Setiap kali bencana terjadi, kita sering mencari jawaban paling mudah. Hujan terlalu deras, gempa terlalu kuat, angin terlalu kencang, atau kondisi alam memang sedang tidak bersahabat. Alam kemudian seolah menjadi tersangka utama. Padahal, bencana tidak hanya ditentukan oleh ancaman alam. Besarnya dampak juga ditentukan oleh seberapa siap manusia dan negara mengelola risiko. Karena itu, setiap bencana semestinya menjadi evaluasi, apa langkah yang harus dilakukan agar dampaknya tidak sebesar hari ini?
Jika tata ruang buruk, evaluasi tata ruang. Jangan membangun permukiman, fasilitas publik, atau kawasan ekonomi di wilayah berisiko tinggi tanpa pengendalian yang memadai. Tata ruang bukan sekadar gambar di atas peta. Ia menentukan di mana manusia boleh tinggal, di mana industri berkembang, bagaimana air mengalir, serta sejauh mana masyarakat terlindungi dari ancaman bencana.
Jika bangunan tidak memenuhi standar, periksa pengawasan dan penegakannya. Aturan konstruksi tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif yang selesai setelah dokumen ditandatangani. Bangunan yang tidak aman dapat berubah menjadi perangkap ketika gempa, banjir, kebakaran, atau bencana lainnya terjadi. Karena itu, pengawasan harus berlangsung sejak perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatan.
Jika sistem peringatan dini tidak bekerja, jangan berhenti pada kalimat bahwa masyarakat “kurang waspada”. Cari tahu mengapa sistem tersebut gagal. Apakah alatnya tidak berfungsi? Apakah data terlambat? Apakah informasi tidak diteruskan kepada pemerintah daerah? Atau masyarakat menerima peringatan tetapi tidak memahami apa yang harus dilakukan?
Peringatan dini bukan sekadar sirene atau pesan di telepon. Ia adalah rantai sistem yang harus bekerja dari deteksi ancaman sampai tindakan penyelamatan. Jika evakuasi terlambat, evaluasi koordinasi dan prosedurnya. Dalam situasi darurat, menit bahkan detik dapat menentukan keselamatan seseorang. Jalur evakuasi harus jelas, titik kumpul tersedia, petugas memahami tugasnya, dan masyarakat mengetahui ke mana harus bergerak. Latihan tidak boleh hanya dilakukan untuk memenuhi agenda tahunan, tetapi harus benar-benar menguji kesiapan sistem.
Jika bantuan lambat, periksa kapasitas respons pemerintah. Jangan seluruh persoalan dibebankan kepada relawan dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban memastikan logistik, personel, kendaraan, fasilitas kesehatan, komunikasi darurat, dan kebutuhan dasar dapat bergerak ketika akses normal terganggu.
Begitu pula jika informasi tidak sampai kepada warga, yang perlu dibenahi adalah sistem komunikasinya. Masyarakat tidak bisa diminta bertindak cepat jika informasi yang mereka terima terlambat, tidak jelas, saling bertentangan, atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Komunikasi bencana harus sederhana, cepat, akurat, dan menjawab pertanyaan paling penting: apa yang terjadi, siapa yang berisiko, dan apa yang harus dilakukan sekarang?
Inilah pentingnya menjadikan setiap bencana sebagai bahan evaluasi institusional. Evaluasi bukan berarti mencari kambing hitam. Evaluasi berarti menemukan titik kegagalan agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.
Sayangnya, kita sering melihat pola sebaliknya. Setelah bencana, perhatian publik tertuju pada korban dan kerusakan. Bantuan disalurkan. Pejabat datang. Pernyataan diberikan. Setelah keadaan membaik, semuanya kembali seperti semula. Padahal, bencana seharusnya meninggalkan sesuatu yang lebih penting daripada puing-puing: pelajaran yang mengubah sistem.
Jika sebuah wilayah berulang kali banjir, pertanyaannya bukan hanya mengapa hujan turun deras, tetapi mengapa kawasan tersebut terus rentan. Jika bangunan runtuh saat gempa, jangan hanya menyalahkan kekuatan gempa, tetapi periksa standar konstruksi dan pengawasannya. Jika warga terlambat menyelamatkan diri, jangan buru-buru menyalahkan kepanikan masyarakat sebelum mengevaluasi sistem peringatan dan evakuasi.
Negara yang belajar dari bencana bukan negara yang tidak pernah mengalami bencana. Negara yang belajar adalah negara yang memastikan setiap kegagalan menghasilkan perbaikan. Bencana boleh menjadi peristiwa alam. Namun, besarnya korban dan kerusakan sering kali merupakan cermin dari keputusan manusia. Karena itu, setelah bencana berlalu, pekerjaan negara belum selesai. Justru saat itulah evaluasi harus dimulai, agar bencana berikutnya tidak menemukan kita dengan kelemahan yang sama.
Baca Juga
-
Fakta Ironisnya: Ketika MBG Hanya Menanggung 1/9 Biaya Makan Keluarga
-
Empati Tidak Harus Menunggu Korbannya Menjadi Keluarga Kita
-
Negara Ring of Fire, Mengapa Anggaran Bencana Masih Seperti Lelucon?
-
Di Hadapan Bencana, Negara Harus Bicara tentang Mitigasi dan Tanggung Jawab
-
Kemiskinan Turun atau Standarnya yang Terus Disesuaikan?
Artikel Terkait
-
Mengapa Purbaya Ngotot Danantara Setor Rp120 Triliun ke APBN?
-
Belajar Mencintai Alam dari Film David Attenborough: A Life on Our Planet
-
Politik Kampus: Laboratorium Kecil untuk Sistem Tata Negara
-
DPR Desak Bea Cukai Bongkar Bos Rokok Ilegal, Jangan Cuma Kejar Pengecer
-
Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp11 T untuk Rekening Massal, Apa Urgensinya?
Kolom
-
Upah Tertinggal, Hidup Makin Mahal: Benarkah Masalahnya Kemalasan?
-
Bukan Sekadar Buruh Murah: Standar Upskilling Jalur Magang
-
Gengsi di Atas Fungsi, Mengapa Kita Terobsesi dengan iPhone?
-
Fakta Ironisnya: Ketika MBG Hanya Menanggung 1/9 Biaya Makan Keluarga
-
Empati Tidak Harus Menunggu Korbannya Menjadi Keluarga Kita
Terkini
-
Review Why Did I Get Married Again?: Biasa dan Mudah Ditebak
-
Tayang 20 September, RuPaul Pimpin Komedi Drag Kacau di Stop! That! Train!
-
4 Sampo Amino Acid Terbaik untuk Rambut Sehat, Lembap, dan Kuat
-
Review Cold Storage: Ketika Ruang Penyimpanan Berubah Jadi Perangkap
-
Menjelajahi Retorika dan Diplomasi Politik Perempuan dalam Film The Odyssey