Koperasi Desa Merah Putih: Mau Jadi Apa Sebenarnya?

Hari ini di mana pun kita bisa melihat bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahkan di banyak lokasi terpencil sekalipun. Namun, sebenarnya program ini mau menjadi apa? Melihat aktivitasnya yang hidup segan, mati tak mau. 

Pada 2025, pemerintah memperkenalkan Kopdes Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat di desa. Konsep awalnya cukup mudah dipahami: semacam toko rakyat serba ada yang menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Gerai sembako, obat murah, klinik, simpan pinjam, hingga layanan logistik masuk dalam rancangan awalnya. Pemerintah bahkan meluncurkan kelembagaan 80.081 koperasi pada Juli 2025. Namun, semakin waktu berjalan, fungsi Kopdes justru semakin melebar.

Ia bukan hanya toko. Kopdes disebut akan menjadi penyalur barang subsidi, gudang, pusat cold storage, penampung hasil pertanian, saluran distribusi produk lokal, bahkan bagian dari ekosistem hilirisasi. Pemerintah juga membayangkan keterlibatan BUMN dan swasta sebagai pemasok berbagai komoditas.

Pada 2026, narasinya kembali berkembang. Kopdes bahkan didorong menjadi wadah bagi generasi Z dan milenial untuk berbisnis. Pada Agustus 2026, Kementerian Koperasi menyatakan rebranding diperlukan agar koperasi lebih menarik bagi anak muda. Di titik ini, publik berhak bertanya: ini koperasi desa, supermarket, pusat distribusi, lembaga penyalur subsidi, agregator hasil pertanian, perusahaan logistik, pusat layanan publik, atau inkubator bisnis anak muda?

Boleh saja semuanya. Tetapi semakin banyak fungsi yang ditempelkan pada satu proyek, semakin besar pula pertanyaan tentang fokus bisnisnya. Masalahnya, kita sedang berbicara tentang proyek dengan skala pembiayaan yang luar biasa besar. Fasilitas pembiayaan Kopdes diproyeksikan mencapai sekitar Rp240 triliun, dengan plafon sekitar Rp3 miliar per koperasi dan tenor hingga enam tahun. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk membayar kewajiban tersebut.

Rp240 triliun bukan angka yang pantas dipertanggungjawabkan hanya dengan slogan ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, koperasi tidak akan dinilai dari megahnya gedung, banyaknya kendaraan, seragam pengelola, pelatihan manajer, atau meriahnya seremoni pembukaan. Koperasi akan diuji oleh sesuatu yang jauh lebih kejam: pasar.

Berapa orang datang setiap hari? Berapa transaksi terjadi? Berapa omzetnya? Berapa margin yang diperoleh? Berapa biaya operasionalnya? Apakah stok berputar atau justru menumpuk? Apakah koperasi menghasilkan surplus atau terus bergantung pada fasilitas pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada apakah mereknya cukup keren untuk Gen Z. Sebab rebranding tidak bisa menyelamatkan model bisnis yang tidak sehat. Mengganti logo, warna, desain gerai, aplikasi, atau strategi komunikasi tidak otomatis membuat masyarakat membeli lebih banyak. Anak muda tidak akan datang hanya karena sebuah koperasi diberi citra modern. Mereka datang jika produknya dibutuhkan, harganya kompetitif, pelayanannya baik, dan model bisnisnya masuk akal.

Di sinilah pemerintah harus berhati-hati. Jangan sampai proyek publik dibangun dengan logika terbalik: infrastruktur dibangun terlebih dahulu, sementara pertanyaan apakah bisnisnya layak baru dijawab belakangan. Lebih mengkhawatirkan jika beban pembiayaan akhirnya harus ditanggung negara sementara unit usahanya belum terbukti menghasilkan arus kas yang cukup. Per September 2026, pemerintah bahkan sudah berhadapan dengan kewajiban pembayaran pembiayaan Kopdes kepada Himbara. Total fasilitas yang disebut mencapai Rp240 triliun. Maka ujian sebenarnya baru dimulai.

Enam bulan pertama akan memperlihatkan apakah masyarakat benar-benar menggunakan Kopdes. Satu tahun akan menunjukkan apakah laporan keuangannya sehat. Dua tahun akan memperlihatkan apakah bisnisnya mampu bertahan tanpa terus-menerus disangga kebijakan. Dan beberapa tahun kemudian, publik akan mengetahui apakah puluhan ribu unit tersebut benar-benar menjadi mesin ekonomi desa atau sekadar meninggalkan bangunan, kendaraan, dan kewajiban pembayaran. Karena itu, pemerintah seharusnya berhenti menambah-nambah identitas Kopdes setiap kali menemukan tantangan baru.

Yang dibutuhkan sekarang bukan konsep baru. Yang dibutuhkan adalah pembuktian. Kalau Kopdes Merah Putih memang hebat, biarkan angka yang berbicara: omzet, laba, transaksi, produktivitas, manfaat bagi petani, nelayan, pedagang kecil, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membeli narasi. Rakyat membeli barang. Dan pasar tidak mengenal slogan. Jika Kopdes berhasil, publik tentu patut mengapresiasi. Tetapi jika gagal, pertanyaannya juga sederhana: siapa yang akan membayar tagihannya?