Bagi sebagian orang, urusan menstruasi mungkin dianggap selesai cukup dengan membeli sebungkus pembalut di minimarket terdekat. Padahal, bagi banyak perempuan, siklus bulanan ini menyimpan realitas yang jauh lebih kompleks dan melelahkan.
Lebih dari sekadar pembalut, realitas siklus bulanan yang kerap diabaikan ini melibatkan rangkaian pengeluaran dan perjuangan fisik yang tidak sedikit, mulai dari membeli pereda nyeri, tablet penambah darah, hingga risiko masuk rumah sakit.
Belum lagi bagi mereka yang harus menelan pil pahit kehilangan upah harian karena terpaksa mengambil izin sakit. Di balik kalender bulanan yang rutin berjalan, ada beban fisik dan finansial berlapis yang selama ini luput dari pandangan publik.
Pengeluaran Bulanan di Luar Rencana: Dari Apotek hingga IGD
Bagi yang tidak mengalami, siklus bulanan mungkin dikira biasa saja karena setiap perempuan mengalaminya. Tapi siapa sangka, selain pembalut yang mudah ditemui di minimarket, ada deretan barang wajib yang harus ditebus oleh sebagian perempuan.
Mulai dari obat pereda kram yang harganya tidak murah, tablet penambah darah supaya tidak pingsan karena volume haid berlebih, sampai makanan khusus untuk meredakan craving yang menyiksa.
Urusan jadi makin runyam ketika rasa sakitnya sudah di luar batas kewajaran. Banyak perempuan yang terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk rutin kontrol ke dokter demi menghentikan durasi haid yang bisa bablas sampai berminggu-minggu. Bahkan, di situasi terburuk, kram parah akibat dismenore atau endometriosis bisa berujung di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Jadi, tidak aneh kalau saya bilang pengeluaran bulanan perempuan bukan lagi sekadar urusan kebersihan, melainkan biaya medis wajib untuk bertahan hidup. Ironisnya, kebutuhan penopang ini masih sering dianggap sebelah mata atau sekadar pilihan gaya hidup.
Beban Ganda Pekerja Sektor Informal: Ketika Izin Sakit Berarti Kehilangan Pemasukan
Masalah menstruasi ini juga harus dihadapi perempuan di ruang kerja, terutama bagi mereka yang tidak punya privilese cuti sakit atau cuti haid. Coba bayangkan nasib para pekerja harian lepas atau buruh yang gajinya dihitung berdasarkan kehadiran.
Saat tubuh benar-benar sudah tidak sanggup kompromi dan pilihan untuk izin kerja jadi satu-satunya jalan, di sinilah ketidakadilan yang sebenarnya terjadi. Bagi pekerja harian, izin sakit berarti upah hari itu langsung lenyap, atau bahkan terancam kehilangan pekerjaan.
Mereka dipaksa menghadapi pilihan yang kejam, nekat bekerja sambil meringis kesakitan demi sesuap nasi, atau memilih rebahan di rumah tapi harus siap merelakan dapur tidak mengepul.
Kenyamanan yang Jadi Barang Mewah dan Mitos "Kodrat"
Hal lain yang sering luput dari perhatian publik adalah bagaimana kenyamanan dasar saat haid ternyata belum tentu bisa dinikmati semua orang. Di negara-negara bersalju, hotpack praktis untuk meredakan nyeri perut gampang diakses dan murah.
Sementara di sekitar saya sendiri, banyak perempuan yang masih harus repot merebus air panas lalu memasukkannya ke botol untuk meredakan nyeri perut. Hal ini tentu jauh dari kata praktis.
Soal pembalut pun sama susahnya. Memang banyak yang harganya murah meriah, tapi cocok atau tidaknya di kulit adalah cerita lain. Risiko iritasi, lecet, atau alergi membuat sebagian perempuan harus lebih selektif dan mengeluarkan uang lebih demi produk yang aman.
Anggapan bahwa "semua perempuan juga merasakannya" membuat penderitaan fisik dan beban finansial ini dinormalisasi begitu saja. Akibatnya, ruang untuk menuntut fasilitas kesehatan yang adil dan regulasi kerja yang manusiawi jadi tertutup rapat.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita berhenti menganggap remeh siklus bulanan dan melihatnya sebagai masalah keadilan sosial yang butuh perhatian serius.
Baca Juga
-
Beban Ganda Perempuan Indonesia: Tubuh Diatur, Rahim Dipajaki
-
Ulasan Designated Survivor 60 Days: Sanggupkah Orang Jujur Lawan Oligarki?
-
Di Balik Tren Stop the Wedding: Bukan Takut Nikah, Tapi Makin Sadar Risiko
-
Salah Kaprah Budaya Nrimo dan Hilangnya Kesadaran atas Hak Hidup Layak
-
Cuan Tanpa Drama: Mudahnya Investasi Bersama New BIONS by BNI Sekuritas
Artikel Terkait
-
Beras Bebas Pajak, Pembalut Kena PPN: Potret Hukum Kita Buta Gender
-
Pembalut Wanita Kena PPN, Irma Chaniago Semprot Menkeu: Tidak Cerdas dan Tak Pro Gender
-
Kritik Pajak Pembalut 11 Persen, Dosen UGM: Pajakilah Orang Kaya, Bukan Kebutuhan Dasar!
-
Pembalut Dikenai PPN 11 Persen, Bu Tejo 'Tilik' Kritik Keras Pemerintah: Ora Duwe Utek!
-
'Pembalut Bukan Gaya Hidup' Politisi PKB Desak Pemerintah Pajaki Konglomerat Ketimbang Perempuan
Kolom
-
Beras Bebas Pajak, Pembalut Kena PPN: Potret Hukum Kita Buta Gender
-
Kerja Keras Saja Tidak Cukup! Alasan Mengapa Keluar dari Kemiskinan Bukan Sekadar Soal Usaha
-
Awas Kena PHP Perusahaan! Ini Bahaya Terselubung Tren Ghost Job bagi Pencari Kerja
-
Jebakan Konsumerisme Digital: Di Balik Perilaku Cemas dan Lapar Mata Gen Z
-
Anak SD Tewas Dibully Kakak Kelas: Guru, Sekolah, atau Orang Tua yang Harus Bertanggung Jawab?
Terkini
-
5 Film Baru Sambut Akhir Pekan Ini, Ada Laut Bercerita hingga The Intern
-
Jay Idzes Cedera Parah, Terancam Absen di Ajang FIFA Matchday November?
-
Mengenal Luka yang Tak Terlihat & Harapan untuk Pulih dalam Novel Rekindled
-
Thriller hingga Romcom, 5 Rekomendasi Drama yang Dibintangi Kim Young Kwang
-
Malaikat Maut Juga Bisa Galau? Sisi Lain Kematian di Novel Setelah Melompat Aku Ingin Hidup