Kimpul Bu Tin: Ketika Umbi Lokal Bertemu Kreativitas Zaman Now

"Hari ini saya buat Dubai chewy cookie. Biasanya pakai marshmallow, tapi karena saya tidak punya, saya ganti kimpul. Jadi, kimpul chewy cookie."

Kalimat sederhana yang diucapkan dengan gaya lugas oleh seorang kreator konten asal Bantul lewat akun media sosialnya itu belakangan berhasil mencuri perhatian warganet. Di tangannya, kimpul—sejenis umbi talas-talasan yang selama ini kerap terabaikan di pekarangan—disulap menjadi deretan kuliner tak terduga: dari dumpling, perkedel, olahan ala mashed potato, hingga kue kering kekinian.

Warganet kemudian menyematkan julukan "Ibu Kimpul" atau "Duta Ketahanan Pangan" kepadanya. Julukan itu terdengar jenaka, tetapi sarat makna. Di balik keviralan konten dapur tersebut, terselip sindiran telak bagi wacana ketahanan pangan nasional yang selama ini cenderung kaku, mekanis, dan terlalu sibuk di tingkat elite. Tanpa ruang seminar yang pengap, spanduk dinas yang formal, atau pidato swasembada yang muluk-muluk, seorang ibu rumah tangga berhasil mengingatkan kita pada satu kenyataan dasar: piring makan kita ternyata sudah terlalu lama mengalami krisis keberagaman.

Selama berpuluh-puluh tahun, wacana pangan di negeri ini hampir selalu diidentikkan secara absolut dengan beras. Luas areal persawahan, angka produksi padi, harga gabah di tingkat petani, hingga perdebatan rutin soal impor beras selalu menyita porsi utama kebijakan publik. Seolah-olah, keberhasilan sebuah negara dalam memberi makan rakyatnya hanya diukur dari berapa ton bulir padi yang tersimpan di gudang-gudang logistik.

Ketergantungan berlebihan pada satu komoditas ini melahirkan kerentanan sistemik. Berdasarkan data konsumsi pangan nasional, angka konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia masih berada di kisaran puluhan kilogram per tahun—jauh melampaui angka konsumsi pangan alternatif seperti singkong, ubi jalar, kentang, apalagi sagu yang angkanya amat minim.

Ketimpangan ini bukan terjadi secara alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan politik masa lalu. Beras berhasil diposisikan bukan sekadar sebagai pemenuh nutrisi, melainkan patokan status sosial dan ukuran kesejahteraan. Mantra kolektif "belum makan kalau belum ketemu nasi" perlahan-lahan menyingkirkan kekayaan pangan lokal. Sementara itu, jagung, singkong, ubi, dan berbagai jenis umbi-umbian kerap dilabeli secara peyoratif sebagai "makanan darurat" atau "makanan kelas dua".

Dampak dari hegemoni beras ini tidak berhenti pada urusan gengsi sosial semata, tetapi juga merusak daya adaptasi ekologis kita. Di tengah ancaman krisis iklim global dan gelombang El Niño yang kian tak menentu, tanaman padi terbukti sangat rentan terhadap kekeringan dan kegagalan panen. Sebaliknya, jenis umbi-umbian seperti kimpul dan ubi kayu memiliki daya tahan luar biasa terhadap perubahan cuaca ekstrem. Ketika kita memaksakan seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke untuk memakan beras, kita sebenarnya sedang melucuti benteng pertahanan ekologis yang sudah disediakan oleh alam sekitar kita. Penyeragaman pangan ini pada akhirnya bukan hanya memiskinkan variasi nutrisi di meja makan, tetapi juga mengikis pengetahuan lokal tentang cara menanam, memelihara, dan mengolah bahan pangan non-beras.

Salah satu alasan mengapa kampanye diversifikasi pangan dari pemerintah sering kali gagal atau jalan di tempat adalah karena pendekatannya yang cenderung instruktif dan terlampau kuno. Pangan lokal sering dipasarkan dengan narasi romantisme masa lalu yang terlampau nostalgia, namun tidak relevan dengan preferensi lidah generasi muda.

Di sinilah letak kecerdasan pendekatan yang diperlihatkan oleh figur seperti Bu Tin. Ia tidak memaksakan orang untuk mengonsumsi kimpul atas nama beban sejarah atau kewajiban melestarikan warisan leluhur. Sebaliknya, ia menjembatani bahan pangan lokal dengan tren kuliner populer yang digandrungi masyarakat hari ini. Kimpul tidak lagi disajikan secara monoton—hanya dikukus atau digoreng polos—tetapi diintegrasikan ke dalam resep-resep populer kontemporer.

Melalui media sosial, Bu Tin memindahkan wacana ketahanan pangan dari forum meja bundar yang menjenuhkan ke dalam ruang dapur yang inklusif dan menyenangkan. Eksperimen kulinernya membuktikan bahwa perlawanan terhadap penyeragaman rasa tidak harus dimulai dengan slogan-slogan berat, melainkan lewat kejelian mengolah rasa. Dapur rumah tangga pun berubah menjadi ruang politik keseharian: tempat di mana nilai sebuah bahan makanan lokal dinaikkan kelasnya tanpa perlu merasa inferior di hadapan tren kuliner modern.

Olahan yang estetis dan interaktif ini berhasil melepaskan pangan lokal dari citra "makanan desa yang kuno". Ini membuktikan bahwa bahan pangan alternatif memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus kehilangan karakter aslinya.

Tentu saja, fenomena viral ini tidak berarti kita harus mengganti seluruh konsumsi beras nasional dengan kimpul secara mendadak. Menjadikan satu jenis umbi sebagai jawaban tunggal atas masalah pangan justru akan mengulang kesalahan struktural yang sama: penyeragaman baru.

Pesan paling mendasar dari kepopuleran kimpul adalah tentang pentingnya kedaulatan pangan berbasis potensi lokal. Indonesia dikaruniai iklim, bentang alam, dan kebudayaan yang luar biasa beragam. Di satu daerah, kimpul atau talas mungkin tumbuh subur; di wilayah lain, jagung, sagu, ubi kayu, atau sukun melimpah ruah. Karena itu, sangat janggal jika tolok ukur kenyang untuk seluruh pelosok negeri diukur dengan bahan baku yang seragam.

Ketahanan pangan yang sejati seharusnya tidak selalu dimulai dari proyek pencetakan sawah skala besar (food estate) yang berisiko merusak ekosistem hutan, melainkan dari keberanian untuk mengenali dan mengoptimalkan apa yang dapat tumbuh secara alami dan berkelanjutan di sekitar kita.

Popularitas di media sosial kerap kali berumur pendek. Hari ini kimpul menjadi bahan perbincangan, namun beberapa pekan mendatang fokus publik bisa saja bergeser ke tren kuliner lain. Oleh karena itu, momentum ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai bahan hiburan atau apresiasi seremonial dari pejabat publik.

Diversifikasi pangan membutuhkan ekosistem pendukung yang konkret. Para petani membutuhkan akses terhadap bibit unggul, kepastian lahan, bimbingan teknis budidaya, serta perlindungan harga di tingkat pasar. Di sisi lain, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan insentif agar produk pangan berbasis bahan lokal dapat diproduksi secara higienis, dikemas secara menarik, dan dijual dengan harga yang kompetitif dibandingkan bahan baku impor.

Jangan sampai narasi "mencintai pangan lokal" terus-menerus dibebankan ke pundak masyarakat, sementara para petani yang merawat tanaman tersebut dibiarkan berjuang sendirian menghadapi kerasnya permainan pasar.

Pada akhirnya, keberhasilan memberi makan sebuah bangsa tidak selalu ditentukan oleh pidato-pidato megah di panggung politik. Kadang-kadang, kesadaran besar itu justru mengetuk pintu pikiran kita dari sebuah dapur sederhana di Bantul—tempat di mana sepotong umbi lokal diolah dengan penuh rasa cinta, sedikit eksperimen, dan kejelian membaca zaman.