Maraknya Buzzer Pemburu Receh: Antara Miskin Ekonomi dan Miskin Harga Diri

Maraknya komentar buzzer di setiap postingan yang membahas aksi demonstrasi hingga kritik pemerintah secara tidak langsung mengindikasikan bahwa mental miskin masih melekat di republik ini. Meskipun pemerintah mengklaim persentase penduduk miskin terus menurun, salah satu perilaku kotor yang masih dilakukan adalah menggiring opini publik tanpa didasari oleh data dan fakta.

Narasi yang memuji pemerintah seolah-olah memastikan semuanya aman justru menjadi bentuk pembodohan terhadap pola pikir warganet di media sosial. Ironisnya, demi meraih sesuap nasi, opini publik diperjualbelikan oleh mereka untuk memperoleh keuntungan finansial. Pada akhirnya, fenomena ini membentuk sikap masyarakat yang apatis dan telanjur pasif.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, peneliti dan ahli teknologi dari Universitas Oxford, Inggris, yang terkenal karena risetnya mengenai propaganda komputasi dan pasukan siber. Mereka menyatakan bahwa buzzer politik digunakan sebagai alat agitasi di berbagai negara yang berfokus pada pembungkaman opini dan penyebaran disinformasi secara masif.

Ekosistem Industri Buzzer

Dalam jurnal "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media", Sugiono (2020) menjelaskan bahwa pada awalnya buzzer digunakan untuk promosi bisnis dan pemasaran produk. Fungsi adanya buzzer yang bereaksi positif ini tentu mampu membangun citra perusahaan dan merek yang lebih populer.

Namun, pergeseran fungsi buzzer mulai berbeda ketika mereka mulai muncul ke permukaan sejak Pilkada DKI Jakarta 2012. Buzzer mulai banyak digunakan di ranah politik, seperti melakukan kampanye, menyebarkan propaganda, hingga secara implisit memproduksi misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian.

Buzzer sendiri memiliki jaringan dengan banyak pihak, seperti politisi dan partai politik sebagai pengguna jasa, agensi komunikasi sebagai pengelola, selebriti dan influencer yang bertugas menyebarkan pesan, serta relawan politik yang bergerak secara terorganisasi. Alhasil, pemerintah dinilai memperoleh keuntungan dari keberadaan buzzer.

Selain beraksi untuk kampanye politik, buzzer lebih sering mengadu serangan personal dan identitas yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Isu agama, identitas, dan SARA menjadi materi yang sering diangkat oleh mereka. Hal ini memperkuat polarisasi di tengah warganet yang sedang membaca berita politik terkini.

Hegemoni Jaringan Kekuasaan Elite

Mengutip konsep utama ekonomi politik media yang digagas oleh pakar ekonomi politik Vincent Mosco, terdapat tiga pilar utama, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan membentuk sebuah struktur yang melanggengkan serta mempertahankan eksistensi industri buzzer.

Arti dari komodifikasi adalah politik yang dijadikan sebagai komoditas ekonomi, mulai dari opini publik diperjualbelikan dan akhirnya buzzer memperoleh keuntungan finansial dari jasa kampanye. Menggiring opini warganet menjadi tugas utama mereka demi mengaburkan kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Selanjutnya, spasialisasi, yaitu kemampuan media sosial dalam menghilangkan batas ruang dan waktu melalui pesan politik yang dapat disebarkan secara masif. Komentar buzzer sering kali berkeliaran pada postingan yang memuat berita politik hingga menciptakan kegaduhan.

Terakhir, strukturasi yang menimbulkan hubungan saling menguntungkan antara pemerintah, politisi, buzzer, influencer, dan para pendukung yang diibaratkan seperti burung jalak dan kerbau. Saat burung mendapatkan makanan berupa kutu dari tubuh kerbau, hasilnya kerbau terbebas dari rasa gatal serta penyakit.

Kemiskinan Menurun dan Mental Miskin Meningkat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin per September 2025 turun menjadi 8,25 persen. Secara persentase, sah-sah saja bila mengatakan bahwa angka kemiskinan menurun. Akan tetapi, mental miskin di negeri ini masih begitu menjamur dan melekat.

Mental miskin tidak selalu tumbuh pada kondisi ekonomi kelas bawah, tetapi ada pada mereka yang malas untuk mencari nafkah yang halal dan berkah. Salah satu bukti nyata dari kelestarian mental miskin ini adalah menjadi buzzer politik. Mereka rela menggadaikan idealisme demi rupiah.

Nalar kritis dikesampingkan demi membela kepentingan penguasa. Kebohongan diproduksi tanpa rasa bersalah. Perilaku ini mencerminkan mentalitas jalan pintas. Mereka enggan bekerja keras di sektor produktif. Menjual opini dinilai lebih mudah menghasilkan uang. Dampak kerusakan sosialnya sengaja mereka abaikan. Masyarakat pun terus disuguhi narasi yang menyesatkan.

Oleh karena itu, industri buzzer membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan secara materi tidak serta-merta menghapus mentalitas miskin di Indonesia. Kesejahteraan hanya bisa dicapai jika peningkatan ekonomi berjalan beriringan dengan penguatan moral, integritas, dan kecerdasan berpikir seluruh elemen bangsa.