Sarah Sadiqa: Srikandi Birokrasi di Tengah Kabinet yang Minim Perempuan

Di tengah minimnya perempuan dalam jajaran Kabinet Merah Putih, hadir satu nama yang mencuri perhatian, Sarah Sadiqa. Presiden Prabowo Subianto melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 17 September 2025.

Meski tak menduduki kursi menteri, kehadiran Sarah menjadi catatan penting di antara diskusi seputar perwakilan perempuan dalam pemerintahan.

Rekam Jejak Panjang

Sarah Sadiqa adalah birokrat yang sudah tumbuh dan besar di LKPP sejak lebih dari satu dekade lalu. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 1992 dan meraih gelar Master od Science dari Northeastern University di Boston, pada tahun 1999, turut memperkuat kapabilitas akademiknya.

Sarah memiliki pengalaman yang panjang di LKPP dan telah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari direktur hingga deputi. 

Dengan pengalaman selengkap itu, tak heran jika Sarah akhirnya dipercaya memimpin LKPP, lembaga teknis yang sangat menentukan arah belanja pemerintah.

Di Tengah Kabinet yang Didominasi Laki-laki

Melalui data wapresri.go.id terlihat dari total 48 menteri di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya 4 orang yang perempuan. Itu artinya, keterwakilan perempuan di level tertinggi pemerintahan hanya sekitar 10%.

Di sinilah sosok seperti Sarah menjadi sorotan. Meskipun bukan bagian dari kabinet, ia menempati posisi strategis yang sejajar dengan pejabat setingkat menteri. LKPP bukan sekadar institusi pelengkap, lembaga ini memiliki kuasa besar dalam menentukan efisiensi, transparansi, dan kualitas belanja negara.

Dengan kata lain, keputusan yang lahir dari meja kerja Sarah berpotensi mempengaruhi ratusan triliun anggaran publik setiap tahunnya.

Dalam struktur kekuasaan yang masih sangat maskulin, kehadiran seorang Sarah Sadiqa menunjukkan bahwa perempuan mampu memimpin lembaga yang kompleks dan penuh resiko kebijakan.

Tugas Berat Menanti

Sebagai kepala LKPP, tantangan yang dihadapi tidak kecil. Ia harus memastikan bahwa proses pengadaaan barang/jasa pemerintah berlangsung secara efisien, bebas korupsi, dan berpihak pada penyedia lokal.

Sarah Sadiqah membawa sesuatu yang berbeda. Ia bukan dari selebritas politik, bukan pula bagian dari oligarki, tapi mewakili barisan teknokrat perempuan. Sarah juga membuka harapan baru, bahwa masih ada ruang bagi perempuan untuk tumbuh dalam sistem birokrasi, bukan dalam posisi simbolik saja, tapi dengan posisi pengaruh nyata.