Kabinet Bayangan Gelar Upacara Rakyat di Kendeng Pati

Warga dan petani Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar upacara rakyat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolio, Pati, Minggu (17/8/2026). Upacara tersebut diinisiasi bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk Kabinet Bayangan, Konferensi Republik, Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD), Koperasi Indonesia Baru, serta Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Berbeda dari upacara kenegaraan yang berlangsung secara formal, upacara rakyat di Kendeng digelar dengan suasana yang lebih sederhana. Warga dan petani menjadi bagian utama dalam prosesi yang dipimpin Gunretno. Mereka memperingati kemerdekaan di kawasan yang selama lebih dari dua dekade menjadi ruang perjuangan warga dalam mempertahankan lingkungan Pegunungan Kendeng dari aktivitas penambangan batuan karst.

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Merah Putih dikibarkan. Berdasarkan dokumentasi yang disertakan dalam klip video Kabinet Bayangan, pengibaran dilakukan dengan cara sederhana oleh seorang warga. Ia membawa bendera di pundaknya, kemudian memanjat tiang secara langsung untuk memasang Merah Putih hingga akhirnya berkibar di atas lokasi upacara.

Pemandangan tersebut menjadi kontras dengan upacara kenegaraan yang umumnya melibatkan pasukan pengibar bendera, tata protokol, serta rangkaian seremoni yang telah terstruktur.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Konferensi Republik, perwakilan Kabinet Bayangan yang hadir antara lain Bima Yudhistira, Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran; Media Wahyu Askar, Menteri Perekonomian; Nabila Risfa Izzati, Menteri Sosial dan Layanan Dasar; serta Isnawati Hidayah, Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan.

"Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung," ujar Media Wahyu Askar mewakili Kabinet Bayangan, sebagaimana dikutip dalam siaran pers tersebut.

Selain Kabinet Bayangan, sejumlah akademisi yang tergabung dalam FIAD juga hadir sebagai peserta. Di antaranya Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti. Penulis dan akademisi lain, Januar Nugroho, serta perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Semarang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Bivitri Susanti menyampaikan bahwa dalam situasi yang dinilai semakin menyulitkan warga, berbagai kelompok perlu membangun persatuan dalam perjuangan masyarakat.

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar menyoroti pentingnya melihat kemerdekaan tidak hanya melalui perspektif negara. Menurutnya, rakyat juga memiliki cara sendiri dalam memaknai kemerdekaan.

"Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan," ujar Zainal, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Konferensi Republik.

Gunretno juga menekankan bahwa peringatan kemerdekaan semestinya tidak berhenti pada seremoni. Menurutnya, Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata dan tidak hanya berhenti sebagai teks.

Kabinet Bayangan sendiri merupakan platform masyarakat sipil yang bertujuan mengawasi pemerintah sekaligus memproduksi alternatif kebijakan. Berdasarkan informasi di situs resminya, kelompok ini mengadaptasi konsep shadow cabinet yang dikenal dalam sistem parlementer seperti Inggris, Australia, dan Kanada ke dalam konteks Indonesia. Kabinet Bayangan mempertemukan akademisi, aktivis, teknokrat, dan kelompok masyarakat sipil untuk melakukan riset serta menyusun alternatif kebijakan.

Upacara rakyat di Kendeng bukan kali pertama masyarakat setempat memperingati kemerdekaan dengan cara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, warga Kendeng telah menggelar upacara di berbagai ruang yang dekat dengan kehidupan mereka, termasuk kawasan Pegunungan Kendeng dan sumber-sumber lingkungan yang menjadi bagian dari perjuangan masyarakat.

Bagi penyelenggara, upacara rakyat tahun ini menjadi simbol refleksi atas 81 tahun kemerdekaan Indonesia sekaligus harapan terhadap perubahan. Kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui seremoni, tetapi juga melalui perjuangan warga mempertahankan ruang hidup dan menyuarakan kepentingannya di hadapan negara.