Respons Jusuf Kalla soal Hak Angket Pemilu 2024: Jangan Khawatir Kalau Tak Ada Apa-Apa

Wakil presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) ikut buka suara soal wacana menggulirkan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.

JK menilai, hak angket baik bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penggugat dan tergugat. Menurutnya, hal itu bisa menghilangkan kecurigaan publik.

"Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu bahwa ini (pemilu) ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus menghilangkan kecurigaan," kata Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), mengutip dari akun X (Twitter) @Mdy_Asmara1701, Minggu (25/2/2024). 

Lebih lanjut kata JK, apabila memang tak ada kecurangan pemilu yang terjadi, maka pihak-pihak terkait tak usah resah atas usulan hak angket ini.

"Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalani saja, jangan khawatir," tambah Jusuf Kalla.

Sebab menurutnya, wacana hak angket ini bisa menjadi klarifikasi kepada publik, dan nantinya bisa dibuktikan apakah benar terjadi kecurangan pemilu 2024 atau tidak.

"Kalau memang tidak ada apa-apa, (ini) hanya menjadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya," ucapnya lagi.

Wacana hak angket usut dugaan kecurangan pemilu

Sebagaimana diketahui, wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu ini awalnya diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meminta kepada dua partai pengusungnya yang ada di parlemen, yakni PDIP dan PPP untuk ikut mendukung wacana hak angket ini.

Mengutip dari situs resmi DPR RI, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kubu AMIN setuju hak angket

Tiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Partai NasDem, PKS, dan PKB menyambut baik usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Bahkan ketiga perwakilan partai sudah mengadakan pertemuan di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) lalu, guna membahas terkait hak angket ini.

Ketiga perwakilan partai tersebut adalah Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS