Langkah Pemerintah dalam Menangani Komunikasi Krisis Covid-19 Di Era 4.0

Pada akhir tahun 2019 terjadi corona outbreak di Wuhan China yang disebabkan oleh virus corona. Bertepatan  tanggal 11 maret 2020, outbreak tersebut diresmi WHO bahwa Covid-19 sebagai pandemi global, tercatat hingga saat ini lebih dari empat juta manusia di dunia telah terinfeksi dengan tingkat kematian global sebesar 6,9%.

Untuk mengatasi jumlah persebaran virus semakin besar dan juga dampak yang sangat berpengaruhb secara merata kesegala aspek kehidupan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti banyak kegiatan yang selama ini dilakukan dengan tatap muka menjadi berubah dengan sistem social distancing ataupun physical distancing, rapid test, hingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Selain itu, upaya pemerintah dan humas pada perkembangan era 4.0 memberantas hoax yang terjadi melalui komunikasi krisis berupa media informasi dan keterbukaanya akses informasi dan berbagai evaluasi lainnya yang dilakukan.

Apa itu komunikasi krisis ?

Menurut G. Harisson (2005), aktivitas public relations dalam menyediakan pesan-pesan yang relavan dengan situasi krisis dan membuka saluran komunikasi terbuka, disebut komunikasi krisis (communication crisis).

Dalam pemaparan tersebut komunikasi krisis merupakan bagian terpenting dalam suatu perkembangan era 4.0 dan kondisi pandemi saat ini. Dimana, merupakan sebuah upaya yang diambil organisasi/lembaga  untuk mengatasi masalah yang muncul yang dapat berpotensi membawa efek buruk kedalam organisasi tersebut.

Strategi utama komunikasi krisis ini adalah menyelesaikan krisis secepat mungkin. Terlebih keadaan perkembangan  era 4.0 saat ini, menimbulkan permasalahan baru yang memperkeruh suasana yaitu penyebaran corona virus yang sangat cepat ini menimbulkan suatu kekhawatiran diberbagai dunia.

Yang berasal dari berbagai isu negatif yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu sumber data tentang Covid-19 ini yang dimanipulasi oleh pemerintah. Berdasarkan laporan Kemkominfo tercatat sudah lebih dari 300 laporan masuk mengenai hoax corona.

Strategi Komunikasi Krisis Yang Diambil Pemerintah :

1. Penentuan target WNI didalam dan luar negeri menjadi target utama penanganan krisis ini
2. Penentuan narasi pesan yang akan disampaikan ke publik berisikan informasi seputar virus corona besera info penting lainnya seperti penyebaran,pencegahan dan tindakan jika terinfeksi virus ini
3. Pemilihan media dan penunjukan jubir media yang digunakan berupa konferensi pers dan yang lainnya. serta jubir yang ditunjuk ialah bapak Achman Yurianto
4. Melakukan evaluasi apakah strategi yang digunakan sudah efektif menyelesaikan masalah

Selain itu,  Untuk mengatasi beredarnya hoax agar terhindar dari kekacauan, pemerintah dan aktor kepentingan lainnya telah bergerak cepat dengan menyediakan berbagai situs yang menyajikan informasi akurat seputar perkembangan corona virus di Indonesia, diantaranya: covid19.go.id dan infeksiemerging.kemkes.go.id.

Sumber-sumber ini digunakan sebagai media penangkal hoax dan sumber informasi akurat. Kemudian beragam media modern digunakan untuk mengatasi krisis corona dan hoax yang ada disekitarnya, contohnnya melalui media sosial dan sebagainya.

Terdapat Kunci Dari Strategi Krisis Di Era 4.0

Pemerintah selaku organisasi yang mengatasi krisis Covid-19 ini telah menggunakan cara dan media yang cocok untuk digunakan di era 4.0 ini, yaitu kemudahan akses terhadap media informasi dan keterbukaan informasi.

Mulai dari pelaksaan konferensi pers hingga pembukaan situs resmi pemerintah agar informasi yang diterima hanya berasal dari sumber terpercaya. hal ini juga didukung dengan adanya pembukaan media center dan call center bagi penanganan dan pemberian informasi terkait hoax mengenai corona virus.

Di era digital ini kemampuan public relation pemerintah dituntut untuk dapat bekerja tanggap dan praktis menghadapi  perubahan yang terjadi dalam menangani suatu krisis. penggunaan media modern harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah agar krisis tadi dapat diminimalisir efeknya secepat mungkin. Namun, bukan hanya pemerintah dan humas saja, melainkan masyarakat pun harus bekerjasama, medukung semua kebijakan dan himbauan pemerintah agar pandemic Covid-19 cepat dapat teratasi.

Oleh: Karenta Nurma Gustami/Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogaykarta