Bagaimana Sistem Transportasi Publik Melanggengkan Kemiskinan Waktu

Setiap pagi dan sore hari, lini masa media sosial saya selalu dipenuhi oleh pemandangan yang serupa. Lautan manusia yang berjejal di peron stasiun KRL, antrean yang mengular hingga keluar halte Busway, dan potret wajah-wajah lelah para pekerja ibu kota yang terjebak di dalam gerbong kereta yang padat.

Saya melihat potret-potret tersebut dari layar ponsel saya dengan rasa campur aduk. Fenomena ini membuka mata saya pada konsep Class-Based Time Poverty (kemiskinan waktu berbasis kelas). Istilah ini merujuk pada kondisi di mana kelompok masyarakat kelas pekerja atau menengah ke bawah secara tidak proporsional kehabisan waktu luang akibat struktur sosial dan ekonomi yang timpang.

Berbeda dengan kelas atas yang bisa "membeli" waktu dengan fasilitas prima, kelas pekerja terpaksa menukarkan jam-jam berharga mereka demi mobilitas dasar, membuat sistem transportasi publik kita hari ini justru turut andil dalam melanggengkan lingkaran setan kemiskinan tersebut.

Kita sering membicarakan kemiskinan hanya dari aspek materi atau finansial. Namun, ada satu dimensi kemiskinan yang tidak kalah kejam, yaitu kemiskinan waktu (time poverty). Kemiskinan waktu terjadi ketika seseorang tidak memiliki kendali atas waktunya sendiri karena habis tersedot untuk aktivitas wajib demi bertahan hidup.

Ketimpangan Kelas dalam Setiap Detik Perjalanan

Jika kita perhatikan arus komuter di Jakarta dan sekitarnya, mereka yang harus berdesakan di transportasi umum sejak subuh sebagian besar adalah pekerja kelas menengah ke bawah. Mereka adalah para staf yang tidak mampu membeli hunian di pusat kota karena harganya yang selangit. Akibatnya, mereka terpaksa tinggal di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.

Bagi kelas pekerja, perjalanan menuju kantor bukan sekadar berpindah tempat, melainkan sebuah perjuangan fisik dan mental yang memakan waktu 3 hingga 4 jam setiap harinya. Di sinilah letak ketimpangannya.

Sementara kelas atas dapat dengan mudah memotong waktu tempuh dengan tinggal di apartemen dekat kantor atau menggunakan kendaraan pribadi via jalur tol, kelas pekerja harus merelakan waktu mereka habis di jalan. Jam tangan mereka tidak berputar lebih cepat, tetapi waktu yang mereka miliki untuk kehidupan personal menyusut drastis akibat sistem transportasi publik yang belum mampu mengimbangi volume mobilitas warga secara manusiawi.

Dampak Domino Kemiskinan Waktu

Melihat potret para pekerja yang tertidur lelap sambil berdiri di dalam KRL, saya menyadari bahwa hilangnya waktu akibat transportasi yang tidak efisien ini memicu dampak domino yang merusak kualitas hidup mereka secara sistematis. Dampak pertama yang paling kentara adalah penyusutan ruang aktualisasi diri, di mana waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk beristirahat, berolahraga, belajar keterampilan baru, atau berkumpul bersama keluarga, justru habis menguap di aspal jalanan atau rel kereta.

Kondisi ini kemudian membunuh peluang ekonomi tambahan bagi mereka. Kemiskinan waktu menyebabkan kelas pekerja terlalu lelah dan kekurangan waktu untuk mengambil kelas sertifikasi atau membangun usaha sampingan (side hustle) yang sebenarnya bisa menaikkan kelas ekonomi mereka.

Pada akhirnya, akumulasi dari kelelahan kronis dan waktu transit yang panjang penuh tekanan ini berujung pada penurunan kesehatan fisik serta mental, yang tidak hanya menurunkan produktivitas jangka panjang tetapi juga mengunci mereka dalam kelas sosial yang sama karena mereka terlalu lelah untuk keluar dari kemiskinan materi.

Transportasi Publik sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Transportasi publik seharusnya berfungsi sebagai great equalizer, yaitu alat penyama derajat yang memangkas jarak dan waktu bagi semua kalangan. Namun, selama aksesnya masih menyiksa dan belum terintegrasi secara merata hingga ke pelosok pemukiman pekerja, ia justru melanggengkan Class-Based Time Poverty.

Menyaksikan perjuangan para komuter ibu kota membuat saya sadar bahwa membenahi transportasi publik bukan sekadar urusan estetika kota atau mengurai kemacetan kendaraan pribadi. Ini adalah urusan kemanusaiaan dan keadilan sosial.

Kita perlu mendesak perluasan jaringan transportasi massal yang andal, murah, dan cepat. Ketika pemerintah berhasil memberikan sistem transportasi yang efisien, pemerintah tidak hanya sedang memindahkan manusia, melainkan sedang mengembalikan waktu, martabat, dan peluang hidup yang setara bagi kelas pekerja.