Hayuning Ratri Hapsari | Fauzah Hs
Gedung DPR RI (mpr.go.id)
Fauzah Hs

Mei selalu punya cara sendiri untuk membuat masyarakat Indonesia memutar memori ke belakang. Setiap kali kalender menyentuh angka 21, ingatan kita kolektif mendarat pada satu kata yang mengubah jalannya sejarah bangsa ini, yaitu Reformasi. Dua puluh delapan tahun yang lalu, pekik mahasiswa menggema di gedung DPR, memaksa sebuah rezim yang tampak tak tergoyahkan selama tiga dekade untuk akhirnya menyudahi kekuasaannya. Kita merayakan tumbangnya Orde Baru dengan harapan besar bahwa hari esok akan jauh lebih adil, transparan, dan tentu saja, sejahtera.

Namun, mari kita lihat sekeliling kita hari ini, Sobat Yorsay. Suasana peringatan Hari Reformasi Nasional kali ini rasanya tidak sedang baik-baik saja. Alih-alih merayakannya dengan sukacita kebebasan, banyak dari kita yang justru merasakan dejavu yang bikin merinding. Muncul kecemasan kolektif yang berbisik di lini masa media sosial hingga di obrolan warung kopi bahwa Indonesia sedang berjalan mundur menuju tahun 1998.

Sobat Yoursay pasti merasakan sendiri bagaimana dompet kita sedang diuji habis-habisan akhir-akhir ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang merosot tajam hingga menyentuh angka Rp17.700 menjadi alarm yang sangat bising. Bagi orang awam, urusan kurs mungkin terdengar seperti urusan korporat besar. Tapi dampaknya langsung mengetuk pintu dapur kita berupa lonjakan harga kebutuhan pokok yang gila-gilaan. Beras, minyak goreng, hingga barang-barang impor yang menjadi bahan baku industri lokal merangkak naik, sementara angka di slip gaji kita jalan di tempat.

Kondisi ekonomi yang menjepit ini otomatis membuat tensi sosial di tengah masyarakat ikut memanas. Ketika urusan isi piring mulai terancam, sumbu toleransi dan kesabaran publik biasanya menjadi sangat pendek. Kita melihat ketimpangan yang makin telanjang di depan mata. Di saat kelas menengah mulai megap-megap mempertahankan statusnya dan rakyat kecil harus memutar otak dua kali lebih keras hanya untuk makan sehari-hari, kita justru disuguhi berita tentang gaya hidup mewah keluarga pejabat atau kebijakan-kebijakan politik yang dirasa makin menjauh dari kepentingan rakyat. Rasa keadilan yang terusik inilah yang membuat atmosfer sosial belakangan ini terasa gerah dan mudah tersulut emosi.

Sangat wajar jika narasi "kita akan kembali ke tahun '98" menjadi sangat diperbincangkan sekarang. Sejarah memang mencatat bahwa runtuhnya sebuah era sering kali dimulai dari urusan perut yang tidak terpenuhi. Ketika kebutuhan dasar menjadi barang mewah, stabilitas politik sekuat apa pun tinggal menunggu waktu untuk digoyang oleh amarah massa.

Namun, kita juga perlu melihat situasi ini dengan kepala dingin tanpa harus kehilangan daya kritis, Sobat Yoursay. Ada perbedaan antara kondisi hari ini dengan apa yang terjadi dua puluh delapan tahun lalu. Pada tahun 1998, krisis ekonomi terjadi bersamaan dengan kebuntuan politik total di mana saluran aspirasi disumbat rapat-rapat oleh otoritarianisme. Hari ini, fondasi institusi keuangan kita relatif lebih siap menghadapi guncangan, dan yang paling penting, kita masih memiliki ruang digital untuk bersuara secara terbuka.

Artinya, ancaman terbesar kita hari ini sebenarnya bukan soal kembalinya bentuk fisik Orde Baru, melainkan mutasi dari penyakit lama yang dulu kita perangi bersama: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Musuh Reformasi zaman sekarang tidak lagi memakai baju militer atau seragam safari yang kaku. Mereka memakai baju digital, bersembunyi di balik regulasi-regulasi yang tampak legal, dan memanfaatkan algoritma untuk memecah belah opini publik. KKN gaya baru ini jauh lebih rapi, samar, dan justru itulah yang membuatnya lebih berbahaya.

Peringatan 21 Mei kali ini seharusnya menjadi momentum penting bagi kita semua untuk menakar ulang sejauh mana amanat Reformasi telah berjalan.

Bagi kita masyarakat sipil, situasi yang memanas ini adalah ujian agar kita tidak menjadi apatis. Menjaga api Reformasi di era sekarang bukan berarti kita harus selalu turun ke jalan menduduki gedung-gedung pemerintah seperti para pendahulu kita di tahun '98. Perjuangan kita hari ini telah bergeser ke jempol dan layar gawai kita masing-masing. Tugas kita adalah memastikan bahwa ruang digital yang kita miliki digunakan untuk terus mengawal kebijakan publik, menyuarakan ketimpangan, dan menolak lupa pada hak-hak yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara.

Ketakutan bahwa kita akan kembali ke tahun '98 seharusnya tidak membuat kita panik berlebihan hingga kehilangan arah, melainkan menjadi pemantik kesadaran baru. Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan darah dan air mata para pejuang Reformasi berlalu sia-sia begitu saja. Di tengah himpitan ekonomi dan situasi yang gerah ini, mari kita rapatkan barisan, tetap kritis, dan terus merawat kewarasan bersama demi Indonesia yang jauh lebih baik.