Ketika Udara Bersih Harus Dibeli Mahal, Haruskah Hak Bernapas Dirampas?

Udara bersih seharusnya menjadi hak setiap manusia, bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati mereka yang memiliki uang. Namun, ketika kebakaran hutan dan lahan melanda, kenyataan justru menunjukkan ketimpangan yang nyata. Sebagian masyarakat mampu membeli alat pembersih udara, memasang penyaring udara di rumah, atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pekerja berpenghasilan rendah tetap harus keluar rumah, menghirup udara tercemar, dan mempertaruhkan kesehatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan. Di balik langit yang menggelap dan udara yang menyesakkan, terdapat persoalan keadilan sosial: siapa yang mampu melindungi diri, dan siapa yang terpaksa menanggung risiko?

Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, kabut asap mungkin berarti menutup jendela, menyalakan alat pembersih udara, bekerja dari rumah, atau berlibur sementara ke daerah yang kualitas udaranya lebih baik. Mereka memiliki pilihan untuk mengurangi paparan asap tanpa harus kehilangan seluruh pendapatan.

Situasinya berbeda bagi buruh harian, pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, petugas kebersihan, pekerja konstruksi, dan masyarakat lain yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas di luar ruangan. Bagi mereka, tidak bekerja sehari bisa berarti kehilangan uang untuk membeli makanan, membayar kontrakan, atau memenuhi kebutuhan keluarga.

Mereka menghadapi pilihan yang tidak adil, tetap bekerja dengan risiko menghirup udara tercemar atau beristirahat dengan konsekuensi kehilangan pendapatan. Bahkan ketika menyadari bahaya kabut asap, mereka belum tentu memiliki kemampuan ekonomi untuk menghindarinya.

Di sinilah pencemaran udara menjadi persoalan kelas sosial. Bahaya yang sama tidak selalu menghasilkan dampak yang sama karena kemampuan setiap orang untuk melindungi diri berbeda-beda.

Asap kebakaran hutan dan lahan mengandung partikel halus, termasuk PM2.5, yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan mencapai paru-paru. Paparan polusi partikel dapat memperburuk penyakit pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang dengan kondisi kesehatan tertentu.

Dampaknya juga tidak berhenti ketika kabut asap menghilang. Sebagian masyarakat harus menghadapi biaya pemeriksaan, pengobatan, dan hilangnya pendapatan ketika jatuh sakit. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pengeluaran tambahan tersebut dapat mengguncang kondisi ekonomi yang sejak awal sudah rapuh.

Ironisnya, mereka yang paling terbatas kemampuannya untuk menghindari paparan justru dapat menanggung beban kesehatan dan ekonomi yang lebih berat. Sementara itu, masyarakat yang memiliki sumber daya lebih besar mempunyai lebih banyak pilihan untuk mengurangi risiko.

Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa hak atas lingkungan yang sehat tidak cukup dijamin melalui pernyataan atau peraturan. Hak tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.

Kebakaran hutan dan lahan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca kering, aktivitas manusia, dan praktik pembukaan lahan. Karena penyebabnya beragam, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pembagian masker ketika asap sudah menyebar. Pencegahan kebakaran, pengawasan penggunaan lahan, penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melanggar, serta pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari upaya jangka panjang. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat terdampak memperoleh informasi kualitas udara yang akurat dan mudah diakses.

Pada saat yang sama, perlindungan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang mampu membeli alat pembersih udara. Penyediaan ruang publik dengan udara yang lebih bersih, pembagian masker yang sesuai, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, dan perlindungan bagi pekerja luar ruangan merupakan langkah penting ketika kualitas udara memburuk. Pemberi kerja juga perlu mempertimbangkan pengurangan paparan, penyesuaian jam kerja, atau pengaturan kerja yang lebih aman sesuai tingkat bahaya dan jenis pekerjaan. Perlindungan tersebut tidak seharusnya membuat pekerja kehilangan penghasilan hanya karena mereka perlu menjaga kesehatannya.

Kabut asap mengingatkan kita bahwa krisis lingkungan tidak pernah berdampak secara merata. Mereka yang memiliki uang dapat membeli perlindungan, sedangkan mereka yang kekurangan uang sering kali harus menerima risiko yang tidak mereka pilih. Karena itu, membicarakan kebakaran hutan tidak cukup hanya dengan menghitung luas lahan yang terbakar atau lamanya kabut asap menyelimuti suatu wilayah. Kita juga perlu bertanya siapa yang kehilangan penghasilan, siapa yang kesulitan mendapatkan pengobatan, dan siapa yang tidak memiliki pilihan untuk menjauh dari udara berbahaya.

Keadilan lingkungan berarti memastikan bahwa perlindungan terhadap kesehatan tidak bergantung pada ketebalan dompet. Masyarakat miskin tidak boleh terus menjadi kelompok yang menanggung dampak terbesar dari kerusakan lingkungan, sementara kemampuan untuk menghindarinya hanya dimiliki segelintir orang. Sebab, udara bersih bukan hadiah bagi mereka yang mampu membayar. Udara bersih adalah kebutuhan dasar, dan melindungi masyarakat dari kabut asap merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan nyata.