Anggaran MBG Membengkak, Apakah Semua Anak Benar-Benar Membutuhkannya?

Memberi makan anak-anak tentu merupakan niat yang baik. Tidak ada yang ingin melihat siswa belajar dalam keadaan lapar, apalagi anak-anak yang tumbuh di keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Namun, niat baik tidak otomatis membuat setiap kebijakan menjadi tepat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dinilai bukan hanya dari tujuan besarnya, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kemampuan anggaran, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Persoalannya muncul ketika program pemberian makanan hendak menjangkau hampir seluruh anak sekolah di Indonesia, tanpa terlebih dahulu membedakan tingkat kebutuhan mereka. Apakah semua anak membutuhkan intervensi yang sama? Apakah siswa di kawasan perkotaan dengan akses pangan relatif mudah harus memperoleh skema bantuan yang sama dengan anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang mungkin kesulitan mendapatkan makanan bergizi setiap hari?

Di sinilah kebijakan universal patut dipertanyakan. Berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional (BGN), pagu anggaran lembaga tersebut pada 2026 mencapai Rp268 triliun. Dalam perkembangannya, setelah penajaman anggaran, pagu yang tersedia untuk MBG tercatat Rp218,77 triliun. Hingga 16 September 2026, realisasi program mencapai Rp139,77 triliun. BGN juga menyebut sedang melakukan penajaman sasaran agar layanan lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk wilayah 3T.

Angka tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan program kecil. Ia membutuhkan belanja negara dalam skala sangat besar dan berulang. Makanan yang dibagikan memang memiliki manfaat langsung bagi penerima, tetapi anggaran yang digunakan merupakan belanja publik, bukan investasi yang otomatis kembali ke kas negara dalam bentuk penerimaan setara. Pemerintah dapat memperoleh efek ekonomi tidak langsung melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Namun, efek tersebut tidak boleh disamakan dengan pengembalian anggaran secara langsung. Karena itu, efisiensi dan hasil program harus benar-benar diperhitungkan.

Kita juga perlu bertanya: apakah pemberian makan kepada seluruh anak sekolah merupakan cara paling efektif menggunakan uang negara? Di sejumlah wilayah, persoalan utama bukan sekadar anak tidak memperoleh makan siang di sekolah. Ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, fasilitas kesehatan yang terbatas, akses air bersih yang belum memadai, hingga layanan pendidikan yang membutuhkan perbaikan.

Untuk daerah 3T dan kelompok rentan, intervensi gizi bisa menjadi sangat penting. Anak-anak yang mengalami kerawanan pangan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita membutuhkan perhatian serius. Bahkan, pemerintah sendiri pada Agustus 2026 menyampaikan penajaman sasaran MBG dengan memprioritaskan kelompok tersebut serta masyarakat di wilayah 3T.  Namun, mengapa pendekatan berbasis kebutuhan tidak menjadi pijakan utama sejak awal?

Di kota besar, sebagian keluarga mungkin sudah mampu menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Bukan berarti seluruh siswa perkotaan hidup berkecukupan. Anak dari keluarga miskin tetap ada di tengah gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan. Karena itu, pembagian sasaran tidak boleh semata-mata berdasarkan lokasi, tetapi harus menggunakan data sosial ekonomi dan kondisi gizi yang akurat.

Program universal memang terlihat sederhana karena semua orang memperoleh perlakuan sama. Akan tetapi, keadilan tidak selalu berarti memberikan bantuan yang sama kepada semua orang. Keadilan justru menuntut negara mendahulukan mereka yang paling membutuhkan.

Anggaran sebesar itu juga memiliki biaya kesempatan. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk satu program berarti ada pilihan penggunaan lain yang perlu dipertimbangkan: perbaikan sekolah, beasiswa, fasilitas kesehatan, sanitasi, air bersih, atau penguatan layanan gizi di daerah rawan pangan. Bukan berarti semua program tersebut harus dipertentangkan, tetapi pemerintah wajib menjelaskan prioritas dan memastikan tidak ada kebutuhan mendasar yang terabaikan.

Anak-anak memang berhak memperoleh makanan bergizi. Namun, negara tidak harus membagikan makanan dengan pola seragam untuk membuktikan kepeduliannya. Tugas pemerintah adalah memastikan tidak ada anak yang kelaparan, kekurangan gizi, atau kehilangan kesempatan hidup sehat karena kemiskinan.

MBG seharusnya menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan gizi, bukan sekadar program besar yang diukur dari jumlah porsi dan luas jangkauan. Sebab, keberhasilan kebijakan bukan ditentukan oleh seberapa banyak makanan dibagikan, melainkan seberapa tepat bantuan itu menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.