Ijazah Makin Tinggi, Kerja Layak Makin Langka: Siapa yang Gagal?

Setiap tahun, ribuan anak muda merayakan kelulusan dengan toga, foto bersama, dan satu harapan yang hampir sama mendapatkan pekerjaan yang layak. Ijazah kemudian menjadi simbol bahwa perjalanan pendidikan telah selesai dan kehidupan profesional siap dimulai.

Namun, realitas dunia kerja tidak sesederhana itu. Indonesia memang terus menghasilkan lulusan perguruan tinggi, tetapi pertumbuhan jumlah lulusan tidak otomatis diikuti pertumbuhan pekerjaan yang layak.

Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang dan penduduk yang bekerja 147,67 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka memang turun menjadi 4,68 persen, tetapi rata-rata upah buruh masih berada di angka Rp3,29 juta per bulan.

Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika kita melihat struktur pasar kerja. BPS mencatat pekerja informal pada Februari 2026 mencapai sekitar 87,74 juta orang, lebih besar dibanding pekerja formal yang sekitar 59,93 juta. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar, Mengapa lulusan sulit mendapatkan pekerjaan?

Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa pendidikan terus menghasilkan lulusan, sementara ekonomi belum cukup menciptakan pekerjaan yang berkualitas untuk mereka?

Anggapan Ijazah sebagai Tiket Masuk Dunia Kerja

Selama bertahun-tahun, masyarakat dibentuk oleh keyakinan bahwa pendidikan tinggi adalah jalan paling aman menuju masa depan. Sekolah, kuliah, lulus, mendapatkan ijazah, lalu bekerja.

Formula tersebut terlihat masuk akal, tetapi dunia kerja telah berubah jauh lebih cepat daripada sistem pendidikan. Perusahaan kini tidak hanya mencari gelar. Mereka mencari kemampuan beradaptasi, komunikasi, pemecahan masalah, literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi, pengalaman, bahkan portofolio.

Masalahnya, pendidikan sering kali masih terjebak pada ukuran yang mudah dihitung dari besarnya nilai, IPK, kelulusan, dan ijazah. Akibatnya, muncul ironi. Seorang lulusan dapat menghabiskan empat tahun di perguruan tinggi, tetapi ketika memasuki dunia kerja justru ditanya, “Apa yang bisa kamu kerjakan?”

Pertanyaan tersebut seharusnya tidak mengejutkan. Perguruan tinggi memang bukan lembaga pelatihan kerja semata, tetapi pendidikan juga tidak boleh terlalu jauh dari realitas dunia kerja.

BPS bahkan menyoroti fenomena meningkatnya jumlah lulusan yang tidak selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, terutama karena struktur pasar kerja Indonesia masih banyak ditopang sektor informal.

Di sinilah evaluasi harus dimulai. Jangan terus menyalahkan lulusan karena dianggap kurang skill tanpa mempertanyakan apakah sistem pendidikan telah memberi ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman nyata, membangun portofolio, berjejaring, dan memahami perubahan kebutuhan industri.

Masalahnya Bukan Hanya Pengangguran, tetapi Lapangan Pekerjaan yang Tak Layak

Kesalahan lain dalam membaca persoalan tenaga kerja adalah terlalu fokus pada angka pengangguran. Seseorang yang bekerja belum tentu memiliki pekerjaan yang layak.

BPS mencatat jumlah pekerja Indonesia meningkat, tetapi sebagian besar masih berada dalam sektor informal. Pada Februari 2026, sekitar 87,74 juta orang bekerja di sektor informal.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya ada pekerjaan atau tidak, melainkan pekerjaan seperti apa yang tersedia.

Pekerjaan dengan pendapatan rendah, minim perlindungan sosial, jam kerja tidak menentu, atau tidak sesuai dengan kompetensi pendidikan tetap menyimpan persoalan meskipun seseorang secara statistik tercatat sebagai pekerja.

Di sinilah narasi “yang penting kerja dulu” perlu dikritisi dengan benar. Bagi sebagian anak muda, menerima pekerjaan apa pun memang menjadi kebutuhan. Tetapi jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, kita berisiko membangun generasi pekerja yang berpendidikan tinggi tetapi berada dalam pekerjaan yang tidak memberikan kepastian karier maupun peningkatan kesejahteraan.

Rata-rata upah buruh nasional pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan juga perlu dibaca secara hati-hati. Angka rata-rata tidak berarti seluruh pekerja memperoleh pendapatan tersebut, sebab kondisi upah sangat berbeda antarwilayah, sektor, dan jenis pekerjaan. Karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari berapa banyak lapangan kerja yang tercipta.

Pemerintah dan dunia usaha juga harus dituntut menciptakan pekerjaan yang produktif, terlindungi, memiliki jalur pengembangan karier, dan mampu meningkatkan kualitas hidup pekerja.

Jangan Suruh Gen Z Beradaptasi Sendirian

Di tengah perubahan teknologi dan munculnya kecerdasan buatan, Gen Z sering diminta untuk terus meningkatkan kemampuan. Belajar AI, memperbaiki CV, membangun personal branding, mengikuti kursus, mengumpulkan sertifikat, membuat portofolio, hingga membangun bisnis sendiri.

Semua itu memang penting. Tetapi ada persoalan yang sering luput adalah adaptasi tidak boleh menjadi tanggung jawab individu semata.

Tidak adil jika anak muda terus diminta upgrade skill sesuai perkembangan zaman, sementara pendidikan tidak cukup responsif terhadap kebutuhan industri, perusahaan mengutamakan pengalaman untuk posisi entry-level, dan lapangan kerja berkualitas tumbuh lebih lambat dibanding jumlah pencari kerja.

Ironinya semakin jelas, perusahaan mencari kandidat berpengalaman untuk pekerjaan pemula, sementara lulusan baru tidak mungkin memiliki pengalaman bertahun-tahun jika kesempatan pertama saja sulit diberikan. Karena itu, hubungan antara kampus dan industri harus dibangun lebih serius. Magang tidak boleh sekadar formalitas. Kurikulum perlu lebih adaptif.

Perguruan tinggi perlu membuka lebih banyak ruang untuk proyek nyata, riset terapan, kewirausahaan, dan kolaborasi industri. Di sisi lain, perusahaan juga harus berhenti menjadikan posisi entry-level sebagai pekerjaan yang mensyaratkan pengalaman berlebihan.

Pemerintah pun tidak bisa hanya mengejar angka investasi tanpa memastikan jenis pekerjaan yang lahir dari investasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.

Pada akhirnya, masalahnya bukan karena generasi muda terlalu banyak menuntut. Bukan pula karena semua lulusan tidak memiliki keterampilan. Masalahnya jauh lebih struktural. Kita sedang menghadapi dunia pendidikan yang menghasilkan lulusan lebih cepat daripada kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan berkualitas.

Ijazah tetap penting, tetapi ijazah tidak seharusnya menjadi satu-satunya tiket menuju kehidupan yang layak. Begitu pula pekerjaan tidak boleh sekadar menjadi angka dalam statistik. Jika pendidikan ingin disebut investasi masa depan, maka negara harus memastikan investasi itu memiliki tempat untuk tumbuh.

Sebab, apa gunanya mencetak semakin banyak sarjana jika setelah wisuda mereka justru harus berlomba mendapatkan pekerjaan yang sedikit, menerima upah yang rendah, atau bekerja jauh di bawah kompetensinya?

Pertanyaannya, apakah ada yang salah? Akhirnya bukan ditujukan kepada lulusan. Pertanyaan itu justru harus diarahkan kepada sistem.