Paru-Paru Dunia dalam Kepungan Asap: Hak Bernapas di Tengah Krisis Karhutla

Kalimantan kerap disebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena hutannya punya peran besar bagi keseimbangan lingkungan. Namun, wilayah yang dibanggakan karena hutannya justru kembali dikepung asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kondisinya bahkan mulai terasa hingga negara tetangga, dengan BNPB menyebut polutan dari Sumatra dan Kalimantan berpotensi terbawa angin menuju Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak, asap tersebut masuk ke ruang kehidupan, mengganggu aktivitas, dan membuat udara yang seharusnya bisa dihirup dengan bebas berubah menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai.

Di Sarawak, misalnya, kualitas udara di sejumlah wilayah sudah masuk kategori sangat tidak sehat, bahkan pemerintah setempat menyiapkan langkah darurat jika indeks polusi udara mencapai 500.

Di sini, paru-paru dunia dalam kepungan asap bukan lagi sekadar gambaran tentang kerusakan lingkungan. Ada manusia yang hidup di dalamnya dan harus menanggung dampaknya.

Hutan Jadi Kebanggaan, Asap Jadi Warisan

Kita senang menyebut Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Hutan yang luas menjadi kebanggaan, kekayaan alam yang bisa dibicarakan dalam konteks lingkungan global. Namun, apa artinya menjadi paru-paru dunia jika orang yang tinggal di sana justru kesehatan paru-parunya terancam harus menghirup asap?

Ironisnya, masyarakat yang tinggal paling dekat dengan sumber masalah justru tidak punya banyak pilihan. Mereka tidak bisa memindahkan rumah hanya karena kualitas udara memburuk. Tidak semua orang bisa berhenti bekerja atau mengurung diri di rumah. Bahkan anak-anak tetap membutuhkan ruang untuk belajar dan bermain.

Masalahnya, Karhutla ini bukan peristiwa yang sepenuhnya datang tanpa tanda. Karhutla punya pola yang berulang dan dampaknya juga sudah berkali-kali diketahui. Namun, setiap kali asap kembali muncul, hal ini seolah diperlakukan sebagai gangguan musiman yang cukup ditangani sampai keadaan kembali normal.

Apalagi, dampaknya kini tidak berhenti di batas wilayah Indonesia. BNPB memantau pergerakan polutan dari Sumatra dan Kalimantan menuju arah barat laut, sementara pemerintah Sarawak sampai menyiapkan langkah darurat jika kualitas udara mencapai tingkat tertentu.

Jika asap karhutla sudah membuat negara tetangga ikut bersiap, seharusnya ada yang perlu dievaluasi dari cara masalah ini ditangani.

Pemerintah Tak Boleh Cuma Jadi Pemadam

Karhutla memang membutuhkan respons cepat. Api harus dipadamkan dan masyarakat harus dilindungi. Namun, kalau peran pemerintah berhenti di sana, ada bagian penting yang terlewat. Pemerintah bukan hanya punya tugas memadamkan api, tetapi juga memastikan kebakaran tidak terus menjadi kejadian yang berulang.

Sebab, setiap tahun selalu ada waktu sebelum musim rawan tiba. Kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan serius, pemadaman hanya menjadi cara untuk membereskan akibat dari masalah yang sudah telanjur terjadi.

Karhutla juga membuat kita melihat Kalimantan dengan cara yang berbeda. Selama ini hutan sering dibicarakan dari manfaatnya bagi manusia, terutama sebagai penyerap karbon dan penjaga keseimbangan lingkungan. Padahal, hutan juga merupakan rumah bagi kehidupan lain yang tidak pernah punya pilihan untuk pergi ketika api datang.

Satwa tidak bisa begitu saja mencari tempat tinggal baru. Tumbuhan tidak bisa berpindah menjauh dari api. Masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada lingkungan sekitar juga tidak selalu punya pilihan untuk meninggalkan wilayahnya. Satu kebakaran akhirnya bisa memutus banyak hal sekaligus, dari habitat hingga sumber penghidupan.

Itulah mengapa karhutla tidak semestinya hanya dihitung dari luas lahan yang terbakar. Ada kehidupan yang hilang, ada ekosistem yang rusak, dan ada waktu panjang yang dibutuhkan untuk mengembalikan sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar bisa kembali seperti semula.