Stop Romantisasi Orde Baru: Membaca Ulang Krisis 1998

Setiap kali harga bahan bakar naik atau kondisi ekonomi terasa berat, selalu muncul kalimat yang akrab di telinga. Zaman Soeharto semuanya murah.

Narasi ini terus berulang, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seolah menjadi kesimpulan sederhana bahwa masa Orde Baru adalah masa keemasan ekonomi Indonesia. Namun, benarkah demikian?

Ataukah kita sedang melihat masa lalu melalui lensa nostalgia yang hanya mengingat bagian-bagian yang menyenangkan sambil melupakan biaya besar yang harus dibayar di belakangnya?

Nostalgia memang sering kali tidak objektif. Ia memilih kenangan yang nyaman dan mengabaikan konteks. Harga BBM yang murah memang merupakan fakta. Namun, harga murah tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat tinggi. Yang jauh lebih penting adalah daya beli, distribusi kesejahteraan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Banyak orang tua menceritakan bahwa pada masa itu daging ayam bukanlah makanan yang bisa dinikmati setiap hari. Telur sering dibagi untuk satu keluarga. Masyarakat pedesaan hidup dengan lauk sederhana, bahkan ada yang mengandalkan daun talas atau tanaman liar sebagai makanan ketika kondisi ekonomi sulit. Kepemilikan sepeda motor masih menjadi simbol kemapanan, sementara mobil hanya dimiliki segelintir orang. Fasilitas sanitasi layak juga belum dinikmati secara merata; buang air di sungai atau kebun merupakan kenyataan yang lazim di banyak daerah.

Artinya, murahnya harga tidak selalu berarti masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kesejahteraan. Jika pendapatan juga rendah, barang murah belum tentu mudah dijangkau. Mengukur keberhasilan ekonomi hanya dari harga BBM sama seperti menilai kesehatan seseorang hanya dari suhu tubuhnya. Ada banyak indikator lain yang menentukan.

Di sisi lain, harga BBM yang murah pada era tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia sebagai eksportir minyak. Pada akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an, produksi minyak mentah Indonesia mencapai lebih dari satu juta barel per hari, sementara konsumsi domestik masih jauh lebih kecil. Kondisi itu memberikan ruang fiskal yang besar bagi pemerintah untuk memberikan subsidi energi tanpa tekanan sebesar yang dihadapi saat ini.

Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah mengapa BBM murah, melainkan bagaimana kekayaan sumber daya tersebut dikelola.

Indonesia menikmati windfall dari ekspor minyak selama bertahun-tahun. Dalam teori pembangunan, pendapatan besar dari sumber daya alam seharusnya menjadi modal untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat: memperkuat pendidikan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, membangun industri bernilai tambah, mengembangkan teknologi, serta memperbaiki infrastruktur secara merata. Dengan cara itu, ketika cadangan minyak menurun atau harga komoditas jatuh, perekonomian tetap memiliki penopang yang kokoh.

Sayangnya, struktur ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki berbagai kelemahan. Pertumbuhan tinggi banyak ditopang oleh utang luar negeri, ketergantungan terhadap komoditas, serta hubungan erat antara kekuasaan politik dan kelompok bisnis tertentu. Ketika krisis finansial Asia melanda pada 1997–1998, fondasi tersebut terbukti rapuh. Nilai tukar rupiah anjlok, sektor perbankan kolaps, ribuan perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan tingkat kemiskinan meningkat tajam.

Krisis 1998 memang dipicu oleh gejolak regional, tetapi dampaknya di Indonesia menjadi sangat dalam karena adanya persoalan struktural yang telah lama menumpuk. Sistem ekonomi yang kurang transparan, lemahnya tata kelola, tingginya utang swasta dalam valuta asing, serta praktik kolusi dan monopoli membuat perekonomian sulit bertahan ketika tekanan datang.

Karena itu, mengatakan bahwa seluruh masalah muncul tiba-tiba pada 1998 tanpa mengaitkannya dengan kebijakan sebelumnya adalah penyederhanaan yang tidak tepat. Sebaliknya, menyalahkan satu tokoh atas seluruh persoalan ekonomi Indonesia juga mengabaikan kompleksitas sejarah. Yang lebih penting adalah memahami bahwa keberhasilan maupun kegagalan sebuah rezim selalu memiliki sebab yang saling berkaitan.

Indonesia tentu memiliki peluang besar dari kekayaan sumber daya alamnya. Pertanyaan yang relevan hingga hari ini adalah apakah kekayaan tersebut benar-benar diubah menjadi investasi jangka panjang yang meningkatkan produktivitas bangsa? Negara yang berhasil bukanlah negara yang sekadar memiliki sumber daya melimpah, melainkan negara yang mampu mengelolanya dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada masa depan.

Sejarah seharusnya menjadi bahan pembelajaran, bukan sekadar objek romantisasi. Mengingat harga BBM yang murah tanpa mengingat kondisi sosial, ketimpangan, kelemahan struktur ekonomi, dan krisis yang menyusul adalah cara pandang yang tidak utuh.

Sebaliknya, mengakui keberhasilan pembangunan sekaligus mengkritisi kelemahannya akan membuat kita lebih bijak dalam menilai masa lalu. Sebab tujuan mempelajari sejarah bukan untuk memuja satu era, melainkan agar kesalahan yang sama tidak kembali diulang.