Rocky Gerung Masuk Istana:Pengkritik Kekuasaan yang Kini Menjadi Penasihat Presiden

Berita politik kali ini tengah hangat dengan pembahasan pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seperti kita ketahui, selama bertahun-tahun, Rocky Gerung dikenal sebagai salah satu suara yang lantang mengomentari kekuasaan. Kini, orang yang terbiasa berdiri di luar lingkar kekuasaan itu justru resmi masuk ke dalamnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung bersama 25 anggota Wantimpres lainnya di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026). Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Dalam susunan baru itu, Pratikno menjadi Ketua Wantimpres dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua.

Bagi publik, persoalannya bukan sekadar Rocky mendapatkan jabatan. Yang lebih menarik adalah perubahan posisi politiknya, seorang pengamat yang selama ini mengkritik pemerintah kini berada di lembaga yang secara langsung memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Dari Pengkritik Menjadi Orang Dalam

Sebelum duduk sebagai Wantimpres, Rocky Gerung tidak dikenal sebagai pengamat yang selalu sejalan dengan pemerintahan Prabowo.

Pada 2025, misalnya, Rocky mengkritik reshuffle kabinet Prabowo. Ia menilai pergantian sejumlah menteri belum menunjukkan perubahan substantif yang dituntut publik. Dalam kritik lainnya, ia juga mempertanyakan keputusan Presiden terkait sejumlah figur yang masuk dalam struktur pemerintahan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga pernah menjadi sasaran kritiknya. Pada Oktober 2025, Rocky menyerukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dan menyoroti risiko korupsi dalam program yang menyangkut anggaran besar tersebut. Namun, perjalanan pemikirannya terhadap pemerintahan Prabowo pada 2026 menunjukkan nuansa yang lebih kompleks.

Pada September 2026, Rocky memang masih berbicara keras mengenai MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Akan tetapi, ia menjelaskan bahwa kritik tersebut tidak otomatis berarti dirinya menyerang Prabowo. Ia justru mengatakan ingin kebijakan pemerintah memiliki basis yang lebih kuat pada konstitusi.

Dalam sebuah pernyataan pada 22 September 2026, Rocky menyebut gagasan yang ia dorong sebagai radical break, yakni perubahan mendasar terhadap konstruksi kebijakan yang menurutnya terlalu teknokratis.

Ini penting. Sebab, dari sini terlihat bahwa kritik Rocky terhadap pemerintahan Prabowo tidak selalu bergerak dalam garis "menolak pemerintah". Ia dapat mendukung tujuan tertentu sebuah program sekaligus mengkritik cara program itu dirumuskan atau dijalankan.

Dengan kata lain, Rocky berusaha membedakan antara mendukung pemerintah dan mendukung suatu gagasan kebijakan.

“Saya Cuma Pindah dari Luar ke Dalam”

Setelah dilantik, Rocky memberikan kalimat yang segera menjadi pusat perhatian. Ia menyebut dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam pemerintahan.

"Sikap saya tetap, pandangan saya tetap," demikian inti pernyataannya setelah pelantikan, Instagram @metrotv, Jumat (2/10/2026). Rocky juga menegaskan bahwa Wantimpres justru membutuhkan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap kebijakan. Pernyataan tersebut menarik karena mengandung sebuah tantangan besar.

Selama seseorang berada di luar pemerintahan, kritik relatif mudah diberikan. Ia bebas mengomentari kebijakan, mempertanyakan keputusan, membongkar kelemahan, bahkan menyampaikan satire. Tetapi ketika orang tersebut menjadi bagian dari struktur negara, ukuran kebebasan dan tanggung jawabnya berubah. Kritik dari luar dan pertimbangan dari dalam memiliki konsekuensi yang berbeda.

Wantimpres bukan panggung komentar. Ia merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak. Bahkan, isi nasihat dan pertimbangan tersebut tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain.

Maka, pernyataan Rocky bahwa dirinya tetap kritis akan mendapatkan makna baru ketika berhadapan dengan mekanisme kelembagaan tersebut.

Tantangan Terbesarnya Justru Bukan Mengkritik

Satu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada pertanyaan apakah Rocky akan tetap kritis. Pertanyaannya adalah: bagaimana kritik bekerja ketika ia berada di dalam kekuasaan?

Rocky sendiri menjelaskan bahwa pesan Presiden Prabowo kepadanya adalah Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Menurut Rocky, dewan bertugas melihat berbagai ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar sesuai dengan visi Presiden. Ia bahkan menggambarkan Wantimpres seperti oversight committee. Di bagian ini, terdapat perbedaan mendasar antara Rocky sebagai komentator publik dan Rocky sebagai Wantimpres.

Sebagai komentator, Rocky berbicara kepada publik. Sebagai Wantimpres, ia berbicara kepada Presiden. Sebagai komentator, pernyataannya dapat menjadi konsumsi publik. Sebagai Wantimpres, pertimbangan resminya memiliki ruang kerahasiaan.

Sebagai komentator, ia bisa mempertanyakan kekuasaan dari luar. Sebagai Wantimpres, ia justru dituntut mempertanyakan kebijakan dari dalam sebelum keputusan politik ditetapkan.

Maka, keberhasilan peran Rocky kelak tidak semata-mata terlihat dari seberapa sering namanya muncul di media dengan kritik tajam. Justru bisa jadi ukuran yang lebih penting adalah kualitas pertimbangan yang tidak selalu terlihat oleh publik.

Rekam Kritik Itu Kini Menjadi Modal Sekaligus Beban

Masuknya Rocky ke Wantimpres juga tidak menghapus rekam digitalnya. Publik tentu masih mengingat kritik-kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo. Media sosial pun segera memunculkan kembali berbagai pernyataan lama Rocky setelah pelantikannya.

Sebuah media mencatat sejumlah reaksi warganet yang mempertanyakan perubahan posisi Rocky, termasuk mereka yang mengaitkan pelantikan tersebut dengan kritik-kritik Rocky terhadap Prabowo sebelumnya.

Sebagian melihat pelantikan itu sebagai kontradiksi terhadap rekam jejak kritik Rocky. Sebagian lainnya dapat melihatnya sebagai kesempatan bagi seorang pengkritik untuk membawa tradisi kritik ke dalam proses pengambilan kebijakan. Dua tafsir tersebut akan terus hidup sampai publik melihat bagaimana Rocky menjalankan tugasnya.

Kritik Tidak Harus Berarti Menolak

Di sinilah kita perlu berhati-hati membaca politik. Mengkritik pemerintah tidak otomatis berarti menolak seluruh pemerintahannya. Sebaliknya, menerima jabatan dari pemerintah juga tidak otomatis membuktikan seseorang telah meninggalkan seluruh pandangan kritisnya.

Rocky sendiri memberikan contoh mengenai kerumitan itu melalui sikapnya terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia dapat menyatakan bahwa sebuah program memiliki tujuan yang berkaitan dengan amanat konstitusi, sembari tetap mempertanyakan konstruksi teknokratis dan pelaksanaannya.

Dalam demokrasi, posisi semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Masalahnya adalah konsistensi.

Jika seseorang mengaku kritis, publik berhak menguji kritik tersebut. Jika seseorang menerima jabatan dari pemerintah, publik juga berhak mengawasi apakah kedekatan dengan kekuasaan mengubah cara ia berbicara. Namun, pengawasan itu sebaiknya dilakukan terhadap tindakan dan gagasan, bukan sekadar berdasarkan prasangka.

Dari “Akal Sehat” Menuju “Tanggung Jawab Etis”

Selama ini Rocky sangat lekat dengan istilah "akal sehat". Kini ia menghadapi konteks yang lebih konkret, yakni tanggung jawab etis sebagai bagian dari lembaga negara.

Perpindahan dari luar ke dalam, sebagaimana ia katakan sendiri, bukan sekadar perpindahan kursi. Ada perubahan arena.

Di luar, kritik dapat menjadi alarm bagi pemerintah. Di dalam, kritik harus menjadi bagian dari proses pertimbangan sebelum keputusan dibuat. Itulah sebabnya jabatan Wantimpres dapat menjadi ruang pengujian yang menarik bagi Rocky Gerung.

Ia tidak lagi hanya dituntut menjelaskan mengapa suatu kebijakan bermasalah. Ia harus mampu mengurai masalah tersebut, menawarkan pertimbangan, membaca konsekuensi, dan menyampaikan alternatif kepada Presiden.

Lebih jauh lagi, ia harus mampu menjalankan fungsi tersebut dalam batas-batas kelembagaan yang membuat sebagian pertimbangannya tidak dapat diumumkan kepada publik.

Dengan demikian, ukuran "tetap kritis" tidak selalu berupa pernyataan keras di depan kamera. Bisa jadi kritik paling penting justru berlangsung dalam ruang yang tidak terdengar publik.

Istana Mendapat Pengkritik, Rocky Mendapat Ujian

Bagi pemerintahan Prabowo, masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres juga dapat dibaca sebagai perubahan penting dalam relasi antara kritik dan kekuasaan.

Pemerintah kini memiliki seorang penasihat yang memiliki pengalaman panjang sebagai komentator publik dan dikenal dengan gaya komunikasi yang tajam. Tetapi sejumlah pihak juga mempertanyakan gaya komunikasi Rocky dan dampaknya terhadap citra pemerintahan. Kritik tersebut, misalnya, disampaikan Habib Syakur dalam pemberitaan Mediakarya. Perbedaan pandangan semacam ini justru perlu ditempatkan dalam ruang demokrasi.

Yang paling menarik bukan apakah Rocky akan menjadi "orang pemerintah" atau "orang oposisi". Kategori itu terlalu sederhana untuk menjelaskan posisi seorang penasihat Presiden.

Yang jauh lebih penting adalah apakah ia mampu mempertahankan independensi berpikir sembari menjalankan loyalitas konstitusional sebagai pejabat negara. Sebab, menjadi kritis dan menjadi bagian dari pemerintahan sebenarnya bukan dua hal yang selalu bertentangan.

Pemerintahan yang sehat justru membutuhkan orang-orang yang mampu mengatakan bahwa sebuah kebijakan memiliki persoalan sebelum persoalan tersebut menjadi krisis. Dan seorang penasihat yang hanya mengatakan "iya" tentu kehilangan sebagian fungsi strategisnya.