Isu perpajakan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sorotan soal kekurangan target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dan seruan dukungan dari masyarakat.
Di sisi lain, para kelas menengah, terutama pekerja dan pelaku usaha mengeluhkan tekanan ekonomi akibat daya beli yang menurun, penjualan yang melambat, dan biaya hidup yang terus naik.
Berbagai pihak pun menyoroti dampak pungutan berlapis pada kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, menuntut transparansi dan layanan publik seperti jalan yang lebih baik, serta mengusulkan agar penggalian pajak lebih difokuskan pada wajib pajak besar dan kelompok berpendapatan tinggi.
Rasanya sulit berharap kepatuhan penuh berjalan mulus jika rakyat disuruh taat pajak, tapi pemerintah belum menjamin hidup layak di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda.
Lantas, di mana letak keadilan perpajakan jika warga yang daya belinya sedang melemah justru menjadi pihak yang paling terhimpit oleh berbagai potongan dan pungutan?
Potongan Kecil Terasa Besar Saat Dompet Menipis
Dalam keseharian, masyarakat tidak hidup berdasarkan rumus aturan tertulis, tetapi berdasarkan sisa uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Ketika pendapatan cenderung stagnan sementara harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, potongan kecil pun terasa sangat membebani.
Berbagai pungutan, baik yang dipotong langsung maupun yang ikut melekat pada belanja harian, sering kali mengurangi jatah makan, ongkos kerja, atau modal usaha. Bagi pekerja dan pelaku usaha kecil, berkurangnya uang sedkikit saja bisa langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan.
Situasi ini membuat rakyat berada di posisi yang serba sulit. Di satu sisi mereka dituntut menjaga kestabilan rumah tangga, namun di sisi lain beragam potongan makin membatasi ruang keuangan mereka.
Kepercayaan Lahir dari Bukti, Bukan Imbauan
Kepatuhan rakyat tidak cukup diupayakan lewat imbauan atau ajakan semata. Warga baru akan rela menyisihkan dananya bila percaya uang tersebut dikelola dengan jujur, terbuka, dan kembali untuk kepentingan masyarakat.
Selama isu kebocoran anggaran, belanja yang boros, serta persoalan layanan dasar seperti jalan rusak dan fasilitas publik lainnya masih mencuat, rasa ragu akan terus membayangi. Rakyat ingin melihat keseriusan pemerintah membenahi internalnya terlebih dahulu sebelum menuntut lebih banyak dari masyarakat.
Kualitas pelayanan publik merupakan ukuran paling jujur atas pengelolaan pajak. Jika fasilitas dasar belum memadai, masuk akal bila publik mempertanyakan apakah kewajiban yang diminta sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.
Membangun kesadaran membayar pajak menuntut langkah nyata yang konsisten. Kepercayaan sulit tumbuh ketika warga merasa mengeluarkan banyak biaya untuk layanan yang belum maksimal.
Fokuskan Penagihan ke Kantong yang Lebih Tebal
Upaya menutup kekurangan penerimaan negara tidak seharusnya ditempuh dengan menekan mereka yang kondisinya sudah terhimpit. Apabila kelompok bawah terus dipaksa menerima beban berlebih, daya beli akan makin lesu dan perputaran ekonomi malah ikut melambat.
Mendorong kepatuhan wajib pajak besar serta menggali potensi dari kelompok berpendapatan dan kekayaan tinggi jauh lebih tepat secara keadilan. Mereka punya kapasitas finansial yang jauh lebih besar untuk berkontribusi tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar.
Merawat ketahanan ekonomi akar rumput berarti menjaga penggerak utama aktivitas ekonomi sehari-hari. Pekerja dan pelaku usaha kecil membutuhkan ruang gerak agar roda ekonomi tetap berjalan baik.
Kewajiban pajak memang semestinya dipikul bersama, tetapi tidak dengan menekan pihak yang pendapatannya sudah pas-pasan. Selama kehidupan layak belum benar-benar terjamin, seruan patuh akan terus berbenturan dengan kondisi nyata di lapangan.
Baca Juga
-
Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?
-
Jempol Ngebut, Otak Kusut: Mengapa Zombie Scrolling Bikin Makin Burnout?
-
Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur
-
Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat
-
Surat Terbuka untuk Istana: Ini Kriteria Wapres yang Diinginkan Rakyat
Artikel Terkait
-
Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
-
Bukan dari Pajak, Ini Sumber Pendapatan Usulan Cak Imin untuk Biayai BPJS Kesehatan
-
Kisah Udin Ubah Haluan Kerja, Dari Ahli Gizi Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri
-
Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim
-
Murah Menurut Standar Dunia, Mahal bagi Rakyat: Ironi Daya Beli Indonesia
Kolom
-
19 Ribu Kanal Ditutup, Sudahkah Kita Kebal Buzzer?
-
Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?
-
UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara
-
Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini
-
Jempol Ngebut, Otak Kusut: Mengapa Zombie Scrolling Bikin Makin Burnout?
Terkini
-
Imut tapi Menggoda! Nayeon TWICE Resmi Comeback Solo Lewat Lagu Baby Angel
-
Ji Chang Wook dan Sion NCT WISH Bakal Jelajahi Jepang di Variety Show Baru
-
4 Sunscreen dengan Finish Dewy Cocok Buat Kulit Kering dan Kombinasi
-
Review Doctor X: Mafia in White, Drama Medis Penuh Intrik yang Emosional
-
Sebelum Hari Terakhir: Refleksi tentang Hidup, Waktu, dan Kematian