Krisis Empati Saat Bencana Alam dan Program MBG Terus Berjalan

Ketika tanah bergetar, rumah roboh, atau langit berubah kelabu akibat asap kebakaran hutan, hal pertama yang dicari masyarakat terdampak sebenarnya sederhana yaitu pertolongan. Bukan slogan, bukan perdebatan panjang, melainkan kehadiran. Air bersih, makanan, tempat berlindung, layanan kesehatan, dan kepastian bahwa mereka tidak sedang menghadapi bencana sendirian.

Krisis empati di tengah bencana sering terasa ketika masyarakat melihat perhatian pemangku kepentingan seperti bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Di satu tempat, warga masih menghitung rumah yang rusak akibat gempa. Di tempat lain, kebakaran hutan dan lahan kembali mengirimkan asap ke permukiman.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus tetap berjalan sebagai agenda nasional. Di sinilah pertanyaan publik muncul bagaimana negara menentukan keseimbangan antara menjalankan program pembangunan dan memastikan warga yang sedang terkena bencana memperoleh perhatian yang benar-benar memadai?

Pertanyaan ini bukan berarti program jangka panjang seperti MBG tidak penting. Pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan merupakan investasi besar bagi masa depan Indonesia. Namun, bencana alam dan kebakaran hutan di banyak daerah Indonesia juga menghadirkan kebutuhan yang tidak bisa menunggu.

Ketika seseorang kehilangan rumah, akses pangan, atau ruang hidup akibat bencana, negara sedang diuji bukan hanya dari sisi kemampuan anggaran, tetapi juga dari sisi kemampuan untuk menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Perlu kita ketahui bencana tidak pernah menunggu jadwal pemerintah dan Indonesia hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana. Letak geografis di kawasan cincin api membuat gempa bumi menjadi risiko yang terus hadir. Pada saat yang sama, musim kemarau selalu membawa ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah.

Banyak bencana saat ini menunjukkan bahwa berbagai daerah masih harus menghadapi dampak bencana hidrometeorologi dan geologi. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi persoalan serius, terutama ketika kondisi cuaca kering memperbesar risiko api menyebar. Di beberapa wilayah, masyarakat tidak hanya menghadapi api, tetapi juga kualitas udara yang menurun dan ancaman terhadap kesehatan.

Bencana tidak lagi menjadi sekadar angka dalam laporan. Di balik satu titik api, ada petani yang khawatir kehilangan mata pencaharian. Di balik satu rumah yang rusak akibat gempa, ada keluarga yang harus memikirkan tempat tidur untuk malam berikutnya.

Tempat unutk empati seharusnya bekerja di sini, tapi empati dalam kebijakan bukan sekadar pejabat datang ke lokasi, memakai rompi, lalu berbicara di depan kamera. Empati berarti memahami bahwa korban bencana tidak memiliki kemewahan untuk menunggu proses birokrasi terlalu lama. Mereka membutuhkan keputusan yang cepat, bantuan yang tepat, dan informasi yang jelas.

Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan besar dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Sebuah keberlanjutan program MBG dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Anak-anak tetap membutuhkan makanan bergizi. Sekolah tetap berjalan. Masa depan generasi muda juga tidak bisa dihentikan setiap kali Indonesia menghadapi bencana.

Namun, persoalan muncul apabila masyarakat melihat adanya kesenjangan antara kecepatan menjalankan program nasional dan kecepatan merespons penderitaan warga terdampak bencana. Bukan MBG versus korban bencana. Bukan pula memilih antara pembangunan manusia dan bantuan kemanusiaan.

Persoalannya adalah apakah negara memiliki kemampuan untuk menjalankan keduanya secara seimbang. Sebab, anggaran negara seharusnya tidak hanya mencerminkan angka, tetapi juga menunjukkan prioritas. Ketika satu program memiliki sistem distribusi yang cepat dan terorganisasi, masyarakat tentu berharap sistem yang sama juga dapat terlihat ketika warga membutuhkan bantuan darurat.

Krisis empati sering muncul bukan karena negara sama sekali tidak hadir. Krisis itu muncul ketika masyarakat merasa ada jarak antara besarnya penderitaan di lapangan dan respons yang mereka terima.

Dalam situasi bencana, setiap pemangku kepentingan memiliki tugas. Pemerintah pusat memiliki kebijakan dan sumber daya. Pemerintah daerah memahami kondisi wilayah. Aparat membantu penanganan darurat. Dunia usaha dapat memperkuat bantuan. Komunitas bergerak melalui relawan.

Persoalan sering muncul ketika semua pihak berjalan dengan prioritas masing-masing. Koordinasi menjadi lambat. Informasi berubah-ubah. Bantuan datang tidak merata. Bahkan, masyarakat terkadang harus menggunakan media sosial untuk membuat kondisi mereka diperhatikan.

Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa krisis empati dalam penanganan bencana sebenarnya bukan hanya persoalan perasaan. Empati juga harus diterjemahkan menjadi sistem. Sistem yang mampu bertanya mengenai siapa yang paling membutuhkan bantuan hari ini? Bukan program apa yang paling mudah dilaporkan keberhasilannya?

Dalam pemerintahan, keberhasilan sering diukur melalui capaian, persentase, dan jumlah penerima manfaat. Semua itu memang penting. Namun, ada satu hal yang tidak selalu bisa ditampilkan dalam grafik yakni rasa aman masyarakat ketika negara hadir pada saat mereka berada dalam kondisi paling rentan.

Setiap bencana mengajarkan satu hal tentang prioritas. Barangkali, kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, dan berbagai bencana lain sedang mengingatkan Indonesia bahwa pembangunan tidak boleh kehilangan wajah manusianya.

Program besar seperti MBG tetap perlu berjalan. Generasi muda tetap membutuhkan investasi gizi. Namun, negara juga harus mengetahui seperti diberhentikan dulu saat bencana berlangsung hingga proses evakuasi semua tuntas dan memastikan bahwa keberlanjutan program nasional tidak membuat penderitaan korban bencana terasa seperti persoalan yang harus menunggu giliran.

Empati bukan berarti menghentikan semua agenda pembangunan setiap kali bencana datang. Empati berarti mampu menyesuaikan prioritas ketika keadaan darurat terjadi. Pada akhirnya, krisis empati di tengah bencana bukan hanya tentang seberapa besar bantuan yang dikeluarkan.

Pertanyaannya lebih sederhana, tetapi juga lebih sulit dijawab di saat ketika rakyat kehilangan rumah, menghirup asap, atau tidur dalam pengungsian, apakah mereka benar-benar merasa negara sedang berdiri di samping mereka? Karena dalam setiap kebijakan, angka memang penting. Program memang harus berjalan. Target memang harus dicapai.

Tetapi ketika bencana datang, satu hal yang tidak boleh ikut hilang adalah kemampuan untuk melihat dan menolong manusia, bukan sekadar data. Empati akan datang jika mengetahui skala prioritas dalam menjalankan atau menerapkan birokrasi maupun kebijakan.