawa efisiensi. Perusahaan swasta dianggap lebih gesit, lebih inovatif, dan lebih mampu mengelola layanan publik yang selama ini dinilai lamban. Namun dalam praktiknya, efisiensi yang dijanjikan sering kali berujung pada eksklusi. Tarif naik, kualitas belum tentu membaik, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin terpinggirkan.

Dalam lanskap perkotaan modern, air menjadi medan tarik-menarik kepentingan. Pemerintah, yang semestinya menjadi penjaga kepentingan publik, kerap berperan sebagai regulator yang membuka jalan bagi investasi swasta. Di sisi lain, perusahaan penyedia air melihat sumber daya ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Di antara keduanya, warga kota berada dalam posisi tawar yang lemah.

Masalahnya tidak berhenti pada kenaikan harga. Privatisasi juga mengubah cara kita memandang air. Dari yang semula hak dasar, air perlahan diperlakukan sebagai barang dagangan. Logika ini berbahaya karena menempatkan akses terhadap air dalam kerangka kemampuan membeli. Siapa yang mampu membayar lebih, ia mendapatkan layanan lebih baik. Sementara yang tidak mampu, harus menerima kualitas yang seadanya atau bahkan kehilangan akses sama sekali.

Kawasan elit menikmati air bersih yang mengalir lancar, sementara permukiman padat harus bergantung pada sumber alternatif yang tidak selalu aman. Ketimpangan ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari sistem yang menempatkan profit di atas kepentingan publik. Dalam kondisi seperti ini, kota bukan lagi ruang bersama, melainkan arena kompetisi yang tidak setara.

Privatisasi juga sering kali dibungkus dengan jargon modernisasi. Pembangunan instalasi baru, digitalisasi layanan, hingga peningkatan jaringan distribusi dijadikan bukti bahwa sistem bekerja lebih baik. Namun, modernisasi ini tidak selalu inklusif. Ada kelompok yang tertinggal, yang tidak memiliki akses terhadap teknologi atau tidak mampu mengikuti perubahan yang cepat. Mereka menjadi korban dari narasi kemajuan yang tidak sepenuhnya adil.

Kita perlu mempertanyakan kembali asumsi dasar yang selama ini diterima begitu saja. Apakah benar layanan publik harus tunduk pada logika pasar. Apakah efisiensi selalu berarti lebih baik bagi semua orang. Dan yang paling penting, siapa yang diuntungkan dari sistem yang sekarang berjalan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak sederhana. Namun satu hal yang jelas, air adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa disamakan dengan komoditas lain. Ketika akses terhadap air dibatasi oleh kemampuan ekonomi, maka yang terjadi bukan sekadar ketimpangan, melainkan pelanggaran terhadap hak dasar manusia.

Peran negara menjadi krusial dalam konteks ini. Pemerintah tidak bisa sekadar menjadi fasilitator investasi. Ia harus hadir sebagai penjamin keadilan. Ini berarti memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses terhadap air bersih yang layak. Regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan keberpihakan pada kelompok rentan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun, perubahan tidak hanya bergantung pada kebijakan. Kesadaran publik juga memainkan peran penting. Warga kota perlu melihat air bukan hanya sebagai layanan yang dibeli, tetapi sebagai hak yang harus diperjuangkan. Tekanan dari masyarakat dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan, baik dalam bentuk advokasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, maupun pengawasan terhadap penyedia layanan.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang menguasai kota tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita mengelola sumber daya dasar. Air adalah cermin dari relasi kuasa yang ada. Ketika ia dikuasai oleh segelintir pihak, maka kota pun bergerak ke arah yang semakin eksklusif. Sebaliknya, ketika akses terhadap air dijamin secara adil, kota memiliki peluang untuk menjadi ruang yang lebih inklusif. Kota yang adil bukanlah kota yang hanya dibangun dengan infrastruktur megah, tetapi kota yang memastikan setiap warganya dapat hidup dengan layak. Dan itu dimulai dari hal paling mendasar, air bersih yang dapat diakses oleh semua orang tanpa kecuali.