BPS vs Bank Dunia: Mengapa Angka Kemiskinan Indonesia Bisa Berbeda Jauh?

Berapa sebenarnya jumlah orang miskin di Indonesia? Data BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Namun, ukuran Bank Dunia dengan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas menunjukkan angka yang jauh lebih besar: 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah ambang 8,30 dolar AS PPP per orang per hari, sekitar Rp51.000. Sekilas, perbedaan itu terdengar seperti pertarungan dua angka.

BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yaitu Susenas, tetapi menggunakan garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda. BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kebutuhan hidup minimum dalam konteks Indonesia. Sementara Bank Dunia menggunakan garis internasional agar kondisi ekonomi masyarakat berbagai negara dapat dibandingkan dengan standar yang sama.

Dengan demikian, angka 64,1 persen tidak berarti tiba-tiba dua pertiga penduduk Indonesia menjadi miskin dalam pengertian yang digunakan BPS. Angka tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia masih berada di bawah standar pengeluaran yang digunakan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas. Dan justru di sinilah angka tersebut patut diperhatikan.

Indonesia mungkin sudah tidak tepat jika hanya melihat kemiskinan dari pertanyaan paling dasar: apakah seseorang mampu memenuhi kebutuhan minimum? Kita juga perlu bertanya: seberapa jauh kemampuan ekonomi masyarakat dari standar kehidupan yang lebih layak?

Seseorang bisa saja tidak masuk kategori miskin menurut garis nasional, tetapi tetap hidup dengan ruang finansial yang sangat sempit. Pendapatannya cukup untuk kebutuhan hari ini, tetapi sedikit gangguan. Sakit, kehilangan pekerjaan, harga pangan meningkat, kendaraan rusak, atau kebutuhan pendidikan muncul dapat langsung mengguncang kondisi keuangannya. Kelompok seperti ini tidak selalu terlihat dalam statistik kemiskinan nasional. Padahal, mereka adalah bagian penting dari cerita ekonomi Indonesia.

Perbedaan angka BPS dan Bank Dunia sebenarnya memberikan pesan yang lebih penting daripada sekadar memperdebatkan angka mana yang harus dipercaya. Kemiskinan memiliki lapisan. Ada kemiskinan ekstrem. Ada kemiskinan berdasarkan standar nasional. Ada pula kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Bank Dunia sendiri menjelaskan bahwa 64,1 persen tersebut berasal dari garis 8,30 dolar AS PPP yang digunakan untuk negara berpendapatan menengah atas. Ketika Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2023, ambang internasional tersebut meningkat dari 4,20 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS. Kenaikan ambang inilah yang membuat proporsi penduduk di bawah garis tersebut menjadi jauh lebih besar.

Jadi, mengatakan “64 persen rakyat Indonesia miskin” tanpa menjelaskan garis yang digunakan dapat menyesatkan. Tetapi mengatakan “kemiskinan hanya 8,07 persen” tanpa melihat kelompok masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tetapi masih rentan juga tidak cukup menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh. Kita membutuhkan keduanya.

BPS penting untuk mengukur kemiskinan dalam konteks Indonesia dan menjadi dasar kebijakan nasional. Bank Dunia penting untuk melihat posisi Indonesia dalam perbandingan internasional. Bahkan BPS dan Bank Dunia secara bersama-sama menegaskan bahwa kedua ukuran tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

Yang perlu menjadi perhatian berikutnya adalah kualitas kehidupan di luar sekadar status “miskin” atau “tidak miskin”. Sebab ekonomi masyarakat tidak berhenti ketika seseorang berhasil melewati garis kemiskinan. Apakah pendapatannya cukup untuk menabung? Apakah ia memiliki perlindungan ketika kehilangan pekerjaan? Apakah biaya kesehatan dapat ditanggung? Apakah anaknya bisa melanjutkan pendidikan? Apakah kenaikan harga kebutuhan dasar langsung menghabiskan seluruh pendapatan bulanannya?

Karena itu, perdebatan tentang angka 8,07 persen versus 64,1 persen seharusnya tidak berakhir pada saling menyalahkan. Angka-angka tersebut justru menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat perlu dilihat dari berbagai lapisan.

Kemiskinan bukan hanya tentang siapa yang berada di bawah garis. Kita juga perlu melihat siapa yang berdiri sedikit di atasnya, tetapi masih sangat mudah jatuh ke bawah. Sebab pembangunan ekonomi yang hanya berhasil mengurangi jumlah orang di bawah garis kemiskinan belum tentu otomatis menciptakan masyarakat yang benar-benar aman secara ekonomi.