Refly Harun Sebut Koalisi Perubahan NasDem, Demokrat, dan PKS Saling Gantung

Pengamat Politik Refly Harun berpendapat bahwa kondisi Koalisi Perubahan yang dilakukan oleh tiga partai politik seperti NasDem, Demokrat dan PKS dalam menghadapi 2024 mendatang, tampaknya saling gantung.

Hal itu disampaikan Refly Harun saat membahas jawaban calon presiden yang diusung NasDem, yakni Anies Baswedan ketika menanggapi soal PKS dan Demokrat yang diisukan akan meninggalkan Koalisi Perubahan.

Refly Harun dalam kesempatannya mengatakan bahwa dirinya merasa aneh dengan Koalisi Perubahan yang hingga kini belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung, sementara di sisi lain baik dari PKS, maupun Demokrat, sama-sama mengusulkan wakil presiden dari pihaknya masing-masing.

BACA JUGA: Refly Harun Heran dengan Pernyataan Jokowi Khawatir Dikambinghitamkan: Makin Tunjukkan Istana Terlibat Urusan Koalisi

"Yang paling aneh itu adalah Demokrat mengusulkan AHY jadi Wakil Presiden, kemudian PKS mengusulkan Aher menjadi Wakil Presiden, tapi mereka sendiri belum menetapkan Presidennya siapa?" ujar Refly Harun seperti dikutip penulis dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu (4/1/2023).

"Jadi majelis tinggi Demokrat belum menetapkan, majelis syuro PKS belum menetapkan, tapi mereka sudah menetapkan, menyodorkan wakil presiden, ini kan aneh menurut saya ya," tambahnya.

Lebih lanjut Refly mengatakan bahwa masih belum jelasnya siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024, merupakan salah satu faktor penyebab kondisi Koalisi Perubahan masih saling gantung.

"Jadi di situ tidak logisnya sih sebenarnya pembicaraan koalisi ini, bisa jadi stagnasi itu karena soal wakil presiden digantung," ujar Refly Harun.

"Karena soal wakil presiden digantung, maka kedua partai ini terutama Demokrat, mungkin menggantung juga, menggantung siapa presidennya, karena wakil presidennya digantung. Jadi saling gantung menggantung," tambahnya.

Lebih jauh ia pun mengaitkan kondisi ini dengan adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold yang mau tak mau menjadikan sejumlah partai berkoalisi untuk memenuhi persyaratan tersebut.

"Itulah susahnya kalau Presidential Threshold tidak dihilangkan, akibatnya sama-sama bergantung, sama-sama tergantung," ujarnya.

Sementara itu, untuk menghindari adanya saling ketergantungan tersebut, Refly mendorong agar ambang batas pencalonan presiden tersebut dapat dihilangkan, agar setiap partai dapat berpeluang memajukan sendiri calon presidennya.

"Kalo kita yang berpikir ideal, hilangkan dong Presidential Threshold itu biar calon-calon ini tidak bergantung dan tidak digantung," kata Refly Harun.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS