Sekar Anindyah Lamase | Agustian Pamungkas
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. (BPMI Setpres/Kris)
Agustian Pamungkas

Pengunduran diri wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka di tengah jalan membuka babak baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan masa bakti kabinet yang sudah berjalan dua tahun sejak Oktober 2024, ruang waktu yang tersisa menuju Pilpres 2029 kini tinggal tiga tahun.

Dalam rentang waktu yang tidak lagi panjang ini, perhatian publik tentu tidak berhenti pada siapa dua nama yang akan diajukan Presiden ke MPR. Masyarakat jauh lebih berkepentingan menagih apa yang benar-benar bisa dituntaskan oleh wakil presiden pengganti.

Masuk ke dalam kabinet di tahun ketiga pemerintahan jelas berbeda jauh dengan memulai dari garis awal. Rencana pembangunan jangka menengah sudah diketok, postur anggaran telah berjalan, dan berbagai proyek prioritas nasional sedang berlangsung di lapangan.

Artinya, wakil presiden yang baru tidak lagi punya kemewahan waktu untuk sekadar beradaptasi, membangun citra, atau sibuk melakukan kunjungan seremonial. Jika figur pengganti hanya berfungsi sebagai pelengkap politik demi menjaga keseimbangan koalisi, sisa waktu tiga tahun ini akan habis tanpa jejak kerja yang berarti.

Membenahi Program Prioritas dan Ketahanan Pangan

Pekerjaan rumah pertama yang paling mendesak adalah memastikan program-program unggulan pemerintah berjalan rapi dan tepat sasaran. Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat sudah digulirkan secara masif, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan banyak catatan evaluasi terkait tata kelola dan distribusi.

Wakil presiden baru perlu mengambil peran sebagai koordinator lapangan yang memastikan anggaran besar tersebut tidak bocor. Pengawasan ketat dari pusat hingga daerah sangat dibutuhkan agar manfaat MBG dan Sekolah Rakyat benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat bawah.

Selain itu, sektor swasembada pangan menuntut perhatian ekstra. Pemulihan produksi pangan dalam negeri serta penguatan pendapatan petani dan nelayan membutuhkan keputusan cepat lintas kementerian dan lembaga.

Tanpa pengawalan langsung dari pimpinan tinggi negara, ego sektoral antarinstansi sering kali membuat kebijakan pangan berjalan lambat. Akibatnya, stabilitas pasokan terganggu dan masyarakat kembali terbebani oleh mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Menggerakkan Ekonomi Riil dan Lapangan Kerja

Di sektor ekonomi, angka pertumbuhan makro yang terjaga di kisaran lima persen ternyata belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dapur masyarakat. Tantangan terbesar yang dirasakan warga saat ini adalah menyusutnya daya beli kelas menengah serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal.

Investasi yang masuk selama ini masih terlalu terpusat pada sektor padat modal yang minim menyerap tenaga kerja lokal. Kondisi ini membuat banyak lulusan baru maupun pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja kesulitan mencari penghasilan yang layak.

Dalam tiga tahun ke depan, wakil presiden baru semestinya fokus memangkas hambatan birokrasi agar proyek investasi strategis bisa segera berproduksi dan membuka lapangan kerja luas.

Pada saat yang sama, pelaku UMKM perlu dihubungkan secara nyata dengan rantai pasok industri maupun belanja pengadaan pemerintah agar ekonomi rakyat kembali berputar.

Bukan Ajang Pemanasan Menuju 2029

Tantangan paling krusial bagi calon wakil presiden pengganti justru datang dari godaan politik praktis. Karena jarak menuju Pilpres 2029 tinggal tiga tahun, ada risiko besar kursi orang nomor dua ini hanya dijadikan panggung pemanasan untuk mencari popularitas elektoral.

Jika ambisi elektoral lebih diutamakan, fokus pemerintahan pasti akan terbelah dan memicu ketegangan politik di dalam kabinet. Energi negara akan terkuras untuk urusan pencitraan dan manuver koalisi, bukan penyelesaian masalah rakyat.

Oleh karena itu, kriteria utama dalam memilih wakil presiden baru haruslah kemampuan kerja nyata, rekam jejak hukum yang bersih, serta kesediaan untuk bekerja dalam satu irama dengan Presiden tanpa agenda tersembunyi.

Tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat dalam kalender pemerintahan. Publik tidak butuh wakil presiden yang sibuk menebar janji baru, melainkan sosok pekerja yang sanggup menuntaskan janji-janji yang sudah terlanjur diucapkan kepada rakyat.