Kolom

Nelung Dino hingga Nyewu Dino: Beban Finansial yang Tabu Untuk Dibicarakan

Nelung Dino hingga Nyewu Dino: Beban Finansial yang Tabu Untuk Dibicarakan
Ilustrasi tradisi tahlilan nelung ndino. (Gemini.ai)

Membicarakan tradisi nelung dino, mitung dino, matang puluh, nyatus, hingga nyewu dino sebagai beban finansial  kepada orang tua generasi boomer adalah hal yang tabu. Padahal, belakangan ini banyak generasi muda, baik Gen Z maupun Milenial, yang mulai kritis membahas fenomena ini di media sosial. Bahkan, tokoh publik seperti Bang Tere pun beberapa kali mengunggah pendapatnya mengenai permasalahan ini.

Di lingkungan tempat tinggal saya yang mayoritas warga NU, tradisi tahlilan tujuh hari tujuh malam berturut-turut, di mana tamu yang pulang membawa amplop dan berkat, sudah menjadi aturan tidak tertulis yang otomatis berjalan saat ada warga meninggal. Memang tidak ada yang mengatakan bahwa ini wajib dalam agama. Terkait hal ini, ada pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang menyatakan bahwa mengkhususkan waktu untuk amal saleh itu dibolehkan. Perlu saya tegaskan, saya sama sekali tidak menganggap tahlilan itu bid’ah, lho! Semua itu adalah amal saleh yang sangat baik, di mana pahalanya bisa dikirimkan untuk jenazah. Masalahnya sekali lagi bukan terletak pada sisi ibadahnya, melainkan pada beban finansial dan budaya people-pleasing yang menyertainya.

Mari kita gambarkan situasi di desa saya. Saat ada yang meninggal, keluarga yang berduka biasanya tidak sempat masuk ke dapur. Mereka terlalu sibuk menerima tamu yang silih berganti datang bersalaman. Akhirnya, urusan dapur diserahkan sepenuhnya kepada tetangga. Situasinya sering kali di luar kendali; bahan makanan seperti beras dan lauk-pauk dimasak dalam jumlah besar. Jika kurang, mereka langsung belanja ke kota kecamatan atau kota  kabupaten. Biayanya bisa berjuta-juta rupiah. Biasanya, ada uang kas desa, namun sering kali keluarga yang berduka harus "utang dulu" untuk menutupi kebutuhan awal tersebut.

Ironisnya, utang itu berharap akan tertutup oleh uang sumbangan dari pelayat. Namun, coba kita perhatikan isinya. Amplop sumbangan dari warga untuk orang meninggal rata-rata hanya berisi Rp2.000 atau Rp5.000. Yang memberi Rp20.000 atau Rp50.000 bisa dihitung jari. Padahal, coba bandingkan dengan sumbangan saat orang punya hajat mantu—jumlahnya bisa jauh lebih besar dan uangnya "merah atau biru". Saya sendiri selalu menekankan pada diri sendiri untuk memberi sumbangan lebih besar saat ada yang meninggal, namun pola pikir masyarakat di sini sepertinya sudah seragam, seolah ada kesepakatan tak tertulis mengenai nominal kecil tersebut. Padahal, saat takziah kita datang membawa duka, bukan sekadar basa-basi.

Permasalahan muncul ketika ritual ini meluas ke hal yang kurang esensial. Penyediaan rokok dan kopi untuk bapak-bapak yang sekadar duduk-duduk di pengajian, serta ritual 3M (medang, macit, madhang) selama tujuh hari penuh, adalah beban yang nyata. Sering kali keluarga yang berduka rela berutang demi terlihat "pantas" di mata masyarakat. Jika tujuannya adalah mendoakan almarhum, bukankah sajian sederhana tanpa harus menyertakan "berkat" berupa nasi kotak atau besek sudah cukup? Belum lagi budaya "orang rantai", di mana orang yang bertugas memasak juga mendapat bagian, sehingga jumlah hidangan membengkak hingga tiga kali lipat.

Sayangnya, jika kita memilih realistis, kita dipandang sinis. Saya pernah mendengar komentar pedas bahwa mereka yang tidak mengadakan selamatan dianggap tidak mendoakan jenazah. Ternyata, slow living di desa hanyalah wacana di tengah tekanan sosial yang begitu kuat. Bahkan, ketika ada yang memilih katering agar lebih hemat dan sesuai jumlah tamu, masih ada warga yang menganggapnya sebagai bentuk ketidakpedulian atau tidak mau bekerja sama dengan tetangga.

Padahal, kita seharusnya datang dengan niat tulus untuk meringankan beban keluarga, bukan sekadar menyolati jenazah karena mengharap amplop. Jika seseorang memiliki kelebihan ekonomi, membagikan amplop untuk sekampung atau bahkan sertifikat tanah pun tidak masalah. Namun, yang patut dikasihani adalah mereka yang belum mampu tetapi dipaksa terlihat mampu demi memenuhi tuntutan "tidak enakan".

Sebagai refleksi, sudah saatnya kita mengembalikan makna kematian sebagai momen perpisahan yang khidmat, bukan panggung pamer yang menyengsarakan. Bagi generasi boomer, mengangkat topik ini mungkin dianggap saru. Namun, memaksakan beban finansial kepada keluarga yang sedang berduka adalah bentuk kezaliman sosial. Alangkah indahnya jika kita bisa bergeser dari budaya menjamu secara berlebihan menjadi budaya saling membantu yang esensial, di mana doa yang tulus jauh lebih berharga daripada tumpukan nasi kotak yang dipaksakan.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda