Subsidi Besar, Biaya Hidup Naik, Daya Beli Tergerus: Apa yang Keliru?

Pemerintah sering kali memperkenalkan subsidi sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Ketika harga suatu kebutuhan dianggap terlalu mahal, negara turun tangan agar masyarakat tidak menanggung seluruh bebannya. Namun, persoalannya menjadi jauh lebih rumit ketika pada saat yang sama kebijakan lain justru membuat biaya kebutuhan dasar meningkat. Di titik inilah pemerintah perlu berhenti menghitung kebijakan secara terpisah.

Jika satu sisi memberikan subsidi, tetapi sisi lain membuat biaya kebutuhan dasar meningkat, masyarakat tetap berpotensi mengalami tekanan ekonomi. Subsidi yang terlihat besar di atas kertas belum tentu terasa besar di dompet apabila harga pangan, transportasi, listrik, tempat tinggal, atau kebutuhan sehari-hari terus naik.

Masalahnya bukan semata-mata apakah pemerintah sudah memberikan bantuan atau belum. Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa besar beban bersih yang akhirnya harus ditanggung masyarakat?

Bayangkan sebuah keluarga memperoleh manfaat subsidi tertentu sebesar Rp500 ribu. Secara nominal, angka tersebut terlihat membantu. Tetapi jika dalam periode yang sama pengeluaran keluarga meningkat Rp700 ribu akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan biaya layanan lainnya, keluarga tersebut sebenarnya tetap mengalami penurunan daya beli sebesar Rp200 ribu. Artinya, melihat subsidi tanpa melihat kenaikan biaya hidup adalah cara yang tidak lengkap dalam menilai keberhasilan kebijakan.

Pemerintah memang memiliki alasan untuk menggunakan subsidi. Dalam kondisi tertentu, subsidi dapat menjaga akses masyarakat terhadap barang atau layanan penting, melindungi kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus meredam gejolak harga. Namun subsidi juga bukan obat untuk semua persoalan.

Subsidi membutuhkan anggaran dan dapat menjadi tidak efektif jika akar masalah kenaikan harga tidak disentuh. Karena itu, evaluasi kebijakan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa rupiah yang sudah disubsidikan?” Pemerintah perlu bertanya lebih jauh: siapa yang menerima manfaat, berapa biaya yang mereka keluarkan, dan bagaimana perubahan harga kebutuhan dasar memengaruhi pendapatan riil mereka?

Hal ini penting karena masyarakat tidak hidup berdasarkan satu jenis pengeluaran. Mereka membayar banyak kebutuhan sekaligus. Kenaikan harga satu komponen mungkin terlihat kecil, tetapi akumulasinya bisa sangat terasa. Ongkos perjalanan bertambah, harga bahan makanan naik, biaya pendidikan meningkat, sementara pendapatan belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan perlu bergeser dari sekadar besarnya anggaran menjadi dampaknya terhadap kehidupan nyata.

Subsidi yang tepat sasaran tentu layak dipertahankan. Namun pemerintah juga harus memastikan kebijakan lain tidak secara tidak langsung menggerus manfaat subsidi tersebut. Jangan sampai negara memberikan bantuan dengan satu tangan, tetapi mengambil kembali daya beli masyarakat dengan tangan yang lain.

Kebijakan publik seharusnya dipandang sebagai satu ekosistem, bukan kumpulan keputusan yang berdiri sendiri. Ketika subsidi dirancang, pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap harga, pendapatan, inflasi, dan pengeluaran rumah tangga secara bersamaan.

Masyarakat tidak membutuhkan angka subsidi yang terdengar besar. Mereka membutuhkan kehidupan yang benar-benar terasa lebih terjangkau. Sebab ukuran paling jujur dari sebuah kebijakan bukanlah berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah, melainkan seberapa besar beban masyarakat yang berhasil dikurangi setelah seluruh kebijakan dihitung secara bersamaan.