Malang sudah lama dikenal sebagai kota pelajar. Setiap tahun, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah datang untuk menempuh pendidikan tinggi. Kampus-kampus berdiri, rumah kos tumbuh, kafe dipenuhi mahasiswa yang mengerjakan tugas, dan berbagai usaha berkembang mengikuti aktivitas akademik. Kota ini seolah menjadi simbol kesempatan untuk mengubah masa depan melalui pendidikan. Namun, apakah anak-anak yang lahir dan besar di Malang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan tinggi?
Julukan Kota Pelajar memang membanggakan. Akan tetapi, keberadaan banyak perguruan tinggi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat lokal dapat mengaksesnya. Ada ironi ketika sebuah daerah menjadi tujuan pendidikan bagi banyak perantau, sementara sebagian anak dari wilayahnya sendiri masih harus berjuang agar bisa menyelesaikan sekolah.
Persoalan tersebut terlihat dari data pendidikan di Malang Raya. Pada 14 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan bahwa terdapat sekitar 32.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) dari total penduduk sekitar 2,65 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan besar, bahkan sebelum berbicara mengenai kesempatan masuk perguruan tinggi.
Sementara itu, Kota Malang juga memiliki persoalan serupa. Data Pemerintah Kota Malang per Januari 2025 mencatat 3.406 anak tidak sekolah. Dari jumlah tersebut, 1.125 anak telah terverifikasi, dengan alasan tidak bersekolah yang mayoritas berkaitan dengan bekerja. Artinya, persoalan ekonomi masih dapat memaksa anak-anak meninggalkan bangku pendidikan.
Data BPS Kota Malang tahun 2025 juga memperlihatkan bahwa hanya 52,51 persen penduduk usia 19–24 tahun yang masih bersekolah. Sebanyak 47,18 persen tercatat tidak bersekolah lagi. Angka ini tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai jumlah anak yang gagal kuliah karena kelompok tersebut juga mencakup mereka yang telah menyelesaikan pendidikan. Namun, data itu tetap mengingatkan bahwa keberlanjutan pendidikan pada usia muda perlu mendapat perhatian.
Di sinilah kita perlu membedakan antara tingginya capaian pendidikan daerah dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi warganya. Indeks pendidikan yang tinggi merupakan capaian penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan apakah keluarga berpenghasilan rendah mampu membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi.
Sebab, kuliah bukan hanya soal diterima di kampus. Ada biaya pendaftaran, UKT, tempat tinggal, transportasi, makan, buku, hingga kebutuhan sehari-hari. Bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan, biaya tersebut bisa menjadi beban yang sulit ditanggung. Bahkan ketika tersedia perguruan tinggi negeri maupun swasta, kesempatan untuk masuk dan bertahan di dalamnya tetap dipengaruhi kemampuan ekonomi.
Kehadiran mahasiswa perantau tentu bukan masalah. Justru, mereka menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi Malang. Mereka membawa pengetahuan, budaya, aktivitas ekonomi, serta dinamika baru bagi kota. Namun, keberhasilan Malang menarik mahasiswa dari luar daerah seharusnya berjalan beriringan dengan keberhasilan meningkatkan pendidikan masyarakat lokal.
Jangan sampai pembangunan pendidikan hanya terlihat dari banyaknya kampus, gedung megah, dan jumlah mahasiswa yang datang setiap tahun. Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari berapa banyak anak Malang yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah, melanjutkan kuliah, dan memperoleh pekerjaan yang layak setelah lulus.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan anak tidak sekolah, memperluas beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi, menyediakan pendidikan kesetaraan, serta membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuka akses bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program bantuan juga harus memastikan penerima tidak sekadar bisa masuk kuliah, tetapi mampu menyelesaikannya.
Malang boleh bangga menjadi Kota Pelajar. Namun, kebanggaan itu akan terasa lebih bermakna jika anak-anak yang lahir di sana tidak hanya menjadi penonton ketika orang-orang dari berbagai daerah datang mengejar pendidikan. Kota pelajar semestinya bukan hanya tempat orang lain menuntut ilmu. Ia juga harus menjadi tempat bagi warganya sendiri untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan.
Baca Juga
-
Negara Minta Inovasi, tetapi Pelaku Agribisnis Justru Dipersulit
-
Pajak Bukan Uang Cuma-cuma: Rakyat Berhak Menuntut Pertanggungjawaban
-
Masalah Struktural Tidak Bisa Diselesaikan dengan Nasihat Individual
-
Uang Jadi Tolak Ukur Memperlakukan Manusia di Buku Crazy Rich Asians
-
Meneladani Spirit Pemimpi di Negeri Orang dalam Buku Lost in the USA
Artikel Terkait
-
Raffi Ahmad Tak Tahu soal Deklarasi Dihadiri Mahasiswa Bodong, Bintang Emon: Berarti Dimanfaatin!
-
Hadir di Deklarasi yang Diikuti Mahasiswa Bodong di HI, Raffi Ahmad Buka Suara dan Minta Maaf
-
Raffi Ahmad Lepas Tangan dari Deklarasi Mahasiswa Bayaran di Bundaran HI, Ini Pengakuannya
-
5 Cara Elegan Menghadapi Anggota Kelompok yang Pasif, Bebas Drama dan Nggak Bikin Baper!
-
Acara Anti-Hoaks Berujung Bumerang, Raffi Ahmad Dituding Lakukan Pencitraan Lewat Massa Settingan
Kolom
-
Mitos Self-Reward Liburan: Healing Tidak Selalu Menyelesaikan Masalah Hidup
-
Negara Minta Inovasi, tetapi Pelaku Agribisnis Justru Dipersulit
-
Fenomena Tren Hopping: Ambisi Kekinian yang Merusak Identitas Diri
-
Tren Soft Life dan Isu Mental Health: Bisakah Hidup Tenang Tanpa Harus Kaya?
-
Pajak Bukan Uang Cuma-cuma: Rakyat Berhak Menuntut Pertanggungjawaban
Terkini
-
Mengungkap Asal-usul Teror Boneka Terkutuk dalam Film The Doll Ghawiah
-
Super Gemas! 5 Lip Scrub Kemasan Jar Mungil untuk Bibir Halus dan Lembap
-
Suho EXO dan Park Hee Soon Jadi Ayah-Anak di Film Aksi A Father's Secret
-
Prediksi Liverpool vs Arsenal: The Gunners Dibayangi Rekor Buruk di Anfield
-
Ulasan Cerpen Lotre dalam Buku Lotre dan Cerita-Cerita Lainnya