Pembusukan Demokrasi: Atas Nama Rakyat, Kekuasaan Justru Menjadi Ancaman

Demokrasi selalu berbicara tentang rakyat. Namun, persoalannya bukan sekadar siapa yang paling sering mengucapkan kata “rakyat”, melainkan siapa yang benar-benar diberi ruang untuk menentukan arah kehidupan bersama. Ketika istilah rakyat digunakan untuk membenarkan segala keputusan politik, demokrasi justru dapat bergerak menuju arah yang berlawanan dengan nilai-nilai yang seharusnya dijaganya.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Pius Pandor, CP, dalam bukunya Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati. Terbit pada Oktober 2024 dengan ketebalan 374 halaman, buku ini membedah strategi politik populisme sekaligus mengkaji pemikiran filsuf politik Italia, Nadia Urbinati, mengenai batas-batas populisme dan bahayanya terhadap demokrasi.

Isi Buku

Salah satu gagasan penting buku ini adalah mengenai arti penting perwakilan politik. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memang menyerahkan sebagian kewenangan politik kepada wakil yang dipilih melalui mekanisme demokratis. Namun, perwakilan bukan sekadar pekerjaan menyampaikan keinginan rakyat. Ia juga memiliki fungsi kritis.

Tanpa mekanisme perwakilan dan dialog, kehendak rakyat berisiko direduksi menjadi luapan emosi, kepentingan sesaat, atau keinginan kelompok mayoritas. Para wakil seharusnya tidak sekadar menjadi pengeras suara rakyat, tetapi juga membantu mengolah berbagai kepentingan menjadi keputusan yang lebih rasional dan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Persoalannya, perkembangan teknologi membuat partisipasi politik langsung semakin mudah. Media sosial memungkinkan jutaan orang menyampaikan pendapat dalam hitungan detik. Tetapi banyaknya suara tidak otomatis menghasilkan dialog politik yang berkualitas. Persoalan politik yang kompleks membutuhkan refleksi, pertukaran argumen, pengetahuan, dan kemampuan melihat kepentingan kelompok lain.

Di sinilah representasi populis menjadi problematis. Populisme cenderung membangun dikotomi sederhana: rakyat versus elite. Rakyat diposisikan sebagai kelompok yang murni dan benar, sementara elite digambarkan sebagai sumber korupsi dan berbagai persoalan. Politik akhirnya tidak lagi menjadi ruang untuk mempertemukan perbedaan, tetapi arena untuk menentukan siapa yang dianggap berada di pihak “rakyat” dan siapa yang dianggap sebagai musuh rakyat.

Menurut buku ini, kondisi tersebut dapat memperuncing perpecahan sosial. Institusi demokrasi, termasuk lembaga hukum, dapat mengalami tekanan ketika harus menghadapi kekuatan politik yang mengklaim memiliki legitimasi langsung dari rakyat.

Pandor menawarkan sejumlah argumen penting untuk merespons perkembangan populisme. Salah satunya adalah pentingnya pendidikan politik yang bermutu. Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan pemilu dan kebebasan memilih. Rakyat juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, inklusif, dan plural. Pendidikan politik menentukan kualitas warga negara sekaligus kualitas orang-orang yang kelak menjadi wakil dan pemimpin politik.

Buku ini juga mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat tidak berarti kekuasaan boleh dijalankan tanpa batas. Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan seharusnya berada dalam proses deliberatif yang terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Populisme justru dapat membalik logika tersebut: seorang pemimpin mengklaim dirinya sebagai “pengabdi rakyat”, lalu menggunakan klaim itu untuk memusatkan kekuasaan.

Bahaya lainnya adalah tirani mayoritas. Ketika “rakyat” disamakan dengan mayoritas, kelompok minoritas (baik berdasarkan etnis, agama, ras, maupun identitas sosial lainnya) berpotensi kehilangan perlindungan politik. Demokrasi akhirnya hanya menjadi pemerintahan berdasarkan jumlah, bukan sistem yang menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap warga negara.

Kelebihan dan Kekurangan

Melalui perspektif Nadia Urbinati, Pandor menunjukkan bahwa populisme memang memiliki dilema. Ia dapat mengartikulasikan ketidakpuasan rakyat dan mendorong perubahan, tetapi pada saat yang sama dapat dimanfaatkan untuk melemahkan institusi demokrasi dan membuka jalan bagi kekuasaan yang semakin personal.

Karena itu, Pembusukan Demokrasi bukan sekadar buku filsafat politik. Ia merupakan ajakan untuk lebih kritis terhadap politik yang terlalu mudah menggunakan nama rakyat. Demokrasi membutuhkan kebebasan, pluralisme, kesamaan, sekaligus institusi yang mampu membatasi kekuasaan.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang paling mengaku mewakili rakyat, melainkan apakah kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat masih dapat dikritik, diawasi, dan dipertanggungjawabkan? Sebab ketika kritik dianggap sebagai pengkhianatan dan perbedaan dianggap sebagai ancaman, demokrasi mungkin masih memiliki pemilu, tetapi perlahan kehilangan rohnya.

Identitas Buku

• Judul: Pembusukan Demokrasi: Representasi Populis dan Implikasinya bagi Demokrasi dalam Filsafat Politik Nadia Urbinati
• Penulis: Pius Pandor, CP
• Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
• Tanggal Terbit: 30 Oktober 2024
• Tebal: 374 halaman
• ISBN: 978-602-06-7986-0
• Kategori: Filsafat / Politik