Komersialisasi Pendidikan dan Ketika Solidaritas Publik Menambal Kebijakan

Di tengah janji negara untuk menyediakan pendidikan yang adil dan merata, realitas di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Pendidikan kian bergerak ke logika pasar. Sekolah berlomba membangun citra, menawarkan fasilitas, dan menetapkan biaya yang mencerminkan posisi mereka dalam hierarki sosial.

Di sisi lain, muncul gelombang solidaritas sosial, dari penggalangan dana hingga donasi pendidikan, yang mencoba menjangkau mereka yang tertinggal.

Pertanyaannya, apakah solidaritas ini benar-benar solusi, atau sekadar penyangga dari kebijakan yang belum tuntas?

Komersialisasi pendidikan tidak selalu hadir secara vulgar. Ia sering terselip dalam bentuk yang halus, seperti “kelas unggulan”, “program internasional”, atau “biaya pengembangan”.

Istilah-istilah ini terdengar teknokratis, tetapi pada dasarnya menciptakan diferensiasi akses. Pendidikan tidak lagi semata hak, melainkan juga komoditas yang dapat dibeli sesuai kemampuan.

Pendidikan sebagai Komoditas, Akses sebagai Privilege

Ketika pendidikan masuk ke dalam logika pasar, relasi antara sekolah dan siswa berubah. Sekolah bukan hanya ruang belajar, tetapi juga penyedia layanan. Orang tua menjadi “konsumen” yang diharapkan mampu membayar untuk kualitas tertentu. Dalam situasi ini, kualitas pendidikan sering kali berbanding lurus dengan kemampuan finansial.

Fenomena ini terlihat jelas di kota-kota besar. Sekolah dengan fasilitas lengkap, tenaga pengajar berkualitas, dan jaringan global menetapkan biaya tinggi yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Sementara itu, sekolah dengan sumber daya terbatas harus berjuang mempertahankan kualitas di tengah keterbatasan anggaran.

Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan jurang akses, tetapi juga memperkuat segregasi sosial sejak usia dini. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang homogen secara ekonomi, mempersempit peluang interaksi lintas kelas. Dalam jangka panjang, pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berpotensi mereproduksi ketimpangan.

Solidaritas Sosial sebagai Penyangga Sementara

Di tengah situasi tersebut, solidaritas sosial muncul sebagai respons. Beasiswa komunitas, donasi pendidikan, hingga gerakan orang tua asuh menjadi upaya untuk menjembatani kesenjangan. Inisiatif ini penting dan sering kali berdampak langsung bagi penerima manfaat.

Namun, ada risiko ketika solidaritas menjadi terlalu diandalkan. Ia bisa berubah dari pelengkap menjadi pengganti. Ketika negara gagal memenuhi kewajibannya, masyarakat didorong untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam jangka pendek, ini membantu. Tetapi dalam jangka panjang, ia berpotensi menormalisasi absennya negara.

Selain itu, solidaritas sosial sering kali tidak merata. Ia bergantung pada jaringan, visibilitas, dan daya tarik isu. Ada kelompok yang mudah mendapatkan dukungan, tetapi ada pula yang tetap terpinggirkan karena tidak “terlihat”. Dalam konteks ini, solidaritas tidak selalu mampu menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Menutup Lubang, Bukan Sekadar Menambalnya

Jika komersialisasi pendidikan adalah gejala, maka akar masalahnya terletak pada desain kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan. Oleh karena itu, solusi tidak bisa hanya mengandalkan solidaritas sosial.

Pertama, negara perlu memperkuat regulasi terhadap praktik komersialisasi. Transparansi biaya pendidikan harus ditegakkan, dan praktik pungutan yang tidak jelas perlu dibatasi. Pendidikan tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Kedua, investasi publik dalam pendidikan harus ditingkatkan, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Ini mencakup peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas, serta penguatan sekolah negeri sebagai tulang punggung sistem pendidikan.

Ketiga, solidaritas sosial perlu diarahkan agar lebih strategis. Alih-alih hanya bersifat karitatif, ia bisa dikembangkan menjadi advokasi kebijakan. Komunitas tidak hanya membantu individu, tetapi juga mendorong perubahan sistemik.

Keempat, perlu ada integrasi antara inisiatif masyarakat dan kebijakan negara. Program beasiswa, misalnya, bisa disinergikan dengan data pemerintah untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan tepat sasaran.

Pada akhirnya, solidaritas sosial tidak seharusnya menjadi penambal permanen atas lubang kebijakan. Ia adalah ekspresi kepedulian yang penting, tetapi tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara. Tanpa pembenahan struktural, pendidikan akan terus bergerak ke arah komersialisasi, sementara solidaritas hanya berfungsi sebagai penyeimbang yang rapuh.