Kritik kepada Pemerintah Bukan Berarti Sedang Mencari Pengganti Presiden

Kritik terhadap pemerintah tidak selalu berbicara tentang siapa yang seharusnya menjadi presiden. Kritik berbicara tentang siapa yang sedang memegang kewenangan hari ini dan bagaimana kewenangan itu digunakan. Dalam negara demokrasi, objek utama pengawasan publik bukanlah individu semata, melainkan kebijakan, keputusan, dan tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan.

Inilah yang sering luput dipahami.

Ketika masyarakat mengkritik kenaikan pajak, pengelolaan anggaran, penegakan hukum, kebijakan pendidikan, kesehatan, atau ekonomi, bukan berarti mereka sedang berkampanye untuk mengganti presiden. Mereka sedang menjalankan fungsi sebagai warga negara yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi justru menghendaki adanya ruang kritik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Logika "siapa pun presidennya sama saja" juga mengandung kekeliruan yang dalam filsafat dikenal sebagai red herring atau pengalihan isu. Pertanyaan yang seharusnya dibahas adalah apakah suatu kebijakan tepat atau tidak. Namun, pembahasan justru dialihkan menjadi siapa yang akan menggantikan presiden. Akibatnya, substansi kritik hilang, digantikan oleh perdebatan yang tidak menjawab persoalan.

Misalnya, ketika masyarakat mempertanyakan efektivitas suatu program pemerintah, jawaban yang relevan semestinya berupa data, argumentasi, atau evaluasi atas program tersebut. Sebaliknya, menjawab dengan, "Kalau bukan dia, memang siapa?" tidak menjelaskan apakah kebijakan itu berhasil atau gagal. Pertanyaan mengenai alternatif kepemimpinan adalah diskusi yang berbeda dengan evaluasi terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

Demokrasi bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas. Setiap pejabat publik yang sedang memegang amanah wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat. Tanggung jawab itu melekat selama masa jabatan berlangsung. Oleh karena itu, wajar apabila perhatian publik lebih banyak diarahkan kepada pemerintah yang sedang berkuasa daripada kepada tokoh-tokoh yang belum memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang kepala sekolah membuat aturan yang dianggap bermasalah, orang tua murid tentu mengkritik kepala sekolah yang sedang menjabat, bukan membahas siapa calon kepala sekolah berikutnya. Ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja, pemegang saham mengevaluasi direksi yang sedang memimpin, bukan langsung berdebat mengenai siapa penggantinya. Prinsip yang sama berlaku dalam pemerintahan.

Bukan berarti kritik selalu benar. Kebijakan pemerintah dapat saja terbukti tepat berdasarkan data dan evaluasi. Namun, kualitas demokrasi justru diukur dari kemampuan negara menerima kritik secara terbuka dan menjawabnya dengan argumentasi, bukan dengan mengalihkan pembahasan kepada persoalan lain.

Sayangnya, budaya politik kita masih sering mempersonalisasi kritik. Mengkritik kebijakan dianggap membenci presiden. Mendukung satu program dianggap mendukung seluruh pemerintahannya. Padahal, dalam demokrasi, seseorang dapat mengapresiasi kebijakan tertentu sekaligus mengkritik kebijakan lainnya. Sikap semacam itu bukan inkonsistensi, melainkan bentuk penilaian yang rasional terhadap setiap keputusan pemerintah.

Kesalahan berpikir lainnya adalah menganggap bahwa karena tidak ada pemimpin yang sempurna, maka kritik menjadi tidak diperlukan. Logika ini jelas keliru. Justru karena tidak ada pemerintahan yang sempurna, mekanisme pengawasan publik menjadi sangat penting. Kritik berfungsi memperbaiki kebijakan sebelum dampaknya semakin luas, bukan semata-mata menjatuhkan pemerintah.

Pada akhirnya, demokrasi tidak meminta warga negara menjadi pendukung atau penentang pemerintah secara mutlak. Demokrasi meminta warga untuk menjadi pengawas yang aktif. Fokusnya bukan pada siapa yang mungkin memimpin di masa depan, melainkan pada siapa yang sedang memegang kekuasaan hari ini. Sebab, keputusan yang memengaruhi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan kehidupan masyarakat diambil oleh pemerintah yang sedang menjabat, bukan oleh calon pemimpin yang belum tentu terpilih.

Dalam negara demokrasi, kualitas pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa sedikit kritik yang diterima, melainkan oleh seberapa serius kritik itu didengar dan dijawab dengan kebijakan yang lebih baik.