Nenek Renta Kelaparan Gigit Jari, yang Rumahnya Keramik Bagus Malah Asyik Kantongi Bansos

Di sebuah sudut desa, ada seorang nenek renta yang tinggal sendirian di rumah beratap bocor. Untuk sekadar menyambung hidup besok pagi, ia harus bergantung pada belas kasihan tetangga. Namun, ketika rombongan petugas pembagi Bantuan Sosial (Bansos) datang ke desanya, nama nenek tersebut tak pernah ada di dalam lembar daftar penerima.

Sementara itu, tak jauh dari sana, seorang warga yang memiliki sepeda motor gres dan rumah berdinding keramik tebal justru tersenyum lebar mengantongi amplop bantuan dari negara.

Pemandangan ironis ini bukan rekaan sinetron sore hari, melainkan realitas pahit yang saban hari kita saksikan di lapangan. Bansos yang digadang-gadang sebagai jaring pengaman sosial bagi warga rentan, sering kali berubah menjadi panggung drama yang mempertontonkan ketidakadilan; yang butuh terpaksa gigit jari, yang mampu justru melenggang bebas.

Data Usang dan Birokrasi Kaku

Akar utamanya kerap bersembunyi di balik sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sering kali tidak real-time. Pendataan warga miskin di tingkat bawah masih kerap dilakukan secara asal-asalan dari balik meja kerja yang dingin. Verifikasi faktual ke lapangan sering kali dikalahkan oleh formalitas tumpukan berkas administrasi.

Dampaknya terasa sistematis. Orang yang baru saja terkena PHK atau jatuh miskin karena sakit tak sempat masuk dalam radar bantuan karena birokrasi yang begitu lambat.

Sebaliknya, orang yang kondisi ekonominya sudah membaik beberapa tahun lalu, masih saja terus menikmati aliran dana segar dari pemerintah hanya karena namanya telanjur "terkunci" di dalam sistem. Ketika pendataan hanya mengandalkan laporan di atas kertas tanpa mau membasahi sepatu turun ke jalan, realitas kemiskinan yang sebenarnya akan selalu luput dari pandangan.

Praktik Nepotisme di Tingkat Tapak

Hal lain yang tak kalah menyakitkan adalah hadirnya faktor subjektivitas lokal. Di tingkat tapak, tidak sedikit pembagian bansos yang disusupi kepentingan nepotisme atau relasi kedekatan.

Siapa yang dekat dengan aparatur lokal atau rajin menyapa pengurus lingkungan, peluang namanya tercantum di daftar penerima akan jauh lebih besar. Bantuan yang sejatinya adalah hak rakyat miskin dan dibiayai dari pajak masyarakat, mendadak berubah fungsi menjadi "hadiah" yang dibagikan berdasarkan suka atau tidak suka.

Krisis Kepercayaan dan Urgensi Transparansi

Dampak dari carut-marut penyaluran bansos ini jauh melampaui kerugian finansial negara yang mencapai triliunan rupiah. Dampak terbesarnya adalah kerusakan sosial dan hancurnya rasa keadilan.

Ketika rakyat kecil menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tetangganya yang berkecukupan justru mendapatkan bantuan gratis, timbul rasa cemburu, apatisme, dan rasa tidak percaya (distrust) yang mendalam kepada pemerintah. Kebijakan sosial yang harusnya merajut kesetiakawanan, justru berbalik menciptakan gesekan antarwarga di tingkat akar rumput.

Rakyat tidak butuh angka-angka bombastis di televisi tentang sekian triliun anggaran yang sudah digelontorkan tahun ini. Yang rakyat butuhkan sederhana, yakni kepastian bahwa segenggam beras dan selembar rupiah dari bantuan itu benar-benar mendarat di piring makan orang yang sedang kelaparan.

Pemerintah tidak boleh terus-menerus berlindung di balik tameng "masalah teknis pemutakhiran data" setiap kali isu ini meledak di media sosial. Sudah saatnya mekanisme pendataan dibuka secara transparan kepada publik di tingkat RT/RW. Libatkan pengawasan komunitas secara langsung agar warga bisa saling memverifikasi siapa yang benar-benar layak ditolong.

Sebab pada akhirnya, tolok ukur untuk keberhasilan sebuah program bantuan sosial tidak pernah dilihat dari seberapa cepat anggarannya dihabiskan, melainkan dari seberapa tepat ia menyelamatkan mereka yang sedang tenggelam di dalam jurang kemiskinan.