Stimulus Fiskal dan Moneter Sebagai Langkah Awal Pemulihan Ekonomi Nasional

Sebagian besar negara maju dan negara berkembang menggunakan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Stimulus fiskal dan kebijakan moneter seperti yang dilakukan di Indonesia yang diharapkan dapat meredam efek corona meskipun tidak bisa mengatasi kerugian ekonomi akibat tertekannya permintaan, sehingga upaya penanganan penyebaran wabah menjadi sangat penting guna mencegah kerugian ekonomi lebih lanjut.

Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang optimistis terhadap pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui satu prasyarat dan lima strategi.

Satu prasyarat tersebut adalah berupa vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19, sedangkan untuk  lima strategi respons kebijakan tersebut yaitu meliputi adanya pembukaan dalam sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal yang disusun dalam bentuk percepatan realisasi anggaran,  peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan yang berfokus kepada lembaga UMKM.

“Pemulihan ekonomi nasional yang saat ini tengah berlangsung diperkirakan akan semakin meningkat. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai 4,8%-5,8%, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya PMA (Penanaman Modal Asing) sebagai respons positif terhadap UU Cipta Kerja,” kata Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2020 “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi” yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo  juga menambahkan, pertumbuhan di seluruh wilayah juga akan meningkat, khususnya Jawa serta wilayah Sulawesi – Maluku - Papua. Stabilitas makroekonomi masih tetap terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 3±1% serta nilai tukar rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat.

“Stabilitas eksternal terjaga, dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0%-2,0% PDB. Stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL (Non Performing Loan) yang rendah, serta pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar 7%-9% pada 2021,” papar Perry.

Perry juga sempat menegaskan bahwa momentum adanya pemulihan ekonomi nasional ini perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi membangun optimisme oleh semua pihak baik Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan dan berbagai pihak lainnya.

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Perry selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang dilaksanakan secara virtual tersebut. Bank Indonesia sendiri saat ini terus memberikan dukungan guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021. Stimulus kebijakan moneter tersebut nantinya akan ditempuh melalui stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar yanag akan tetap dijaga; suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat; dan melanjutkan pembelian SBN (Surat Berharga negara) dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021.

“Bank Indonesia juga akan terus mengakselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, mempercepat Pendalaman pasar uang sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025, terus mendukung pengembangan ekonomi-keuangan Syariah dan UMKM, dan terus aktif dalam berbagai forum internasional dari sisi kebijakan internasional," tegasnya.

Menurut keterangan Perry, Bank Indonesia juga akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa momentum pertumbuhan positif yang sudah mulai terlihat di kuartal III-2020 harus dijaga. Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada, serta tidak lengah agar tidak ada gelombang kedua pandemi yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan sejauh ini.