Ternyata Kita Salah, 19 Juta Lapangan Pekerjaan Itu untuk TNI dan Polisi

Sebuah cuitan pendek berseliweran di linimasa X (Twitter) belakangan ini. Bunyinya singkat, menggelitik, tapi sukses memancing tawa getir sekaligus ribuan retweet: "Ternyata kita salah guys, 19 juta lapangan pekerjaan itu untuk TNI dan Polisi." Bagi jutaan sarjana muda dan korban PHK yang setiap hari luntang-lantung menyebar CV, kalimat itu bukan sekadar lelucon kering.

Itu adalah ekspresi keputusasaan kolektif. Kita semua tentu masih ingat salah satu janji manis dalam kampanye Pilpres Prabowo Subianto: membuka belasan juta lapangan kerja baru.

Namun, ketukan palu DPR yang terkesan tergesa-gesa dalam mengesahkan UU TNI dan UU Polri yang baru seolah memberikan sebuah plot twist. Lapangan kerja itu tampaknya memang ada, tapi pintunya justru diperlebar untuk mereka yang sudah berseragam, lewat perpanjangan usia pensiun hingga 60 tahun atau lebih.

Antara Retorika Kejayaan Laut-Udara dan Realita Domestik

Ada sebuah ironi yang membingungkan di sini jika kita mencoba menarik garis waktu ke belakang. Jika kita memutar kembali ingatan pada pidato Presiden dalam perayaan ulang tahun TNI AL kemarin, ada visi besar yang disampaikan ke publik: membangun kejayaan TNI di laut dan udara, memperkuat pertahanan agar disegani di kancah dunia. Sebuah cita-cita yang luar biasa dan patut didukung.

Namun, di sinilah letak pertanyaannya: jika visinya adalah modernisasi dan penguatan alutsista di laut dan udara, mengapa kebijakan hukum yang dikebut justru urusan perpanjangan masa pensiun dan perluasan jabatan aparat ke ranah sipil? Mengapa arah kebijakannya justru bergerak ke urusan domestik, alih-alih fokus pada penguatan eksternal?

Ketika Seragam Mengurusi Dapur hingga Koperasi

Pertanyaan-pertanyaan ini wajar membuat masyarakat awam berkerut dahi. Kita melihat realita hari ini di mana peran militer perlahan masuk kembali ke sendi-sendi kehidupan sehari-hari yang sangat sipil.

Fenomenanya terlihat jelas di sekitar kita. Mulai dari keterlibatan dalam program ketahanan pangan, pengelolaan dapur umum untuk makan bergizi gratis, hingga urusan koperasi Merah Putih.

Tentara yang sejatinya dilatih dan dididik untuk taktik pertahanan negara, kini tampak sibuk mengurusi hal-hal administratif, logistik, dan pengelolaan yang sifatnya sangat domestik. Pergeseran peran ini lambat laun mengaburkan batas profesionalisme yang selama ini dijaga pasca-Reformasi.

Menebak Arah Catur Politik Penguasa

Sebagai orang awam, kita mungkin belum sepenuhnya paham ke mana arah gerak catur politik ini sedang melangkah. Namun, sulit untuk tidak mengaitkannya dengan latar belakang historis sang pemegang kemudi negara.

Sang Presiden adalah mantan jenderal, sekaligus mantan menantu dari penguasa Orde Baru, Soeharto.

Apakah fenomena hari ini adalah upaya perlahan untuk "menyuburkan" kembali pengaruh TNI-Polri di berbagai lini kehidupan masyarakat, mirip dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu?

Ataukah ini sekadar strategi manajemen birokrasi biasa yang kebetulan terasa berlebihan bagi publik? Kita hanya bisa menebak-nebak di tengah tanda tanya besar yang menggantung.

Efek Domino yang Mengunci Pintu Generasi Muda

Satu hal yang pasti, setiap kebijakan regulasi selalu membawa efek domino yang nyata bagi masyarakat bawah. Ketika pintu keluar (pensiun) dipersempit dan masa kerja diperpanjang, maka sirkulasi udara di dalam ruangan akan pengap.

Rotasi jabatan di dalam tubuh institusi otomatis melambat, dan kuota penerimaan darah muda setiap tahunnya berpotensi ikut menyusut karena posisi di atas belum juga kosong.

Lebih jauh lagi, ruang lingkup birokrasi kementerian sipil yang seharusnya menjadi ladang pengabdian bagi para profesional lulusan universitas umum, kini harus bersiap berbagi kursi dengan aparat aktif.

Di tengah impian besar tentang Bonus Demografi, kita justru dihadapkan pada kenyataan yang membingungkan: menahan mereka yang sudah mapan untuk bekerja lebih lama, sembari membiarkan generasi muda mengetuk pintu lowongan kerja yang kian tertutup rapat.

Cuitan satir di awal tulisan ini akhirnya bukan lagi sekadar kritik instan di media sosial. Ia adalah sebuah cermin besar bagi penguasa. Kita barangkali memang tidak tahu pasti ke mana arah bangsa ini sedang dibawa melangkah.

Namun, melihat realita hari ini, rasanya wajar jika anak muda Indonesia mulai bertanya-tanya: untuk siapakah sebenarnya masa depan negeri ini sedang dipersiapkan?