Kreator Kena Mental, Ini Alasan Buzzer di Kolom Komentar Bikin Masyarakat Malas Bersuara

Seorang kreator mengunggah video sederhana berisi kritik terhadap suatu kebijakan, atau konten yang menunjukkan kerusakan lingkungan. Tak lama kemudian, kolom komentarnya dipenuhi akun yang menyebutnya bodoh, menuduhnya dibayar, atau menyerang kehidupan pribadinya.

Percakapan yang semula bisa menjadi ruang diskusi berubah seperti ruang sidang tanpa hakim. Masalah buzzer menimbulkan pertanyaan apakah mereka ingin mencari kebenaran, atau hanya memastikan kelompok yang dibela tidak pernah terlihat salah?

Fenomena buzzer politik kerap muncul dalam percakapan tentang media sosial Indonesia. Istilah ini biasanya merujuk pada akun atau jaringan yang sengaja memperkuat pesan tertentu secara terkoordinasi, kadang untuk kepentingan politik atau pembentukan opini.

Namun, tidak setiap akun yang membela tokoh otomatis merupakan buzzer, dan tidak semua buzzer menyebarkan informasi palsu. Yang patut dikritik ialah ketika koordinasi, serangan personal, atau informasi menyesatkan dipakai untuk mengalahkan perdebatan sehat.

Mengapa buzzer bisa terasa seperti gangguan? Sebenarnya kritik dan bantahan adalah bagian wajar dari ruang publik. Gangguan muncul ketika percakapan berubah menjadi serangan berulang, komentar seragam, fitnah, atau upaya membuat kreator takut berbicara.

Akibatnya, orang yang membuat konten edukasi, mengangkat persoalan warga, atau mengoreksi informasi keliru justru harus menghabiskan tenaga menghadapi keroyokan digital.

Bagi kreator kecil, situasi ini melelahkan. Mereka bisa menutup kolom komentar, menghapus unggahan, atau memilih tidak membicarakan isu sensitif lagi. Dampaknya bukan hanya pada satu akun, melainkan pada mutu percakapan publik yang ikut menyempit.

Reuters Institute Digital News Report 2026 menyebut 64 persen responden Indonesia memperoleh berita melalui platform sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, dan TikTok. Laporan yang sama mencatat kepercayaan keseluruhan terhadap berita di Indonesia sebesar 32 persen. Angka ini tidak membuktikan buzzer penyebab rendahnya kepercayaan, tetapi menunjukkan pentingnya menjaga kualitas informasi di ruang digital.

Penelitian yang terbit pada Juli 2026 di Politics and Public Policy Journal menganalisis 4,7 juta unggahan dari X, Facebook, Telegram, dan platform lain serta mewawancarai 47 informan. Kajian buzzer, troll farm, dan propaganda terkomputasi itu memetakan tiga lapisan operasi disinformasi dari produksi konten, amplifikasi, dan penargetan audiens.

Penulis juga mencatat pergeseran menuju operasi lintas platform yang dibantu AI. Temuan ini menunjukkan manipulasi terkoordinasi bukan sekadar teori, tetapi tidak berarti setiap percakapan viral dikendalikan buzzer.

Mengapa empati seolah hilang ketika membela kelompok? Psikolog Albert Bandura menjelaskan mekanisme moral disengagement dalam buku Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves (2016). Orang dapat membenarkan tindakan merugikan demi tujuan yang dianggap mulia, mengalihkan tanggung jawab kepada kelompok, mengecilkan dampak, atau menyalahkan sasaran.

Dalam perilaku buzzer, teori ini membantu menjelaskan bagaimana penghinaan dianggap sebagai “perjuangan”, sementara korban serangan dinilai pantas menerimanya. Ini adalah kerangka penjelasan, bukan diagnosis bagi semua pengguna media sosial.

Dalam The Righteous Mind (2012), Jonathan Haidt membahas bagaimana penilaian moral sering berawal dari intuisi dan ikatan kelompok, kemudian nalar digunakan untuk mempertahankan kesimpulan. Saat identitas kelompok terasa terancam, sebagian orang mencari pembenaran, bukan memeriksa bukti.

Riset Ziva Kunda tentang motivated reasoning juga menjelaskan bahwa keinginan mencapai kesimpulan tertentu dapat memengaruhi cara seseorang memilih dan menilai informasi. 

Ketika yang Dibela Harus Selalu Benar

Pembelaan buta menjadi berbahaya ketika seseorang merasa harga dirinya menyatu dengan tokoh atau kelompok tertentu. Mengakui kesalahan dianggap sebagai kekalahan. Kritik dijawab dengan serangan kepada pengkritik, lalu bukti yang merugikan diabaikan hingga kesalahan pihak sendiri disebut kecil, sementara kesalahan lawan dibesar-besarkan.

Bagi masyarakat, melihat kolom komentar yang dipenuhi akun dengan nada serupa bisa menimbulkan rasa jengah. Orang ingin memahami sebuah isu, tetapi sulit menemukan penjelasan karena komentar saling mengejek lebih menonjol daripada data atau jawaban.

Sebagian pembaca mengira pendapat mayoritas memang seperti itu, padahal ramainya komentar tidak selalu mencerminkan suara masyarakat. Ada pula yang memilih diam karena khawatir dianggap berpihak, diserang, atau diseret ke perdebatan.

Bagi warga, ruang digital seharusnya membantu orang membandingkan informasi, bukan membuat mereka takut bertanya. Jika setiap kritik dibalas dengan tuduhan bahwa pengunggah dibayar, publik kehilangan kesempatan menilai isi kritik.

Sebaliknya, pembelaan yang disertai alasan, data, dan kesediaan mengakui kekeliruan layak dihargai. Masyarakat tidak perlu menebak siapa yang dibayar hanya berdasarkan gaya komentar. Lebih bijak melihat pola perilakunya dari bagaimana akun tersebut menyajikan bukti, menjawab pokok persoalan, dan terbuka pada koreksi, atau hanya mengulang slogan serta menyerang pribadi. Dengan begitu, publik tidak mudah terseret keramaian yang belum tentu jujur.

Efek negatif buzzer melampaui pertengkaran di kolom komentar. Informasi menyesatkan membuat publik sulit membedakan fakta dan propaganda. Serangan personal menggeser perhatian dari substansi ke karakter pembuat konten. Akun yang menyebarkan koreksi bisa ikut diserang, sedangkan narasi yang diulang berkali-kali berisiko terlihat benar hanya karena sering muncul.

Menurut saya, persoalannya bukan apakah kita mendukung atau menentang tokoh tertentu. Ukurannya bisa ditarik lebih sederhana apakah kita masih memeriksa fakta ketika informasi merugikan pihak yang didukung? Bisakah kita mengkritik tanpa menghina? Maukah kita mengoreksi kelompok sendiri ketika terbukti keliru?

Tidak semua pembela di media sosial adalah buzzer, dan perbedaan pendapat bukan otomatis propaganda. Namun, ketika serangan terkoordinasi menggantikan argumen, ruang digital berubah dari tempat bertukar pikiran menjadi alat intimidasi.

Kita tidak harus berhenti berdebat. Kita perlu mengembalikan perdebatan pada bukti, transparansi, dan empati. Sebab, kemenangan komentar tidak selalu berarti kebenaran menang. Terkadang, yang menang hanya suara paling bising, sementara publik kehilangan kesempatan memahami masalah dengan jernih.