Mahasiswa Demo Atas Nama Rakyat: Tapi Rakyat yang Mana?

Beberapa waktu terakhir, gelombang demonstrasi mahasiswa kembali bergejolak. Demonstrasi pertama pada bulan ini dimulai oleh mahasiswa UI, lalu disusul oleh aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Demonstrasi tersebut membawa tuntutan yang kurang lebih sama. Terlebih, gelombang demo ini juga dipicu oleh naiknya harga bahan bakar minyak per 10 Juni serta melonjaknya harga kebutuhan pokok di dalam negeri. Artinya, ada kesamaan "suara" bahwa kehidupan yang kita lalui sebagai warga negara terasa terpuruk dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai rakyat yang dulunya juga pernah merasakan menjadi seorang mahasiswa, tentu saya melihat hal itu sebagai sesuatu yang penting. Bukan hanya dari segi demonstrasi dan hak mengeluarkan pendapat di muka umum, melainkan juga dari adanya upaya mahasiswa untuk merespons kegelisahan yang terjadi di tengah masyarakat, sebuah kegelisahan sebagai sesama rakyat.

Nostalgia dan Realitas Pergerakan Kampus

Akan tetapi, saat menyaksikan berita-berita yang memenuhi lini masa media sosial dan membaca portal berita daring, saya bertanya-tanya dan bernostalgia. Saya teringat masa kuliah dulu. Kala itu, saya bukan aktivis organisasi ekstra maupun intra kampus. Saya memilih menjadi anggota pers mahasiswa tingkat fakultas yang sesekali mendapat tugas meliput dan terlibat dalam berbagai dinamika kampus. Di fakultas kami, pernah terjadi gejolak ketika mahasiswa merespons kebijakan dekanat yang dianggap merugikan, terutama terkait masalah keuangan atau biaya perkuliahan. Saat itu, kami yakin sedang memperjuangkan sesuatu yang benar. Kami pun melakukan demonstrasi yang ditujukan kepada pihak pengelola kampus.

Kalau mengingat kembali apa yang terjadi pada saat itu, saya justru menyadari bahwa persoalan yang kami hadapi ternyata jauh lebih complicated dibandingkan apa yang tampak di realitas lapangan. Misalnya, ada konflik kepentingan, tarik-menarik kekuasaan, hingga dinamika internal yang terkadang tidak sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa biasa. Mahasiswa bergerak berdasarkan informasi yang tersedia di permukaan, sementara dinamika lainnya bisa jadi merupakan "permainan" yang berlangsung di belakang layar.

Wajah Rakyat yang Multidimensi

Pengalaman tersebut menjadikan saya lebih waspada ketika mendengar kelompok atau pihak mana pun yang mengatasnamakan rakyat saat ingin memperjuangkan hak. Sejatinya, rakyat bukanlah satu entitas tunggal yang seragam. Kalau kita melihat rakyat di Indonesia, mereka terdiri atas berbagai lapisan kelas dan golongan. Sebut saja, golongan rakyat bisa berarti petani yang sedang meratapi nasib karena menghadapi gagal panen. Ada pula rakyat berpendidikan seperti guru honorer yang cemas menanti kepastian status dan haknya sebagai pekerja. Atau bisa jadi, ada para buruh pabrik yang resah akan terkena gelombang PHK. Bahkan, rakyat bisa pula berwujud seperti saya ini, seorang ibu rumah tangga di pedesaan yang berusaha memutar otak dan raga agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi di tengah lonjakan harga bahan pokok yang kian merangkak naik.

Dengan demikian, rasanya dapat dipahami ketika aksi maupun demonstrasi mahasiswa itu bergerak lantaran sedang memperjuangkan kesusahan rakyat. Namun, pertanyaannya sederhana saja, rakyat yang mana? Apakah kalian benar-benar melihat dan mendengar langsung keluhan mereka, rakyat yang kalian maksud?

Menyaring Suara di Era Media Sosial

Sejatinya, pertanyaan saya ini tidak ditujukan untuk mendiskreditkan atau menganggap remeh gerakan mahasiswa. Sebaliknya, hal ini saya utarakan karena saya yakin bahwa mahasiswa hingga hari ini masih mengemban predikat luhur sebagai Iron Stock, Agent of Change, serta Social Control. Kesemua predikat itu saya ketahui dan saya cerna materinya pada saat mengikuti masa orientasi kampus dulu.

