Gejolak Penolakan Kenaikan Harga BBM Terus Digelorakan Mahasiswa Majene

Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus digaungkan oleh masyarakat dan mahasiswa di seluruh penjuru daerah Indonesia, termasuk di kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi (unjuk rasa) guna menolak kenaikan harga BBM yang telah resmi dinaikkan oleh pemerintah pusat pada hari Sabtu, 3 September 2022 lalu. 

Sebelumnya, SPMM juga telah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Majene, tepat pada tanggal, 1 September 2022. Melalui tuntutan yang sama, kali ini massa aksi yang tergabung dalam SPMM kembali ke jalan dan kantor Bupati Majene menjadi sasaran titik aksi jilid yang kedua ini. 

Tampak massa aksi memadati jalan menuju kantor Bupati Majene sekitar pukul 14.30 Wita, serta membawa berbagai petaka sambil menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka melalui pengeras suara. 

"Sudah berulang kali pemerintahan jokowi mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Jangan anggap bahwa semua yang kalian makan itu tidak berasal dari rakyat," ujar Baso dalam orasinya. 

Massa aksi yang tergabung dalam beberapa organisasi cipayung, organisasi daerah, dan organisasi intra kampus yang ada di kabupaten Majene. Terlihat animo pengunjuk rasa dan berharap tuntutan mereka diindahkan para pengambil kebijakan. 

Jenderal lapangan (Jendlap) Muhammad Ilham juga membacakan tuntutan dan menjadi konferensi pers di hadapan massa aksi. 

Ada tiga poin yang menjadi isu sentral massa aksi, yakni tolak kenaikan harga BBM, revisi pasal-pasal kontroversial KUHP, dan cabut Omnibuslaw. Bukan hanya itu, mereka juga membawa tuntutan daerah yang menjadi isu turunan, di antaranya percepat bantuan stimulan korban gempa kabupaten Majene, penambahan armada Damkar, penambahan armada bus sekolah, wujudkan Perda No 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, operasikan SPBUN kabupaten Majene, dan wujudkan Perda No 9 Tahun 2016. 

"Hari ini sudah terjadi rezim otoriter, kenaikan BBM hari semakin mencekik rakyat Indonesia," teriak salah satu massa aksi. 

Massa aksi berorasi secara bergantian di atas mobil pick up, selain itu massa aksi juga melakukan pembakaran ban bekas. Bahkan, massa aksi mengancam akan menduduki kantor Bupati Majene jika tuntutan tidak diindahkan. 

Hingga akhirnya, Wakil Bupati Majene Arismunandar menemui massa aksi dan melakukan dialog. Wakil Bupati Majene bersama beberapa pimpinan OPD terkait membacakan tuntutan dan berharap agar pemerintah pusat mengevaluasi ulang kebijkan kenaikan harga BBM.