Rakyat Didorong Berwirausaha, Pungli Menghadang di Depan Mata

Kasus pemilik food truck Bolosego yang mengaku mengalami dugaan pungli di Alun-Alun Kidul Yogyakarta tengah viral di media sosial. Cerita tersebut ramai setelah sang pemilik membagikan pengalamannya berjualan di kawasan itu.

Ia mengaku dimintai uang parkir Rp2,5 juta per hari yang kemudian dinegosiasikan menjadi Rp1 juta, ditambah permintaan makanan gratis dan biaya listrik. Padahal, Bolosego disebut sudah mengantongi izin untuk berjualan selama lima hari.

Bukannya bertahan sampai masa izin selesai, pemilik Bolosego memilih berhenti setelah baru sehari berjualan. Kisah ini pun memancing reaksi warganet. Banyak yang menyoroti bagaimana usaha kecil bisa berhadapan dengan pungutan di luar biaya yang sudah mereka perhitungkan sejak awal.

Melihat kasus tersebut, saya jadi teringat para pejabat yang cukup sering mendorong rakyat untuk berwirausaha. Wakil Presiden Gibran Rakabuming, misalnya, pernah mengatakan bahwa anak muda perlu didorong membuka lapangan kerja dan punya jiwa kewirausahaan.

Namun, ada kondisi di lapangan yang ikut menentukan apakah usaha tersebut bisa bertahan atau justru berhenti di tengah jalan. Kasus Bolosego menunjukkan bahwa keberanian membuka usaha juga perlu diikuti dengan lingkungan usaha yang memberikan kepastian.

Lantas, bagaimana rakyat bisa didorong berwirausaha jika di lapangan masih harus berhadapan dengan pungutan liar yang menghambat usaha?

Rakyat Disuruh Ciptakan Lapangan Kerja, Negara Cuma Menonton?

Narasi agar rakyat mau berwirausaha memang terdengar menarik. Anak muda didorong punya jiwa kewirausahaan, masyarakat diajak membuka usaha, bahkan ada dorongan agar mereka ikut menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi, kalau rakyat diminta menciptakan lapangan kerja, sebenarnya negara kebagian tanggung jawab apa?

Membuka usaha sendiri berarti rakyat sudah mengambil risiko yang seharusnya tidak kecil. Modal dicari sendiri, kerugian ditanggung sendiri, pelanggan dikejar sendiri, dan keberlangsungan usaha dipikirkan sendiri. Lalu, kalau ada pungutan di luar ketentuan yang membuat usaha berhenti, masa rakyat lagi yang diminta mencari jalan keluarnya?

Kasus Bolosego memperlihatkan betapa jauhnya narasi kewirausahaan dari kenyataan di lapangan. Pemilik usaha mengaku sudah menempuh jalur perizinan, tetapi tetap berhadapan dengan dugaan pungutan yang membuat mereka memilih berhenti berjualan setelah satu hari. Dugaan ini juga sedang menjadi sorotan dan pihak Keraton menyatakan tidak ada permintaan uang parkir atau pungutan dalam perizinan Keraton.

Jangan sampai rakyat diminta menjadi mesin pencipta lapangan kerja semata-mata untuk mengurangi beban negara. Kalau pemerintah memang ingin semakin banyak orang menjadi pengusaha, negara juga harus memastikan mereka bisa berusaha tanpa dipaksa menghadapi aturan tidak resmi, pungutan liar, atau permainan kepentingan di lapangan.

Jangan Ukur Kemajuan dari Banyaknya UMKM

Maraknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering dimaknai sebagai tanda masyarakat semakin produktif dan mampu menciptakan peluang ekonominya sendiri. Padahal, banyaknya orang yang berjualan tidak otomatis menunjukkan kondisi ekonomi sedang baik-baik saja.

Tidak sedikit orang yang berjualan karena sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kalau pekerjaan formal yang layak sulit didapat, berwirausaha akhirnya menjadi semacam jalan keluar.

Lagipula, menjadi pengusaha juga tidak otomatis membuat seseorang terbebas dari masalah ekonomi. Ada usaha yang bisa berkembang dan menghasilkan banyak, tetapi ada juga yang berjalan sebatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, pertumbuhan UMKM tidak cukup dilihat dari jumlahnya saja. Kondisi orang-orang yang menjalankannya juga perlu diperhatikan, supaya angka tersebut tidak buru-buru dianggap sebagai tanda keberhasilan.

Banyaknya orang yang membuka usaha memang menunjukkan masyarakat punya daya juang. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk bekerja dan berkembang, bukan sekadar menjadi semakin lihai bertahan hidup.