Ferry Irwandi: MBG Jangan Berhenti Mendadak, Perlu Dievaluasi dan Dibenahi

Content creator sekaligus aktivis Indonesia, Ferry Irwandi menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya tidak dihentikan secara mendadak. 

Menurutnya, langkah itu bisa berdampak negatif pada stabilitas ekonomi maupun politik, sehingga yang lebih tepat adalah evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola.

Pernyataan Ferry muncul di tengah maraknya perdebatan publik mengenai efektivitas MBG. Program ini sejak awal menuai pro dan kontra, mulai dari besarnya alokasi anggaran hingga tata kelola di lapangan yang dinilai masih bermasalah. 

Beberapa laporan dari berbagai daerah juga menunjukkan adanya perbedaan dalam distribusi dan kualitas makanan. Hal ini kerap menjadi bahan pertimbangan bagi pengamat kebijakan dalam menilai efektivitas program. 

Lewat Instastory, Ferry Bongkar Efek Negatif Stop MBG Tiba-Tiba

Melalui unggahan Instastory @irwandiferry pada Senin (29/9/2025), Ferry menjelaskan bahwa penghentian mendadak MBG berpotensi mengubah baseline perhitungan defisit, rasio belanja sosial, hingga keberlanjutan utang (debt sustainability) negara. Ia menilai, hal tersebut tidak sehat bagi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).  

Sebaliknya, penghentian tiba-tiba justru bisa menurunkan permintaan dari APBN ke sektor riil, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. “Growth ekonomi bisa saja melambat,” tambahnya. 

Ferry juga menambahkan, jika dijalankan dengan benar, MBG sejatinya dirancang untuk mendorong konsumsi khususnya di sektor pangan, UMKM katering, dan distribusi logistik. 

Hal ini menjelaskan bahwa perputaran uang dari program tersebut dapat menjadi stimulus bagi pelaku usaha kecil di daerah, sehingga dampaknya lebih luas daripada sekadar pemberian makanan gratis.

Ia menekankan, yang perlu diperbaiki adalah rasio anggaran, prioritas penerima, pelaksanaan, distribusi, hingga quality control dan standarisasi program. 

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah membuat timeline evaluasi yang tepat, memperbaiki pelaksanaan, serta melakukan refocusing APBN jika realisasi tidak sesuai outcome. “Kalau ternyata realisasinya gak sesuai outcome, ya mulai shifting,” ujarnya. 

“Tentu case yang ada juga gak boleh diwajarkan, tapi dibenahi. Cuma kalau dihentikan seketika gitu aja, efeknya bisa negatif. Ekonomi dan politik itu berkaitan,” tulis Ferry. 

Ferry menilai kasus-kasus penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG harus dijadikan bahan evaluasi. Lebih lanjut, masalah di lapangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan, melainkan dorongan untuk melakukan pembenahan agar tujuan awal tetap tercapai.