Pajak Konglomerat Masih Dikaji, Pajak Rakyat Kecil Langsung Dieksekusi

Pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru-baru ini kembali memicu perbincangan ramai di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan media di Bogor, Kamis (12/11/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa aturan pajak kekayaan bagi kelompok konglomerat di Indonesia belum tersedia dan masih butuh kajian mendalam. Salah satu alasannya, harta yang menumpuk pada orang-orang super kaya tersebut dianggap berasal dari penghasilan yang dulunya sudah pernah dipajaki.

Sikap pemerintah yang terkesan sangat berhati-hati ini langsung mengundang reaksi keras dari warganet di media sosial. Banyak orang merasa ada perlakuan yang timpang antara kelompok elite ekonomi dan masyarakat biasa.

Rasanya memang sangat kontras, ketika wacana pajak konglomerat masih dikaji dengan berbagai pertimbangan panjang, urusan pajak rakyat kecil justru sering langsung dieksekusi di lapangan tanpa banyak kompromi.

Perbedaan perlakuan ini sebenarnya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja bagaimana warga biasa langsung dikenai denda jika telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ditagih pajak kendaraan sampai ke rumah, hingga pelaku usaha kecil seperti warung makan yang diawasi dengan ketat.

Ketimpangan inilah yang membuat publik bertanya-tanya, ke mana sebenarnya arah keadilan pajak di negeri kita?

Alasan Klasik untuk Melindungi Si Kaya

Alasan pemerintah bahwa harta konglomerat berasal dari uang yang sudah dipajaki terdengar seperti pembelaan yang dicari-cari. Padahal kalau dipikir pakai logika sederhana, uang itu tidak pernah jatuh dari langit begitu saja.

Gaji pekerja kecil dan laba perusahaan raksasa sama-sama berputar dari hasil perputaran uang yang sudah kena potong pajak. Anehnya, alasan "sudah bersih" ini cuma dipakai untuk melindungi para pemilik modal besar, sementara rakyat kecil tetap digencet pungutan berlapis setiap kali belanja atau cari makan.

Kekayaan orang-orang super kaya di zaman sekarang tidak menumpuk cuma dari gaji bulanan. Harta mereka melesat tajam dari lonjakan harga saham, kepemilikan tanah yang luas, dan gurita bisnis yang nilainya triliunan rupiah.

Masalahnya, keamanan negara dan jalan-jalan bagus yang bikin harta mereka makin subur itu dibangun dari uang pajak rakyat kecil, mulai dari pajak mi instan sampai bayar STNK motor tiap tahun.

Jadi, sangat tidak adil kalau tumpukan harta raksasa itu dibiarkan melenggang tanpa aturan wealth tax cuma karena modal awalnya dulu dianggap sudah beres.

Banyak negara lain yang kondisi ekonominya lebih maju sudah lama menerapkan pajak kekayaan bukan untuk menjahili orang kaya, tapi demi meredam jarak kaya dan miskin yang makin lebar.

Gahar ke Rakyat Kecil, Lembek ke Orang Kaya

Perbedaan cara pemerintah menindak wajib pajak kecil dan kelompok kaya bikin saya tidak habis pikir. Aparat pajak mendadak jadi pihak paling sigap dan galak kalau urusannya menagih warga biasa.

Surat teguran, ancaman denda, sampai petugas yang datang langsung ke rumah dikerahkan total supaya tidak ada uang rakyat yang lolos. Negara berubah wujud menjadi penagih yang tidak punya rasa kasihan bagi orang-orang yang penghasilannya pas-pasan.

Sebaliknya, begitu membahas isi dompet para pengusaha besar, nyali birokrasi langsung ciut dan mendadak jadi super hati-hati. Alih-alih langsung bikin aturan tegas, pemerintah malah sibuk lempar tanggung jawab dan berlindung di balik alasan butuh riset panjang.

Standar ganda seperti ini lama-lama bikin wibawa hukum pajak hancur di mata masyarakat. Pajak yang tadinya dibilang untuk gotong royong malah terasa cuma jadi alat untuk menekan warga yang tidak punya pelindung.

Menyelamatkan Kepercayaan Rakyat Sebelum Semuanya Meledak

Hilangnya rasa percaya rakyat kepada pengurus negara adalah ancaman yang jauh lebih gawat daripada sekadar target uang pajak yang tidak tercapai.

Pajak itu dasarnya adalah janji suci antara rakyat dan negara, rakyat rela dipotong uangnya karena percaya itu dipakai untuk kepentingan bersama. Tapi kalau janji itu dikhianati oleh perlakuan yang tidak adil, jangan kaget kalau lama-lama orang malas bayar pajak.

Gejala protes diam-diam ini sebenarnya sudah mulai terlihat dari banyaknya komentar pedas di media sosial, mulai dari ajakan boikot pajak sampai hilangnya peduli pada kas negara.

Selama kursi kekuasaan lebih sibuk melindungi dompet para taipan daripada merawat rasa adil rakyatnya, jangan harap kepatuhan pajak lahir dari kesadaran. Pemerintah tinggal menunggu waktu ketika kesabaran rakyat kelas menengah ke bawah benar-benar habis.