Pemandangan tak biasa di sebuah lahan kosong kawasan Rorotan, Jakarta Utara, belakangan ini ramai menjadi sorotan publik.
Berdasarkan pantauan udara, deretan truk dan mobil pikap putih berlogo Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tampak berjejer rapat tanpa ada tanda-tanda aktivitas.
Kondisi ratusan mobil Kopdes yang terbengkalai di ruang terbuka tersebut langsung memicu tanda tanya besar mengenai kesiapan operasional program yang digadang-gadang menjadi penopang utama distribusi pangan nasional.
Melihat deretan kendaraan baru bernilai fantastis itu dibiarkan terpapar panas serta hujan tanpa jadwal distribusi yang jelas tentu mengundang keresahan.
Dalam tata kelola anggaran yang sehat, pengadaan aset dalam jumlah besar seharusnya berjalan selaras dengan rencana penyaluran yang matang.
Ketika barang sudah menumpuk lebih dahulu sebelum sistem di lapangan siap bekerja, wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas perencanaan di balik proyek bernilai triliunan rupiah ini.
Situasi tersebut kian terasa kontras apabila disandingkan dengan kondisi ekonomi warga sehari-hari. Di tengah perjuangan masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup serta kewajiban pajak yang semakin mencekik, publik justru disuguhi pemandangan belanja negara berukuran raksasa yang belum jelas manfaatnya.
Ironi proyek jumbo di tengah jerat pajak inilah yang akhirnya memicu keresahan luas, sekaligus menjadi pengingat penting untuk menyoroti kembali transparansi pengelolaan keuangan negara.
Kebiasaan Membeli Barang Tanpa Berpikir Panjang
Kalau dibedah lebih dalam, belanja besar-besaran untuk program Koperasi Desa ini sejak awal memang sudah terbalik logikanya. Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah tanpa punya rencana yang jelas soal siapa yang akan memakai dan ke mana barang itu harus dikirim.
Dalam tata kelola yang benar, armada pengangkut semestinya tiba saat sistem di tingkat desa sudah siap berjalan. Pada kenyataannya, di wilayah saya pun banyak kantor Koperasi Desa yang mangkrak dan belum beroperasi.
Menimbun ribuan kendaraan mahal di lahan kosong membuktikan bahwa proyek ini berorientasi pada penyerapan anggaran semata, bukan pada kebutuhan nyata di lapangan.
Alih-alih menjadi roda penggerak ekonomi desa, armada-armada baru tersebut justru terancam rusak, berkarat, dan kehilangan nilai ekonominya sebelum sempat dipakai bekerja.
Pemerintah Jor-joran Belanja, Rakyat Dikejar Pajak
Kasus mangkraknya armada ini bukan sekadar persoalan logistik yang tertunda, melainkan cerminan ketidakadilan yang melukai perasaan masyarakat.
Di satu sisi, negara dengan mudahnya meneken kontrak triliunan rupiah untuk memborong puluhan ribu kendaraan yang akhirnya hanya menjadi tontonan sia-sia. Namun di sisi lain, jika melihat keseharian rakyat kecil, kondisinya bagai bumi dan langit.
Rakyat terus berjuang di tengah himpitan biaya hidup yang mahal, sementara aturan pajak semakin diperketat demi menutup kas negara yang defisit. Negara seakan tidak pernah kehabisan cara untuk menarik setiap rupiah dari kantong rakyat melalui berbagai pungutan.
Sangat sulit dicerna akal sehat ketika keringat pembayar pajak yang dikumpulkan dengan susah payah justru dipakai membiayai proyek ugal-ugalan yang amburadul pengelolaannya.
Menuntut Pertanggungjawaban, Bukan Janji Kosong
Ketika wujud mangkraknya kendaraan tersebut sudah terpampang terang di depan mata, publik jelas menolak terus-menerus diberi jawaban klise atau janji-janji basi seputar koordinasi.
Alasan klasik bahwa penyaluran sedang disiapkan sudah tidak lagi mempan meredam amarah masyarakat. Yang harus segera dilakukan adalah audit transparan dan evaluasi total atas seluruh alur pengadaan proyek Koperasi Desa Merah Putih secara jujur dan terbuka.
Mereka yang berada di balik kemudi program ini harus berani bertanggung jawab dan menjelaskan apa adanya mengenai akar kekacauan perencanaannya.
Tanpa langkah korektif yang tegas dan terbuka, skandal Rorotan ini hanya bakal menguap seperti proyek mercusuar lainnya tanpa meninggalkan sanksi apa pun.
Ujung dari semua tuntutan ini hanya satu, hargai keringat pembayar pajak dengan bekerja secara profesional, bukan sekadar pemborosan berkedok angka kontrak triliunan rupiah yang berakibat sia-sia.
Baca Juga
-
Sisyphus The Myth: Drama Sci-Fi dengan Misi Mencegah Kehancuran Dunia
-
Ulasan A Deadbeat's Meal: Belajar Berdamai dengan Kegagalan Lewat Makanan
-
Saat Badak Jawa Jadi Korban Kebijakan, Apatisme Kita Adalah Kejahatan
-
Negara Bukan Playground, Jangan Jadikan Rakyat Korban Permainan Penguasa
-
Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?
Artikel Terkait
Kolom
-
Menagih Kerja Nyata Wapres Pengganti di Sisa Tiga Tahun Pemerintahan
-
Mengelola Triliunan Uang Negara, tetapi Laporan Keuangannya Tak Terbuka?
-
Saat Badak Jawa Jadi Korban Kebijakan, Apatisme Kita Adalah Kejahatan
-
Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?
-
Polemik Hari Ayah Nadin Amizah: Etika Bercerita Keluarga ke Ruang Publik
Terkini
-
Dari Jakarta hingga Bali, Intip Daftar Klinik Khusus Sedot Lemak Favorit Pejuang Langsing
-
5 Rekomendasi Body Lotion DNA Salmon untuk Kulit Tubuh Lembap dan Awet Muda
-
Your Future Self: Membangun Masa Depan Tanpa Kehilangan Momen Hari Ini
-
Daendels Humanis atau Kejam? Perdebatan Hangat di Balik Peluncuran Buku Jalan Raya Pos
-
Ungkap Keputusasaan Anak Muda! TXT Resmi Comeback dengan Lagu Angel Bite