Bangun Kedaulatan Warga, Lingkar Keadilan Ruang Gagas Riset Konsumsi

Yogyakarta — Sejumlah elemen masyarakat sipil berkumpul di sekretariat Lingkar Keadilan Ruang, Baciro, Gondokusuman, Selasa (29/9/2026). Pengemudi ojek online, ibu rumah tangga, kelompok tani, komunitas kesehatan, mahasiswa, hingga pekerja dari berbagai sektor duduk bersama dalam workshop riset konsumsi.

Forum yang berlangsung sekitar pukul 13.00 hingga 17.00 WIB tersebut tidak berlangsung seperti seminar satu arah. Peserta diberi ruang untuk bertanya, menanggapi, serta membongkar kembali pengalaman gerakan sosial yang selama ini mereka jalani.

Pemantik diskusi dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Anwar ‘Sastro’ Ma’ruf, membuka pembahasan dengan pertanyaan yang cukup mengusik. Setelah puluhan tahun berdemo, mengikuti pendidikan politik, dan membangun gerakan sosial, mengapa kehidupan rakyat pekerja belum mengalami perubahan kesejahteraan yang signifikan?

“Apakah merasa ada perubahan? Kenapa sampai sekarang seolah tidak ada perubahan yang signifikan meski sudah ikut demo, workshop, dan pendidikan politik?” ujar Sastro dalam pemaparannya.

Pertanyaan tersebut kemudian diarahkan pada persoalan struktural dalam gerakan masyarakat sipil. Menurut Sastro, gerakan selama ini terlalu banyak bertumpu pada advokasi politik tanpa membangun kemandirian ekonomi kolektif.

Ia mengibaratkannya sebagai gerakan yang hanya berjalan dengan satu kaki. Kaki kiri merepresentasikan gerakan politik, advokasi kebijakan, dan perebutan ruang kekuasaan. Sementara itu, kaki kanan berupa kekuatan ekonomi kolektif belum dibangun secara seimbang.

“Pihak penguasa memegang dua kekuatan sekaligus: gerakan politik dan gerakan ekonomi,” tegas Sastro.

Ketimpangan tersebut, menurutnya, turut membuat kader atau aktivis meninggalkan barisan ketika memasuki fase kehidupan baru, seperti menikah dan membangun keluarga. Gerakan yang tidak memiliki basis ekonomi bersama dinilai sulit menyediakan jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berada di dalamnya.

Bansos dan Jaminan Sosial

Pembahasan kemudian bergeser pada konsep perlindungan sosial. Sastro membedakan bantuan sosial (Bansos) dengan jaminan sosial. Dalam pandangannya, kesehatan dan pendidikan merupakan hak warga yang semestinya dijamin negara, sementara bantuan yang bersifat temporer rentan menjadi instrumen politik.

“Jaminan sosial seperti kesehatan dan pendidikan adalah hak melekat seluruh rakyat yang wajib ditanggung penuh oleh negara,” kata Sastro.

Ia mencontohkan BLT pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta kebijakan alokasi Dana Desa untuk BLT pada masa Joko Widodo sebagai bagian dari pembahasan mengenai politisasi bantuan sosial.

Di sisi lain, perlindungan sosial transformatif yang dibahas dalam workshop menempatkan negara dan masyarakat sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Sastro mencontohkan sekolah mandiri Serikat Petani Pasundan dan sistem irigasi Subak sebagai praktik yang memperlihatkan inisiatif kolektif warga.

Dari Catatan Belanja ke Kekuatan Kolektif

Dari refleksi tersebut, workshop diarahkan pada metode Participatory Action Research (PAR). Yoga, fasilitator PAR, menjelaskan bahwa warga diminta mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga selama 30 hari.

Pencatatan dilakukan secara rinci, mulai dari pangan, kesehatan, transportasi, pulsa, hingga cicilan. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dibagi menjadi dua kategori.

Data internal digunakan untuk membaca kebutuhan konsumsi dan menjadi dasar perencanaan koperasi konsumsi maupun produksi. Data eksternal mencakup kebutuhan kesehatan, pendidikan, energi, transportasi, dan fasilitas publik yang dapat diolah menjadi bahan advokasi kepada pemerintah.

“Data eksternal ini diolah menjadi dokumen advokasi politik ke pemerintah daerah atau DPRD untuk menuntut jaminan layanan publik gratis,” jelas Sastro.

Yoga juga memberikan simulasi sederhana. Jika 1.000 keluarga mengeluarkan Rp320 ribu per bulan untuk beras, total konsumsi mencapai Rp320 juta. Dengan efisiensi 10 persen melalui pembelian kolektif, terdapat potensi Rp32 juta yang dapat menjadi dana simpanan bersama koperasi.

Bagi Lingkar Keadilan Ruang dan peserta workshop, angka tersebut bukan sekadar catatan pengeluaran. Data konsumsi diharapkan menunjukkan kebutuhan riil warga sekaligus kekuatan ekonomi yang selama ini tersebar di rumah tangga.

Dari sana, riset konsumsi diarahkan pada dua jalur perjuangan: menjadikan data sebagai alat advokasi kebijakan dan membangun kemandirian ekonomi melalui koperasi.

Sastro menyebut tujuan akhirnya sebagai keseimbangan “kaki kiri” dan “kaki kanan”. Gerakan politik tetap berjalan, sementara kekuatan ekonomi warga dibangun dari bawah.

“Tujuan puncaknya adalah agar kita bisa berjalan seimbang dengan kaki kiri dan kaki kanan,” ujar Sastro.