Beras Mahal Disuruh Tanam Padi Sendiri: Menggugat Logika Lepas Tangan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kesejahteraan petani dalam acara Panen Raya TNI di Malang, Jawa Timur, pada Jumat (17/7/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku bangga terhadap para petani yang menurutnya merupakan pahlawan karena menghasilkan pangan untuk masyarakat.

Namun, pernyataan Prabowo kemudian menjadi sorotan ketika ia menanggapi pihak-pihak yang menganggap harga beras terlalu mahal.

"Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras tidak boleh dapat penghasilan tinggi, suruh mereka tanam padi sendiri," kata Prabowo, dikutip Senin (20/7/2026).

Tak hanya itu, ia bahkan meminta TNI dan Kementerian Pertanian menyiapkan lahan bagi mereka yang ingin mencoba menanam padi.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perdebatan di media sosial. Sebagian besar netizen mempertanyakan cara pemerintah merespons kritik harga pangan. Sebab, ketika beras mahal dan rakyat diminta menanam padi sendiri, apakah itu problem solving atau justru bentuk lepas tangan?

Kritik Harga Beras Tidak Sama dengan Menolak Kesejahteraan Petani

Menurut saya, tentu saja petani berhak mendapatkan keuntungan yang tinggi. Petani adalah pihak yang bekerja keras menghasilkan bahan pangan dan sudah semestinya mendapatkan pendapatan yang layak.

Namun, membela petani tidak seharusnya membuat keluhan konsumen tentang harga beras seolah-olah dapat diselesaikan dengan meminta mereka ikut bertani.

Sebab, ketika masyarakat mengeluhkan harga beras, mereka tidak sedang mengatakan bahwa petani tidak boleh sejahtera. Mereka sedang membicarakan daya beli dan harga kebutuhan pokok yang harus mereka bayar. Kesejahteraan petani dan kemampuan masyarakat membeli beras bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

Petani tentu harus mendapatkan harga yang layak. Jika harga gabah terlalu rendah, petani yang menanggung kerugian. Mereka sudah mengeluarkan biaya untuk benih, pupuk, tenaga kerja, pengairan, hingga berbagai kebutuhan lain dalam proses produksi.

Namun, di sisi lain, konsumen juga punya hak untuk mengeluhkan harga beras. Beras bukan barang mewah yang hanya dibeli sesekali. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, beras merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Ketika harganya meningkat, dampaknya langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga.

Ketika Kritik Tidak Dijawab dengan Solusi yang Logis

Saya memahami jika pernyataan Prabowo dimaksudkan sebagai sindiran kepada orang-orang yang dianggap tidak memahami sulitnya bertani. Mungkin maksudnya adalah sebelum menganggap harga beras terlalu mahal, cobalah merasakan sendiri betapa rumitnya proses menghasilkan beras.

Namun, sebagai respons seorang presiden, kalimat tersebut tetap problematis. Sebab, kritik publik terhadap harga pangan seharusnya dijawab dengan penjelasan dan kebijakan, bukan dengan tantangan untuk mengerjakan sendiri pekerjaan yang sedang dikritik.

Jika logika semacam ini terus digunakan, setiap persoalan publik bisa dengan mudah dikembalikan kepada individu. Harga telur naik, beternak ayam sendiri. Minyak goreng mahal, tanam kelapa sawit sendiri. Listrik mahal, bangun pembangkit sendiri. Jalan rusak, perbaiki sendiri.

Di titik ini, rakyat bukan hanya diminta menjadi konsumen, tetapi juga harus memproduksi dan menyelesaikan sendiri semua hal yang mereka butuhkan.

Padahal, masyarakat membayar pajak dan memilih pemerintah bukan karena mereka berharap bisa mengerjakan seluruh urusan negara secara mandiri. Negara justru hadir untuk mengelola persoalan yang terlalu besar jika harus diselesaikan satu per satu oleh setiap individu.

Negara Tidak Dibentuk agar Rakyat Mengurus Semuanya Sendiri

Menurut saya, persoalan paling menarik dari pernyataan Prabowo bukan sekadar soal harga beras. Yang lebih penting adalah cara pemerintah merespons kritik.

Presiden memiliki kekuasaan, sumber daya, kementerian, lembaga, aparat, dan berbagai instrumen kebijakan untuk mencari solusi. Oleh karena itu, ketika masyarakat menyampaikan keluhan, respons yang diharapkan bukanlah tantangan untuk mengerjakan semuanya sendiri.

Tugas pemerintah adalah mencari keseimbangan di antara berbagai kepentingan. Petani harus sejahtera, dan konsumen juga harus mampu membeli beras.

Kritik terhadap harga beras seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan dan memperbaiki kebijakan. Bukan malah mengubah konsumen menjadi pihak yang dianggap harus ikut bertani agar boleh mengeluh.