Perempuan Pesisir dan Beban Ganda di Tengah Krisis Iklim

Perubahan iklim selama ini kerap dipahami sebatas isu lingkungan, mulai dari suhu bumi yang kian panas, naiknya permukaan laut, atau semakin seringnya bencana alam. Padahal, dampaknya tidak sesederhana itu.

Perubahan iklim berimbas langsung pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk memperparah ketimpangan gender. Studi yang dilakukan oleh UNDP (2020) menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap dampak krisis iklim dibandingkan laki-laki, terutama di kawasan pedesaan dan pesisir.

Kerentanan ini muncul karena akses perempuan terhadap sumber daya, pendidikan, maupun pengambilan keputusan masih terbatas. Dengan demikian, isu iklim tidak bisa lagi dilihat semata sebagai urusan ekologi, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial.

Perempuan Pesisir dan Beban Ganda dalam Krisis Iklim

Di banyak wilayah pesisir Indonesia, pekerjaan laki-laki umumnya berhubungan langsung dengan laut, seperti melaut atau mencari ikan.

Sementara itu, perempuan memiliki peran yang tidak kalah penting, mulai dari mengolah hasil laut, berdagang, hingga memastikan ketahanan pangan keluarga.

Namun, ketika hasil tangkapan menurun akibat cuaca ekstrem atau abrasi merusak tempat tinggal, perempuan menanggung beban ganda. Mereka harus tetap mengelola rumah tangga sekaligus mencari cara agar kebutuhan keluarga terpenuhi.

Situasi ini menunjukkan ketidakadilan gender yang diperparah oleh krisis iklim. Menurut penelitian dari FAO (2018), perempuan di daerah pesisir sering kali tidak memiliki kontrol atas sumber daya ekonomi maupun akses ke bantuan pasca-bencana.

Hal ini membuat mereka lebih sulit pulih dari krisis dibandingkan laki-laki. Dengan kata lain, perubahan iklim menyingkap bagaimana struktur sosial yang timpang semakin memberatkan kelompok perempuan.

Terpinggirkannya Suara Perempuan dalam Adaptasi Iklim

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sering sekali tidak inklusif. Program bantuan, pelatihan, maupun teknologi baru di sektor perikanan cenderung diarahkan kepada nelayan laki-laki.

Padahal, perempuan memiliki pengetahuan lokal yang berharga terkait pengelolaan pangan, konservasi, dan keberlangsungan komunitas. Sayangnya, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih minim karena norma sosial dan budaya patriarkal.

Keterpinggiran suara perempuan ini bukan hanya masalah representasi, melainkan juga mengurangi efektivitas program adaptasi.

Laporan UN Women (2022) menegaskan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan perspektif gender cenderung gagal mencapai ketahanan komunitas secara menyeluruh. Padahal, dengan memberi ruang partisipasi bagi perempuan, program adaptasi iklim dapat lebih responsif dan berdampak luas bagi masyarakat pesisir.

Krisis Iklim sebagai Isu Keadilan Sosial

Mengaitkan perubahan iklim dengan ketimpangan gender membuka ruang diskusi yang lebih luas yaitu krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga keadilan sosial.

Ketika bencana melanda, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin akan lebih terdampak dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa dampak iklim bersifat tidak netral gender.

Jika tidak ada kebijakan yang inklusif, jurang ketidakadilan akan semakin lebar. Oleh karena itu, pendekatan gender-responsive climate action menjadi krusial.

Pemerintah, lembaga internasional, maupun masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses setara terhadap sumber daya, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Tanpa langkah konkret ini, perubahan iklim akan terus menjadi ancaman ganda: ancaman ekologis sekaligus sosial.

Perubahan iklim memang masalah global yang memengaruhi semua orang, tetapi tidak semua orang merasakan dampaknya secara setara.

Perempuan, terutama di kawasan pesisir, menghadapi kerentanan yang lebih besar karena struktur sosial yang timpang. Beban ganda, minimnya akses sumber daya, hingga terpinggirkannya suara mereka dalam kebijakan iklim menjadi gambaran nyata ketidakadilan tersebut.

Oleh karena itu, memahami perubahan iklim harus dilakukan dengan perspektif yang lebih inklusif, bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga soal keadilan gender.