Keadilan Sosial yang Terbalik: IHSG, Asap, hingga Kelangkaan BBM

Sungguh ironi yang sulit diabaikan ketika kita melihat bagaimana beban kehidupan terbagi di tengah masyarakat saat ini. Kelas menengah ke atas dibuat cemas oleh gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kelas menengah harus menghadapi kabut asap, kebijakan efisiensi, dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, kelompok menengah ke bawah masih harus berhadapan dengan persoalan kebutuhan dasar, termasuk risiko keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tentu, persoalan setiap kelompok tidak bisa disederhanakan menjadi satu kalimat. Tidak semua investor kaya, tidak semua warga kelas menengah terdampak kebijakan yang sama, dan tidak semua penerima MBG mengalami keracunan. Namun, gambaran tersebut menyentil pertanyaan yang lebih mendasar. Ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berbeda-beda, apakah negara sudah memberikan perlindungan yang adil bagi semuanya? Sebab, keadilan sosial bukan sekadar kalimat yang tercantum dalam dasar negara. Ia seharusnya hadir dalam pengalaman sehari-hari masyarakat.

Gejolak IHSG dapat memengaruhi kepercayaan investor, nilai investasi, dan kondisi perekonomian. Karena itu, stabilitas pasar keuangan memang penting. Namun, ada perbedaan mendasar antara kerugian investasi dan ancaman terhadap kebutuhan dasar manusia.

Investor menghadapi risiko dari keputusan menempatkan uang di pasar modal. Sementara itu, masyarakat yang menghirup kabut asap tidak selalu memiliki pilihan untuk menjauh dari sumber polusi. Warga yang kesulitan mendapatkan BBM bisa menghadapi hambatan untuk bekerja, berdagang, atau mengakses layanan penting. Bagi pekerja berpenghasilan pas-pasan, tambahan biaya transportasi dan waktu yang terbuang dalam antrean dapat langsung mengganggu pengeluaran rumah tangga.

Persoalannya bukan mempertentangkan keselamatan ekonomi investor dengan kesejahteraan masyarakat. Keduanya penting. Yang perlu dikritik adalah ketika gejolak pasar mendapatkan perhatian besar, sementara penderitaan warga yang menyangkut kesehatan, mobilitas, dan penghidupan sehari-hari dianggap sebagai gangguan rutin.

Ekonomi tidak seharusnya dinilai hanya dari pergerakan indeks. Ekonomi juga harus dilihat dari kemampuan masyarakat untuk bernapas dengan aman, membeli kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan, dan menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dibebani krisis.

Kebijakan efisiensi sering dipromosikan sebagai cara menghemat anggaran dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Pada prinsipnya, efisiensi bukan sesuatu yang salah. Negara memang perlu menghindari pemborosan. Namun, efisiensi patut dipertanyakan ketika penghematan justru mengurangi akses masyarakat terhadap layanan penting atau memindahkan beban dari pemerintah kepada warga. Penghematan yang baik semestinya memangkas pemborosan, bukan mengorbankan kebutuhan dasar.

Hal serupa berlaku pada kabut asap dan kelangkaan BBM. Kabut asap bukan sekadar persoalan cuaca yang harus diterima masyarakat. Ia menuntut pencegahan kebakaran, penegakan hukum, pemantauan kualitas udara, dan perlindungan kesehatan. Kelangkaan BBM juga tidak cukup dijawab dengan imbauan agar masyarakat bersabar. Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai penyebab gangguan pasokan, langkah penanganan, dan kepastian distribusi.

Negara tidak harus mampu menghilangkan seluruh masalah seketika. Namun, negara wajib menunjukkan bahwa masalah tersebut ditangani secara serius, transparan, dan terukur.

Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang penting: mendukung pemenuhan gizi anak. Akan tetapi, tujuan baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang aman. Apabila terjadi dugaan keracunan makanan, setiap kasus harus ditangani dengan cepat, diselidiki secara transparan, dan ditindaklanjuti melalui evaluasi keamanan pangan serta pengawasan penyediaan makanan.

Anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko dari lemahnya pengawasan. Begitu pula keluarga berpenghasilan rendah tidak semestinya diminta menerima keadaan hanya karena bantuan tersebut ditujukan kepada mereka.

Justru kelompok yang memiliki pilihan ekonomi terbatas membutuhkan perlindungan lebih kuat. Mereka mungkin tidak mampu membeli alat penyaring udara, memilih transportasi alternatif ketika BBM langka, atau menanggung biaya kesehatan akibat paparan polusi dan masalah pangan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan berarti setiap orang harus mengalami persoalan yang sama. Keadilan berarti setiap warga memperoleh perlindungan yang layak, akses terhadap kebutuhan dasar, serta kesempatan untuk hidup bermartabat.

Ketika pasar bergejolak, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi. Ketika udara tercemar, masyarakat perlu dilindungi. Ketika pasokan BBM terganggu, distribusi harus dibenahi. Ketika makanan yang disediakan untuk anak-anak menimbulkan dugaan keracunan, keselamatan mereka harus menjadi prioritas.

Semua itu bukan tuntutan yang saling bertentangan. Itulah bagian dari tanggung jawab negara. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata seberapa tenang pasar saham atau seberapa besar anggaran yang berhasil dihemat. Ukurannya juga terletak pada apakah masyarakat dapat hidup sehat, bekerja dengan layak, dan merasa aman. Jika keadilan sosial hanya terdengar indah dalam pidato, tetapi rakyat terus dipaksa menanggung risiko yang tidak seimbang, kita perlu bertanya: keadilan itu sebenarnya sedang dirasakan oleh siapa?