Hayuning Ratri Hapsari | Agustian Pamungkas
Ilustrasi kerja lembur. (Unsplash/@gettyimages)
Agustian Pamungkas

Setiap kali jarum jam menyentuh angka lima sore, suasana di ruang kerja kantor sering mendadak terasa canggung. Secara aturan, jam kerja hari itu memang sudah selesai, tapi hampir tidak ada yang berani beranjak dari kursinya lebih dulu.

Semua orang tampak sibuk menatap layar laptop masing-masing, seolah-olah siapa pun yang menutup tas dan pulang tepat waktu akan langsung dicap sebagai karyawan yang kurang loyal. Kebiasaan bertahan sampai larut malam ini pelan-pelan menciptakan standar baru yang keliru di dunia kerja.

Di banyak perusahaan, cerita tentang rekan kerja yang rela mengorbankan akhir pekan atau membalas pesan grup di tengah malam sering dipuji habis-habisan layaknya pahlawan.

Tren hustle culture ikut menyuburkan anggapan bahwa kelelahan fisik dan mental adalah harga wajar demi karier yang cemerlang.

Padahal, kalau mau dilihat secara jujur, rutinitas lembur yang terjadi hampir setiap hari sebenarnya cuma berakar dari dua masalah besar: cara kerja pribadi yang berantakan, atau sistem kantor yang memang bermasalah.

Antara Waktu yang Bocor dan Beban yang Menumpuk

Kalau kita mau berkaca pada diri sendiri dulu, waktu delapan jam sehari sebenarnya sangat cukup untuk membereskan beban tugas harian yang normal. Masalahnya, durasi delapan jam itu sering kali bocor tanpa kita sadari lewat hal-hal sepele di sela aktivitas.

Pagi hari habis dipakai buat pemanasan dan membuka media sosial terlalu lama, siang terpotong obrolan yang melebar ke mana-mana, lalu fokus makin buyar tiap kali notifikasi ponsel menyala. Akibatnya, pekerjaan inti baru benar-benar disentuh menjelang sore hari saat tenaga justru sudah menipis.

Lembur pun terpaksa diambil semata-mata buat menebus waktu yang terbuang sia-sia di awal hari. Dalam situasi seperti ini, pulang malam jelas bukan bukti kerja keras, melainkan konsekuensi dari kebiasaan menunda pekerjaan.

Namun, menyalahkan pekerja sepenuhnya tentu juga tidak adil karena banyak kasus lembur justru lahir dari manajemen kantor yang buruk. Ada kalanya sebuah tim sengaja dibiarkan kekurangan orang demi menghemat anggaran, lalu beban tugas tiga posisi ditumpuk ke pundak satu karyawan saja.

Situasi ini makin parah ketika kantor punya budaya rapat maraton yang menyita separuh hari tanpa menghasilkan keputusan jelas. Ketika jam kerja normal habis cuma buat mendengarkan diskusi yang berputar-putar, pekerja otomatis tidak punya pilihan selain memakai waktu istirahatnya di malam hari demi mengeksekusi tugas utama.

Mengembalikan Makna Produktivitas dan Hak Istirahat

Di sinilah kita perlu meluruskan kembali makna produktivitas yang sesungguhnya di lingkungan profesional. Bekerja secara rapi, fokus, dan terukur jauh lebih bernilai daripada sekadar kelihatan sibuk duduk di depan meja sampai malam.

Karyawan yang mampu membereskan seluruh targetnya tepat pukul lima sore dengan hasil memuaskan mestinya mendapat apresiasi layak, bukan malah dicurigai kurang beban kerja.

Sayangnya, masih banyak atasan yang terjebak pada penilaian visual semata dan lebih gampang terkesan melihat bawahan yang pulang malam ketimbang menghargai ritme kerja yang efisien.

Padahal, dampak dari kebiasaan meromantisasi lembur ini pada akhirnya akan merugikan pekerja sendiri dalam jangka panjang. Mulai dari pola tidur yang berantakan, daya tahan tubuh menurun, hingga hilangnya waktu berkualitas bersama keluarga.

Ironisnya, saat seorang karyawan tumbang karena sakit akibat kelelahan ekstrem, perusahaan bisa dengan gampang mencari pengganti baru untuk mengisi kursinya. Sementara itu, kerugian kesehatan dan waktu yang hilang harus ditanggung sendirian oleh si pekerja.

Sudah saatnya budaya lembur dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai langkah darurat saat ada proyek mendesak, bukan rutinitas harian yang dianggap normal. Pekerja perlu lebih tegas menjaga fokus di jam kerja dan berani bicara soal batas kapasitas diri, sementara atasan harus mulai menilai kinerja dari hasil nyata.

Pulang tepat waktu bukanlah tanda kemalasan, melainkan hak setiap pekerja yang mampu menghargai waktu kerja dan waktu istirahatnya secara seimbang.