Oleh karena itu, mahasiswa memiliki posisi yang amat penting di dalam masyarakat. Misalnya, dalam hal menyampaikan pendapat dan mewakilkan suara akar rumput kepada pihak penguasa. Namun, hal yang harus menjadi catatan kritis dalam konteks ini adalah memastikan bahwa suara yang dibawa mahasiswa sungguh lahir dari pemahaman utuh akan situasi dan kondisi masyarakat yang amat beragam.

Di era saat ini, ketika media sosial juga menjadi medium yang tidak terpisahkan dari sebuah gerakan, sangat mudah bagi kita untuk menganggap bahwa suara yang paling bising di internet adalah representasi suara rakyat. Padahal nyatanya, tidak semua rakyat aktif dan memiliki keistimewaan untuk terlibat di media sosial. Begitu pula, tidak semua rakyat turun ke jalan. Serta, tidak semua rakyat memiliki keresahan yang sama dengan apa yang dibawa oleh para mahasiswa.

Misalnya, ada tuntutan mahasiswa yang kerap digaungkan, yakni penghentian program unggulan Presiden Prabowo seperti MBG dan KDKMP. Kedua program ini dianggap menjadi beban APBN dan berpotensi menjadi ladang korupsi besar-besaran. Setelah demonstrasi yang digerakkan mahasiswa dan kelompok aktivis itu berlangsung, kini mulai bermunculan gelombang aksi tandingan dari golongan rakyat lainnya seperti para ibu, mitra MBG, relawan, dan pegawai SPPG. Rasanya sangat masuk akal jika mereka menggelar aksi atau ikut bersuara, mengingat mereka adalah penerima manfaat yang kelangsungan pendapatan dan gajinya bergantung pada terlaksananya program tersebut. Khususnya para pegawai, mereka jelas cemas kehilangan pekerjaan. Artinya, ketakutan mereka kehilangan sumber penghidupan ini setara dengan ketakutan buruh yang terkena PHK, guru honorer yang dihapus statusnya, atau petani yang gagal panen akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Mereka ini pulalah rakyat yang sama-sama memiliki porsi keresahan.

Untuk itu, menurut saya, tantangan terbesar gerakan mahasiswa hari ini bukan hanya harus lihai mengumpulkan massa, menyusun tuntutan, hingga membuat ajakan unjuk rasa di media sosial dengan desain visual yang estetis. Tantangan yang dihadapi jelas lebih nyata, yakni kemampuan untuk mendengar.

Mahasiswa harus bersedia mendengar lebih banyak suara rakyat, menyerap lebih banyak pengalaman, dan memahami lebih dalam bahwa kenyataan di lapangan tidak selalu sama dengan narasi yang tengah populer. Jika ada program yang buruk atau kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng, tentulah kita wajib mengutuk dan mengkritisinya secara tajam. Namun, kita juga ingin penegakan hukum berjalan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga tercipta keadilan sosial dan tata kelola program yang lebih baik.

Dengan demikian, tugas mahasiswa bisa diwujudkan dengan cara mengawal kebijakan dan program pemerintah agar selalu berdampak serta berpihak bagi seluruh lapisan rakyat. Saya rasa, itulah pilar demokrasi yang kita impikan bersama, baik oleh kalian para mahasiswa maupun saya sebagai bagian dari rakyat. Ada kalanya mahasiswa atau aktivis gerakan yang berjuang atas nama rakyat tidak hanya sekadar berbicara mewakili masyarakat. Mereka juga harus bersedia hadir secara utuh untuk sungguh-sungguh mendengarkan masyarakat.

Sekali lagi, tulisan atau pendapat ini tidak bermaksud menghakimi bahwa mahasiswa kurang pandai mendengar atau mendikte pihak mana yang harus dibela. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah suara yang diteriakkan oleh mahasiswa hari ini sungguh telah membawa dampak yang baik bagi seluruh rakyat?