Di Balik Mundurnya Gibran, Solidaritas Rakyat Tetap Jadi Kunci Demokrasi

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026), langsung memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat. Di media sosial, banyak yang menyambut kabar ini dengan perayaan, seakan-akan perjalanan demokrasi telah tuntas seiring bergantinya sosok di kursi kekuasaan. Sangat disayangkan sekali, padahal euforia semacam ini rasanya perlu disikapi dengan lebih kritis.

Langkah mundur tersebut memang diajukan atas permintaan Gibran sendiri melalui surat resmi kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani pun mengonfirmasi bahwa surat serupa yang tidak mencantumkan alasan spesifik juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Kini, MPR telah menyatakan posisi Wakil Presiden kosong dan mulai menyiapkan proses pengisian jabatan sesuai amanat konstitusi. Situasi ini tentu menjadi pengingat bagi kita untuk tetap jernih dan cermat dalam mengawal jalannya proses transisi.

Kendati demikian, peristiwa ini tentu sulit dibaca secara terpisah dari dinamika politik yang menyertainya. Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran, yang kemudian dijadwalkan masuk ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). 

Berdekatan dengan proses di parlemen tersebut, keputusan mundur pun diambil. Meski tidak ada bukti yang memastikan adanya hubungan kausal secara langsung, dan surat resmi yang diserahkan hanya bersifat administratif tanpa rincian alasan, publik tetap dapat mencermati konteks waktu ini secara proporsional dan menganalisisnya sebagai upaya memahami situasi.

Di sisi lain, berhentinya Gibran tidak serta-merta mengubah struktur kekuasaan yang berjalan. Sesuai Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, Presiden tetap menjadi pemegang kendali pemerintahan yang dalam tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. 

Untuk mengisi kekosongan posisi tersebut, konstitusi telah mengatur mekanismenya melalui Pasal 8 ayat (2), yakni MPR akan memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan bahwa pergantian di kursi Wakil Presiden belum tentu langsung membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pandangannya, posisi Presiden Prabowo justru semakin sentral dalam pemerintahan, dengan dukungan institusi seperti TNI dan Polri sebagai bagian dari instrumen kekuasaan. 

Jika merujuk pada kerangka "otot, otak, dan ongkos" yang sempat dibahas dalam dokumenter “Dirty Vote”, dinamika politik memang selalu bertumpu pada perpaduan antara gagasan, pendanaan, serta kewenangan alat negara.

Secara regulasi, ketentuan ini sebenarnya memang sudah berlaku dalam sistem ketatanegaraan kita. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menempatkan TNI di bawah Presiden terkait pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri berada langsung di bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab kepadanya.

Aturan-aturan ini bukanlah konsekuensi baru dari mundurnya Gibran, sehingga fokus utama yang perlu terus dikawal kita semua ke depan adalah bagaimana kewenangan besar tersebut didistribusi, dijalankan, diawasi, dan dibatasi secara proporsional. 

Jadi, terlepas dari dinamika politik apapun di tingkat elite yang melatarbelakangi mundurnya Gibran, pusat kendali kekuasaan tetap berada pada posisi Presiden Prabowo. Dengan dukungan penuh institusi TNI dan Polri yang telah terkonsolidasi, kedekatan dengan kelompok usaha besar dalam iklim bisnis, serta dinamika penegakan hukum yang kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, peran pengawasan publik menjadi semakin krusial untuk menjaga keseimbangan demokrasi.

Karena itu, peristiwa ini sebaiknya tidak buru-buru dimaknai sebagai kemenangan tuntas bagi rakyat. Pergantian figur di lingkar istana belum otomatis menjamin menguatnya pengawasan sipil, membaiknya penegakan hukum, atau semakin amannya ruang kritik. 

Langkah paling konstruktif yang bisa dilakukan kita semua saat ini adalah memperkuat solidaritas dan mengorganisasi diri. Kita dapat membangun komunitas, serikat, maupun perkumpulan lintas perbedaan tanpa terjebak pada isu identitas yang memecah belah, mengingat persoalan yang dihadapi sehari-hari pada dasarnya serupa. 

Layaknya seikat lidi yang jauh lebih kokoh dibandingkan sebatang lidi yang terpisah, kekuatan masyarakat sipil akan jauh lebih berdampak ketika terhubung dan bergerak bersama.

Pada intinya, suatu perjuangan seharusnya tidak berhenti hanya karena seorang pejabat mengundurkan diri. Demokrasi justru harus terus hidup ketika warga aktif mengawasi jalannya pemerintahan, berdiskusi, dan menyuarakan kepentingannya. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Dengan memanfaatkan ruang konstitusional tersebut secara aktif, kekuatan warga yang nyata akan tumbuh dari kemandirian masyarakat itu sendiri, bukan sekadar bergantung pada pergantian figur di kursi kekuasaan.