Jangan Ada Lagi "Asal Bapak Senang": Menguji Nyali Kejujuran Birokrasi

Sobat Yoursay, budaya "Asal Bapak Senang" atau ABS sepertinya memang sudah menjadi penyakit kronis di birokrasi kita. Baru-baru ini, dalam acara Tasyakuran ke-1 Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak lagi menyodorkan laporan palsu yang hanya bertujuan menyenangkan pimpinan. Beliau menuntut kejujuran data tanpa manipulasi sedikit pun.

Di satu sisi, ketegasan ini patut kita apresiasi sebagai upaya bersih-bersih bobrok birokrasi. Namun, di sisi lain, Sobat Yoursay, seberapa sering sebenarnya sang Presiden selama ini "kena scam" oleh laporan manis anak buahnya sendiri sampai beliau harus menegurnya secara terbuka?

Peringatan ini seolah menjadi konfirmasi bahwa ada yang tidak beres dengan arus informasi di lingkaran istana. Kita sering melihat pejabat memaparkan angka-angka pertumbuhan atau keberhasilan program yang indah di atas kertas, tetapi saat kita turun ke pasar atau naik angkutan umum, kenyataannya jauh berbeda.

Sobat Yoursay, kalau Presiden sendiri sudah sampai harus mengeluarkan peringatan tegas seperti ini, berarti tingkat ketidakjujuran di level birokrasi kita sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang dimanipulasi bukan hanya soal angka, melainkan soal kebijakan yang salah sasaran karena fondasi datanya sudah cacat sejak awal.

Namun, Sobat Yoursay, peringatan itu tidak akan berguna tanpa adanya sanksi yang tegas. Publik mulai bertanya-tanya, bagaimana dengan mereka yang kemarin-kemarin sudah terbukti menyodorkan data palsu? Apakah mereka hanya diberikan teguran lisan sambil tetap duduk manis di kursi jabatan, atau ada konsekuensi nyata yang bikin jera?

Jika bawahan yang hobi "nge-scam" atasan tetap dipertahankan, maka peringatan Presiden ini hanya akan lewat begitu saja seperti angin lalu. Para pemburu muka ini akan tetap mencari cara untuk memoles laporan agar terlihat mengilap selama mereka tahu bahwa tidak ada hukuman berat bagi sebuah kebohongan administratif. Padahal, kejujuran di level pemerintahan adalah harga mati bagi efektivitas pembangunan.

Menariknya, di saat yang sama, Presiden juga membanggakan capaian Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

Kita tentu bangga jika Indonesia punya tabungan raksasa yang dikelola secara profesional. Tetapi, bukankah ada sedikit ironi di sini? Presiden memperingatkan soal laporan palsu, namun di saat yang sama beliau menyatakan "cukup gembira" dengan sejumlah laporan kinerja yang diterima. Di sini kita perlu tetap kritis apakah kegembiraan Presiden itu didasari oleh data yang benar-benar valid, ataukah itu hasil dari laporan yang sudah "dipoles" tadi?

Sangat berbahaya jika sebuah lembaga pengelola dana sebesar Danantara dikelola dengan mentalitas yang masih dipengaruhi budaya mencari muka. Dana rakyat yang dikelola di sana membutuhkan transparansi total, bukan sekadar narasi keberhasilan yang fantastis.

Sobat Yoursay, budaya "Asal Bapak Senang" ini sebenarnya adalah penyakit lama yang sudah mengakar di birokrasi kita. Pejabat sering kali takut menyampaikan kabar buruk karena khawatir akan dicopot atau dimarahi. Akhirnya, mereka memilih jalan pintas dengan menyembunyikan kegagalan dan mendramatisasi keberhasilan.

Masalahnya, ketika pemimpin mengambil keputusan berdasarkan laporan yang palsu, yang menjadi korban adalah kita semua. Bayangkan jika laporan stok pangan disebut aman padahal gudang kosong, atau laporan kemiskinan disebut turun padahal antrean bansos makin panjang. Kejujuran memang pahit, tetapi jauh lebih menyelamatkan daripada kebohongan yang manis di telinga namun mematikan di lapangan.

Sobat Yoursay, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, pemerintah seharusnya tidak boleh lagi menutup mata terhadap data-data pembanding dari masyarakat, akademisi, atau lembaga swadaya. Jangan sampai narasi keberhasilan membuat kita terlena dan abai pada masalah-masalah kecil yang sering kali tidak sampai ke telinga Presiden karena disaring oleh sistem laporan yang selektif.

Kejujuran birokrasi adalah kunci dari kepercayaan publik. Ketika Presiden meminta jajarannya untuk jujur, itu adalah langkah awal yang baik. Namun, kejujuran itu harus dimulai dari transparansi dalam rekrutmen dan pemberian sanksi. Pejabat yang terbukti manipulatif harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar menjadi pelajaran bagi yang lain.

Sebagai penutup, peringatan Presiden Prabowo di Wisma Danantara ini harus kita kawal bersama. Jangan sampai ini hanya menjadi seremoni retorika tahunan. Kita butuh aksi nyata berupa evaluasi total terhadap laporan-laporan kinerja yang selama ini dianggap "menggembirakan" tersebut. Dan kita butuh pemerintahan yang bergerak berdasarkan fakta, bukan berdasarkan keinginan untuk sekadar menyenangkan telinga pemimpin.

Sobat Yoursay, menurut kalian, apa sanksi yang paling pantas diberikan kepada pejabat yang terbukti memberikan laporan palsu kepada Presiden? Apakah cukup dengan mutasi, atau harus diberhentikan secara tidak hormat demi menjaga integritas negara?