Sebuah kampung yang setiap musim hujan rawan kebanjiran. Pemerintah datang membawa rancangan saluran air. Para ahli menghitung lebar drainase, kemiringan tanah, dan volume hujan. Namun, Bu Ramlah, seorang pedagang sayur, mengangkat tangan. Ia mengingatkan bahwa air laut sering pasang pada sore hari. Saluran yang direncanakan, katanya, bisa membuat air kembali ke permukiman dan menutup akses menuju pasar.
Masukan Bu Ramlah mungkin tidak tercantum dalam tabel, padahal ia mengalami banjir setiap tahun. Di sinilah demokrasi dan teknokrasi diuji apakah keahlian hanya dipakai untuk menyusun keputusan, atau juga untuk memahami kehidupan orang yang menanggung akibatnya?
Hal di atas sebagai contoh adanya teknorasi. Melihat kondisi saat ini suara masayrakat kecil selalu tidak terdengar, kemudian setiap pengambilan kebijakan selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Situasi ini tidak adil, masayarakat kecil bayar pajak sedangkan di atas boros dengan program yang tidak ada manfaat untuk masyarakat. Hak untuk hidup masyarakat semakin sirna, jika terus berlanjut.
Adanya teknokrasi bisa menempatkan data, ilmu pengetahuan, dan keahlian sebagai dasar penting dalam mengelola pemerintahan. Pendekatan ini dibutuhkan karena masalah publik semakin rumit. Pemerintah memerlukan ahli transportasi, epidemiolog, ekonom, dan ahli lingkungan untuk menilai dampak kebijakan.
Pemikiran Max Weber tentang birokrasi rasional menekankan aparatur profesional, pembagian tugas, aturan, dan kompetensi. Tanpa kemampuan teknis, kebijakan mudah berubah menjadi janji yang sulit dilaksanakan. Namun, keahlian tidak otomatis menentukan tujuan yang paling adil.
Demokrasi memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan, menentukan kepentingan bersama, dan mengawasi pemegang kewenangan. Teknokrasi membantu mencari cara terbaik untuk mencapainya. Masalah muncul ketika keahlian dianggap cukup untuk menggantikan suara masyarakat, seolah keputusan teknis tidak memiliki konsekuensi sosial.
Kebijakan bukan hanya urusan angka yang ujungnya hasil semata dan semu. Ambil contoh pembangunan transportasi umum. Perencana dapat menunjukkan jalur paling efisien berdasarkan jumlah penumpang dan biaya. Namun, pedagang kecil mungkin kehilangan tempat berjualan, penyandang disabilitas kesulitan menjangkau halte, atau warga pinggiran harus berjalan lebih jauh untuk berpindah kendaraan.
Data tetap penting, tetapi harus dibaca bersama pengalaman warga. Angka menunjukkan efisiensi, sedangkan warga menjelaskan siapa yang kehilangan akses. Keduanya harus diuji sebelum keputusan dibuat.
Filsuf Jürgen Habermas melalui gagasan demokrasi deliberatif menekankan ruang publik tempat masyarakat berdiskusi dan alasan kebijakan dapat diuji. Keputusan memperoleh legitimasi ketika warga dapat menyampaikan pandangan dan memperoleh jawaban.
Dengan demikian, kebijakan tidak cukup hanya dinilai dari hasil perhitungan teknis. Pemerintah juga perlu memahami apakah keputusan tersebut adil, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang berpotensi menanggung kerugiannya.
Indonesia memiliki dasar hukum untuk melibatkan masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya Pasal 96, memberikan hak untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Draf dan naskah akademik harus mudah diakses, disertai konsultasi publik melalui rapat, kunjungan, seminar, atau diskusi.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91 tahun 2020 menjelaskan tiga unsur partisipasi bermakna dari masyarakat berhak didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan. Artinya, konsultasi tidak cukup hanya mengundang warga, mengambil foto, lalu melanjutkan keputusan seolah tidak ada masukan.
BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19. Nilai aspek kebebasan tercatat 75,52, kesetaraan 80,33, dan kapasitas lembaga demokrasi 78,28.
Ini nilai indeks, bukan persentase warga yang puas. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa demokrasi memiliki beberapa dimensi yang perlu terus diperhatikan, mulai dari kebebasan hingga kemampuan lembaga menjalankan fungsinya.
Gambaran internasional juga memberi catatan. Survei OECD 2025 yang diterbitkan Juni 2026 mencakup 33 negara anggota dan lima negara kandidat. Secara rata-rata, hanya 31 persen responden merasa sistem politik memberi orang seperti mereka kesempatan memengaruhi keputusan pemerintah.
Hanya 39 persen menilai konsultasi publik dapat memengaruhi tindakan pemerintah. Angka ini bukan data untuk Indonesia, tetapi menunjukkan bahwa rasa didengar menjadi tantangan demokrasi di banyak negara.
Demokrasi bukan berarti setiap keputusan harus diputuskan lewat pemungutan suara. Teknokrasi juga bukan berarti semua urusan diserahkan kepada para ahli. Pemerintah tetap membutuhkan kajian, simulasi, data, dan perhitungan anggaran. Namun, proses itu harus terbuka untuk diuji, terutama oleh warga yang terkena dampaknya.
Caranya dapat dimulai dari hal sederhana bisa dengan cara umumkan tujuan dan data kebijakan dengan bahasa mudah dipahami, undang kelompok terdampak sejak awal, sediakan ruang luring dan daring serta jelaskan masukan yang diterima atau ditolak beserta alasannya, akhir tetap ada evaluasi dampaknya setelah kebijakan berjalan. Dengan begitu, partisipasi bukan formalitas dan keahlian tidak menutup kritik.
Warga juga perlu tahu apa yang berubah, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana keputusan akan dievaluasi setelah diterapkan. Kembali kepada Bu Ramlah contoh di atas. Ia mungkin tidak memahami rumus hidrologi atau rancangan anggaran.
Namun, pengalamannya menghadapi banjir adalah pengetahuan yang tidak boleh diabaikan. Para ahli dapat menyempurnakan desain saluran setelah mendengar penjelasannya. Pemerintah dapat mengambil keputusan lebih baik karena memiliki data teknis sekaligus pemahaman lapangan.
Pada akhirnya, demokrasi dan teknokrasi seharusnya saling menguatkan. Keahlian membantu pemerintah mengambil keputusan yang masuk akal, terus demokrasi memastikan keputusan itu berpihak pada kepentingan bersama.
Kebijakan publik bukan perlombaan menunjukkan siapa paling pintar membaca angka. Ukurannya adalah apakah keputusan tersebut membuat kehidupan masyarakat lebih aman, adil, dan layak.
Baca Juga
-
Nyesek! Ijazah S1 dan S2 Hanya Disimpan, Sarjana Rela Jadi Ojol Demi Bertahan Hidup
-
Layar yang Menghitam, Suara yang Tak padam
-
Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?
-
Ngeri! Bukti Nyata Karhutla Bikin Indonesia Makin Mirip Film Distopia
-
Kemiskinan Struktural Punya Dampak ke Anak dan Pendapatan Keluarga
Artikel Terkait
Kolom
-
Obsesi Standar Kecantikan, Merawat Diri atau Terjebak Permainan Industri?
-
Ironis! Ijazah Rakyat Diperiksa Ketat, Ijazah Dewan Dibiarkan Gelap?
-
Mitra MBG Gelar Aksi di Kantor BGN: Pahlawan Gizi atau Pemburu Proyek?
-
Jangan Gampang Kemakan Algoritma! Kenali Bedanya Edukasi dan Self-Diagnosis di TikTok
-
Badak Jawa Dipindahkan, Ujung Kulon Diincar Tambang Emas?
Terkini
-
Sat-Set Bikin Wajah Dewy! 4 Collagen Mist Korea Andalan untuk Kulit Sehat
-
Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 Mulai Hilang Taringnya?
-
Sakamoto Days Season 2 Tayang 18 Januari, Creepy Nuts Isi Lagu Opening
-
Kulit Kenyal & Glowing ala Glass Skin! 4 Masker Korea dengan Kandungan PDRN
-
Review The Moon: Kisah Penuh Harapan Tentang Perjuangan Pulang dari Bulan