Gema Eat the Rich di Linimasa: Alarm Keras saat Pajak Konglomerat Ditunda

Belakangan ini, istilah eat the rich kembali ramai berseliweran di berbagai linimasa media sosial. Bagi yang belum akrab, slogan yang sering dikaitkan dengan pemikiran filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau menjelang Revolusi Prancis ini sama sekali bukan ajakan untuk melakukan kekerasan fisik.

Eat the rich merupakan bentuk kritik keras terhadap jurang ketimpangan ekonomi yang sudah kelewat batas, ketika segelintir elite terus menumpuk kekayaan sementara rakyat biasa harus berjuang keras sekadar untuk menyambung hidup.

Menariknya, gema eat the rich baru-baru ini terasa begitu relevan dengan perdebatan soal keadilan pajak di Indonesia. Publik kembali dibuat gaduh setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa aturan pajak kekayaan bagi kelompok super kaya belum tersedia dan masih butuh kajian mendalam.

Salah satu pertimbangannya cukup memicu perdebatan, yakni harta para miliarder tersebut dianggap berasal dari penghasilan yang dulunya sudah pernah dipajaki.

Pernyataan ini seolah menjadi alarm keras saat pajak konglomerat ditunda untuk kesekian kalinya. Warganet pun langsung bereaksi keras karena merasa ada perlakuan yang timpang antara kelompok elite ekonomi dan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Mengapa Slogan Eat the Rich Cepat Mengakar di Kalangan Pekerja Muda

Popularitas istilah eat the rich saat ini tidak lepas dari peran generasi pekerja muda yang paling merasakan kerasnya kondisi ekonomi modern. Bagi mereka, bekerja keras sepanjang hari sering kali terasa sia-sia karena biaya hidup terus melambung, sementara kenaikan pendapatan tidak sebanding.

Di tengah situasi ini, melihat kabar bahwa aturan pajak untuk kalangan super kaya kembali ditunda terasa seperti tamparan yang mempertegas betapa sulitnya meraih kesejahteraan yang setara.

Kondisi tersebut membuat slogan bernada perlawanan ini sangat mudah diterima dan menyebar luas. Mereka menggunakan istilah itu untuk saling menguatkan bahwa kesulitan finansial yang mereka alami bukan semata-mata karena kurang berusaha, melainkan akibat struktur ekonomi yang belum berpihak secara adil.

Kelas Menengah yang Paling Sering Menanggung Beban Berat

Kalau kita bicara soal pajak dan ekonomi sehari-hari, kelompok yang paling sering terjepit sebenarnya bukan orang paling miskin dan bukan juga para konglomerat, melainkan kelas menengah.

Kelompok pekerja kantoran, pegawai swasta, dan pelaku usaha rintisan ini berada di posisi yang serba nanggung. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapat bantuan dari pemerintah, tetapi juga tidak cukup kaya untuk punya celah guna mengamankan aset mereka.

Setiap bulan, penghasilan mereka sudah langsung dipotong pajak saat masuk ke rekening. Belum lagi, saat mereka belanja kebutuhan sehari-hari atau membayar kewajiban rutin seperti kendaraan dan rumah, pungutannya selalu berjalan otomatis.

Beban hidup mereka terasa semakin berat karena kenaikan harga barang pokok terus meroket, sementara ruang bernapas di dompet mereka semakin menyempit.

Kondisi ini membuat kelas menengah seolah menjadi penopang utama yang paling diandalkan negara, tetapi paling sedikit mendapat fasilitas perlindungan. Ketika wacana pajak atau kebijakan fiskal digulirkan, kelompok inilah yang paling cepat merasakan dampaknya secara langsung.

Ilusi Kemudahan Hidup dan Tekanan Biaya Hidup Modern

Banyak orang sering salah sangka dan mengira kelas menengah perkotaan hidup dalam kemewahan karena mereka terlihat sering nongkrong di kafe atau punya gawai terbaru.

Padahal, apa yang kelihatan di luar itu sering kali cuma hasil dari gali lubang tutup lubang demi menjaga penampilan sosial. Biaya sewa tempat tinggal, cicilan kendaraan untuk bekerja, biaya pendidikan anak, hingga iuran kesehatan swasta menyedot hampir seluruh penghasilan bulanan mereka.

Tekanan hidup ini makin terasa nyata ketika harga-harga kebutuhan pokok mendadak naik sementara kenaikan gaji tahunan tidak seberapa. Mereka harus pintar-pintar mengatur strategi agar uang bulanan cukup sampai tanggal penggajian berikutnya.

Di saat yang sama, negara terus menuntut kepatuhan administratif yang ketat tanpa diimbangi dengan jaminan fasilitas publik yang layak, seperti transportasi massal yang murah atau layanan kesehatan gratis yang benar-benar bisa diandalkan.

Akibatnya, kelas menengah hari ini hidup dalam kecemasan konstan akan masa depan. Sedikit saja ada guncangan ekonomi atau kebijakan baru yang menaikkan harga barang, tabungan tipis mereka langsung ludes.

Negara seharusnya lebih peka melihat kondisi ini, alih-alih terus-terusan membebani kelompok yang sama untuk menambal kekurangan anggaran.