Ketika seorang anak ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jawaban yang muncul adalah tidak ada biaya. Namun, ketika keluarga hendak mengadakan pesta pernikahan atau hajatan besar, uang puluhan hingga ratusan juta rupiah terkadang bisa diusahakan. Bahkan, tidak jarang keluarga rela berutang demi memastikan pesta berlangsung meriah. Mengapa pendidikan sering dianggap terlalu mahal, sementara pesta besar justru diperlakukan sebagai kebutuhan yang layak diperjuangkan?
Tentu, tidak semua keluarga memiliki kondisi ekonomi yang sama. Tidak adil pula menyamaratakan masyarakat desa seolah-olah mereka lebih mementingkan pesta daripada pendidikan. Ada keluarga yang memang tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kuliah anaknya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kesulitan. Namun, fenomena tersebut tetap menarik untuk dikritisi karena memperlihatkan bagaimana prioritas sosial terkadang dibentuk oleh kebiasaan dan lingkungan.
Dalam banyak komunitas, pesta pernikahan bukan sekadar acara keluarga. Ia berkaitan dengan kehormatan, tradisi, hubungan kekerabatan, dan penilaian masyarakat. Besarnya pesta bisa menjadi simbol keberhasilan keluarga. Ada tekanan untuk mengundang banyak orang, menyediakan hidangan terbaik, menyewa hiburan, hingga memastikan acara tidak kalah meriah dibandingkan hajatan tetangga.
Sebaliknya, pendidikan tinggi sering dipandang sebagai pengeluaran yang besar, panjang, dan belum tentu menghasilkan pekerjaan setelah lulus. Orang tua harus memikirkan uang pendaftaran, biaya semester, tempat tinggal, transportasi, buku, hingga kebutuhan sehari-hari anak selama bertahun-tahun. Ketika informasi mengenai beasiswa dan bantuan pendidikan tidak diketahui, kuliah akhirnya terlihat seperti kemewahan yang hanya bisa dinikmati keluarga berada.
Di sinilah persoalan sebenarnya: akses terhadap informasi pendidikan belum selalu merata. Banyak calon mahasiswa dan orang tua belum memahami bahwa kuliah tidak selalu harus ditempuh dengan biaya mandiri. Ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), beasiswa pemerintah, bantuan perguruan tinggi, beasiswa swasta, hingga berbagai skema pembiayaan lain. Persyaratan dan cakupannya memang berbeda-beda, tetapi keberadaan program tersebut seharusnya lebih aktif disosialisasikan hingga ke desa-desa.
Masalahnya, informasi tidak otomatis sampai kepada mereka yang membutuhkan. Anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi bisa saja memiliki kemampuan akademik dan keinginan kuat untuk kuliah, tetapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa, bagaimana mendaftar beasiswa, atau kampus mana yang menyediakan bantuan biaya. Akhirnya, mereka mundur bahkan sebelum mencoba.
Sekolah, pemerintah desa, guru, dan perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih aktif. Sosialisasi pendidikan tinggi tidak cukup dilakukan melalui poster atau pengumuman di media sosial. Perlu pendampingan langsung: membantu siswa mencari kampus, menghitung kebutuhan biaya, memahami jalur masuk, serta mengurus pendaftaran bantuan pendidikan. Informasi harus datang kepada masyarakat, bukan menunggu masyarakat yang sudah memiliki akses untuk mencarinya sendiri.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengubah cara memandang pendidikan. Kuliah bukan jaminan seseorang langsung kaya atau mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Namun, pendidikan dapat memperluas pengetahuan, keterampilan, jaringan, dan kesempatan hidup. Ia merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak selalu bisa diukur dengan hasil dalam waktu singkat.
Bukan berarti pesta dan tradisi harus dihapus. Masyarakat tetap berhak merayakan pernikahan, menjaga adat, dan berkumpul bersama keluarga. Yang perlu dipertanyakan adalah ketika gengsi sosial mendapatkan anggaran besar, sementara cita-cita pendidikan anak justru langsung dipatahkan dengan kalimat tidak ada biaya.
Jangan sampai keluarga rela mengeluarkan uang besar untuk satu hari perayaan, tetapi tidak berani mengusahakan masa depan anak yang bisa berlangsung puluhan tahun. Sebab, pesta mungkin akan selesai dalam semalam. Tamu pulang, dekorasi dibongkar, dan hidangan habis. Namun, kesempatan pendidikan yang hilang bisa menjadi penyesalan panjang.
Sudah waktunya kita berhenti menganggap kuliah sebagai privilege bagi segelintir orang. Pendidikan tinggi memang membutuhkan biaya, tetapi akses terhadap informasi dan kesempatan untuk memperjuangkannya seharusnya menjadi milik semua orang. Jangan biarkan anak-anak di kampung mengubur cita-citanya hanya karena mereka tidak pernah diberi tahu bahwa ada jalan untuk sampai ke bangku kuliah.
Baca Juga
-
Krama Alus Bukan Bahasa Museum: Mengapa Orang Jawa Harus Membiasakannya?
-
Dari Jurnal Hilang, Berakhir dengan Jatuh Hati: Dilema di Novel Obliviate
-
Birokrasi di Zona Nyaman: Mengapa Program Tak Efisien Terus Dipertahankan?
-
The Enchanted Garden 2: Petualangan Seru Menyelamatkan Kebun Ajaib!
-
Terkenal Tanpa Karya: Ketika Sensasi Lebih Laku daripada Prestasi
Artikel Terkait
-
Pesta Juara 2026 Resmi Dimulai dari Bogor, Hadirkan Musik dan Beragam Hiburan
-
Galeri Penuh Screenshot Materi Kuliah? 5 Cara Agar Tak Cuma Disimpan
-
Berijazah tapi Mati Rasa: Saat Kuliah Cuma Jadi Syarat Cari Kerja
-
Dari Tanah Papua ke Jakarta, Jejak Perlawanan di Balik Salib Merah PMKRI
-
Kota Pelajar untuk Perantau, 32 Ribu Anak Malang Justru Tidak Sekolah
Kolom
-
Darurat Spyware di Indonesia: Saat Penyadapan Ilegal Makin Mudah Mengintai
-
Ironi Wajib Organisasi: Hak Sukarela yang Dipaksa oleh Birokrasi Kampus
-
Gaji Terbatas, Pengeluaran Terus Berjalan: Bisakah Downgrade Lifestyle Jadi Solusi?
-
Career Cushioning: Solusi Cerdas Hadapi Layoff atau Pemicu Burnout Baru?
-
Bukan Rem atau Gas Total: Menentukan Kecepatan AI Berbasis Risiko
Terkini
-
Dibintangi Bradley Cooper, Film G.I. Joe Terbaru Siap Tayang Oktober 2028
-
Uang Asuransi 2 Miliar Melayang Gara-Gara Mati Suri? Intip Serunya Film Gak Ada Matinya!
-
Ambisi Besar PSSI di Piala Asia 2027: 10 Pemain Naturalisasi Jadi Senjata Rahasia?
-
Sadap-Menyadap di Warkop: Dari Tiga Jenderal hingga Kasbon Berenkripsi
-
4 Tone Up Cream SPF 30 Sat-set Bikin Wajah Cerah, Fresh, dan Terlindungi